Oleh Budi Setiawan
FENOMENA panjat sosial (pansos) dalam politik Indonesia kembali jadi sorotan dengan langkah yang diambil oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI). PSI, yang dikenal dengan strategi marketing politiknya yang inovatif, kini tampak semakin mengandalkan pendekatan pansos untuk meraih dukungan publik. Tidak hanya menggunakan pengaruh Presiden Joko Widodo, terbaru partai ini menggadang-gadang nama Kaesang Pangarep, putra presiden yang telah dinobatkan menjadi Ketua Umum PSI secara instan, sebagai calon wakil gubernur DKI Jakarta.
Mereka mengaitkan Kaesang dengan tokoh-tokoh senior seperti Anies Baswedan dan Ridwan Kamil, yang memiliki rekam jejak kuat dalam politik lokal dan nasional. Kaesang diusung bisa mendampingi keduanya sebagai wakil gubernur DKI.
Strategi pansos yang diterapkan PSI merupakan bentuk “legitimasi asosiatif”, ketika individu atau kelompok mencoba meningkatkan kredibilitas dan daya tarik mereka dengan berafiliasi dengan tokoh atau entitas yang lebih mapan. Seperti dikemukakan Pierre Bourdieu, “Legitimasi sosial seringkali diperoleh dari asosiasi dengan figur yang sudah mapan dan terhormat, memberikan bentuk kredibilitas yang dipinjam” (Bourdieu, 1991).
Kapital sosial dan budaya memainkan peran penting dalam dinamika politik Indonesia. Keluarga Jokowi, dengan posisi dan pengaruhnya, memiliki kapital sosial yang sangat besar, yang kemudian dimanfaatkan PSI untuk memperkuat posisi mereka dalam kontestasi politik.
Namun, pendekatan ini tidak lepas dari kritik. Dalam budaya politik Indonesia, strategi pansos sering kali dianggap sebagai bentuk manipulasi dan oportunisme, ketika individu atau kelompok berusaha mencapai posisi kekuasaan tanpa melalui proses meritokrasi yang adil.
Fenomena pansos yang dilakukan ini mencerminkan ketimpangan dalam akses terhadap sumber daya politik. Ketika individu atau kelompok dapat dengan mudah mengakses kekuasaan melalui koneksi keluarga atau asosiasi dengan tokoh berpengaruh, ini menunjukkan bahwa sistem politik kita masih sangat dipengaruhi patronase dan klientelisme.
Patronase dan klientelisme adalah dua konsep penting dalam memahami dinamika kekuasaan di Indonesia bahkan Asia. Seperti diungkapkan James C. Scott, bahwa klientelisme melibatkan hubungan personal antara patron dan klien, di mana sumber daya dan perlindungan ditukar dengan dukungan politik (Scott, 1972). Dalam kasus Kaesang, hubungan patron-klien ini terlihat jelas ketika ia mencoba mendapatkan dukungan dari tokoh-tokoh senior yang telah memiliki basis klien yang kuat.
Kritik terhadap pansos politik tidak hanya tentang ketidakadilan dalam akses kekuasaan, tetapi juga tentang fokus pada kualitas dan kompetensi kepemimpinan. Masyarakat berhak mendapatkan pemimpin yang dipilih berdasarkan kemampuan dan integritas, bukan hanya karena hubungan keluarga atau asosiasi dengan tokoh berpengaruh.
Ketika pansos menjadi norma dalam politik, ini dapat mengurangi insentif bagi individu untuk berusaha dan bekerja keras, karena mereka melihat bahwa koneksi lebih penting daripada kompetensi.
Budaya politik Indonesia yang dipengaruhi hubungan patronase berisiko memperkuat korupsi dan nepotisme. Ketika politisi lebih fokus membangun dan memelihara jaringan patron-klien, mereka mungkin kurang peduli pada transparansi dan akuntabilitas. Hal ini dapat menciptakan praktik-praktik korupsi lebih mudah terjadi, karena loyalitas pribadi lebih dihargai daripada integritas dan pelayanan publik.
Dalam sistem politik yang ideal, seharusnya ada ruang bagi individu-individu untuk muncul sebagai pemimpin berdasarkan meritokrasi. Namun, realitas politik kita menunjukkan bahwa tokoh-tokoh berpengaruh masih memegang kendali sangat besar, dan afiliasi dengan mereka sering kali menjadi jalan pintas untuk meraih kekuasaan.
Di sisi lain, media memainkan peran penting dalam memperkuat fenomena pansos ini. Media sering kali memberikan panggung besar bagi tokoh-tokoh yang memiliki hubungan dekat dengan kekuasaan, sementara dia mengabaikan individu-individu yang berpotensi tetapi tidak memiliki koneksi yang sama. Karena itu, media juga harus bertanggung jawab dalam memberikan liputan yang adil dan objektif, serta mendorong diskusi yang lebih kritis tentang kualitas kepemimpinan.
Secara keseluruhan, fenomena pansos yang dilakukan PSI dan Kaesang mencerminkan besarnya tantangan yang dihadapi kita dalam upaya membangun sistem politik yang lebih adil dan meritokratis di Indonesia. Meskipun strategi ini mungkin efektif dalam jangka pendek untuk mendapatkan perhatian publik dan dukungan politik, dalam jangka panjang, kita membutuhkan pemimpin yang dipilih berdasarkan kapasitas dan dedikasi mereka untuk melayani masyarakat. *
* Budi Setiawan, pemerhati sosial politik alumnus FISIP Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung, mantan jurnalis senior media ibukota, bermukim di Kabupaten Subang, Jawa Barat.
