Oleh Budi Setiawan
MASA pemerintahan Jokowi yang dulu dipenuhi dengan janji-janji besar, kini di akhir pemerintahannya menghadapi kenyataan pahit: runtuhnya kelas menengah. Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan betapa mengkhawatirkannya situasi ini.
Per Agustus 2024, BPS melaporkan bahwa jumlah penduduk kelas menengah turun menjadi 47,85 juta jiwa, setara dengan hanya 17,13 persen dari proporsi penduduk. Ini merupakan penurunan signifikan dari tahun-tahun sebelumnya dan menunjukkan masalah mendalam dalam ekonomi Indonesia yang terus memburuk.
Deflasi yang terjadi selama empat bulan berturut-turut dari Mei hingga Agustus 2024 semakin mempertegas dampak dari kebijakan ekonomi yang salah arah. Deflasi sebesar 0,03 persen di Agustus 2024 bukan hanya angka statistik belaka; ini adalah indikator bahwa daya beli masyarakat telah jatuh ke titik yang mengkhawatirkan.
Harga-harga yang turun justru menandakan lemahnya permintaan konsumen, yang menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Ketika masyarakat menahan pengeluaran karena pendapatan yang semakin tergerus, ekonomi secara keseluruhan terancam stagnasi.
Lebih lanjut, deflasi ini mengungkap kelemahan kebijakan pemerintah yang selama ini terlalu fokus pada proyek-proyek infrastruktur besar. Proyek-proyek ini, yang sering disebut sebagai politik mercusuar, telah menyedot anggaran negara dan mengalihkan perhatian dari pengembangan ekonomi rakyat yang lebih mendesak.
Ketika fokus pemerintah terpusat pada pembangunan jalan tol, pelabuhan, dan infrastruktur megah lainnya seperti IKN, upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat justru terabaikan. Akibatnya, kelas menengah—yang seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi—terperangkap dalam ketidakpastian dan kehilangan daya beli.
Program-program bantuan sosial (bansos) yang digulirkan rezim Jokowi selama ini tampaknya juga tidak mampu mengimbangi dampak negatif dari kebijakan yang lebih mengutamakan infrastruktur. Program-program ini, yang sering kali dianggap sebagai solusi instan, nyatanya hanya bersifat sementara dan tidak menyentuh akar permasalahan. Ketika ekonomi global mulai melambat dan ketidakpastian meningkat, masyarakat kelas menengah yang telah menjadi andalan dalam konsumsi domestik justru semakin terpinggirkan.
Yang lebih memprihatinkan adalah bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia di bawah Jokowi yang akan berakhir Oktober nanti, hanya mampu bertahan di angka 5 persen—jauh lebih rendah dibandingkan dengan capaian rezim SBY yang mampu mencapai pertumbuhan 7 persen.
Ini menunjukkan bahwa kebijakan yang berorientasi pada infrastruktur saja tidak cukup untuk mengangkat ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Infrastruktur memang penting, tetapi tanpa strategi yang jelas untuk meningkatkan daya beli dan kesejahteraan masyarakat, hasilnya justru kontraproduktif.
Penurunan kelas menengah ini juga memiliki implikasi jangka panjang yang serius. Ketika kelas menengah mengecil, kontribusi mereka terhadap ekonomi juga akan menurun. Ini bisa berujung pada semakin lambatnya pertumbuhan ekonomi di masa depan, menciptakan siklus ketidakpastian yang sulit untuk diatasi. Jika tidak ada perubahan kebijakan yang signifikan, situasi ini bisa menjadi bom waktu bagi perekonomian Indonesia.
Dalam konteks ini, pemerintah yang baru (Prabowo) harus segera merevisi kebijakan ekonomi ala Jokowi. Infrastruktur tetap penting, tetapi harus ada keseimbangan dengan kebijakan yang langsung menyasar peningkatan daya beli masyarakat. Program-program bantuan sosial perlu didesain ulang agar lebih efektif dan berkelanjutan, bukan hanya sebagai solusi sementara. Pemerintah juga perlu lebih bijak dalam mengalokasikan anggaran, memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat, terutama kelas menengah yang menjadi tulang punggung ekonomi.
Runtuhnya kelas menengah ini bukan sekadar statistik, melainkan cerminan dari kegagalan kebijakan yang harus segera diatasi. Jika tidak, masa depan ekonomi Indonesia akan semakin suram, dan masyarakat akan semakin terpuruk dalam ketidakpastian yang berkepanjangan. Pemerintahan baru harus segera mengambil langkah konkret untuk memperbaiki keadaan ini sebelum terlambat. *
* Budi Setiawan adalah pemerhati sosial dan politik, alumnus FISIP Universitas Padjadjaran Bandung, dan mantan jurnalis senior media ibukota, bermukim di Kabupaten Subang, Jawa Barat.
