Menakar Kinerja PRABOWO-GIBRAN 2024-2026 : Memotret Pertarungan Narasi Pemerintah & Masyarakat

Oleh : M Kh Rachman Ridhatullah

Hampir dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka berjalan. Waktunya memang belum cukup untuk menghakimi kinerja sebuah pemerintahan. Namun, setidaknya sudah cukup memadai untuk bertanya dengan serius : apakah pemerintah sekadar bekerja atau benar-benar menyelesaikan persoalan bangsa?

PERTANYAAN –– ini menjadi penting karena Prabowo-Gibran tidak datang dengan janji kecil. Dalam dokumen resmi kampanye, mereka menawarkan visi “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, melalui Asta Cita dan 17 Program Prioritas. Isinya bukan hanya ekonomi, tetapi juga swasembada pangan dan energi, lapangan kerja berkualitas, pendidikan, kesehatan, pemberantasan kemiskinan dan korupsi, reformasi hukum-birokrasi, hilirisasi, pemerataan dan penguatan demokrasi serta HAM.

Maka ukuran keberhasilannya juga tidak boleh dipersempit menjadi pernyataan “ekonomi tumbuh, berarti pemerintah berhasil.” Ekonomi memang tumbuh. BPS mencatat ekonomi Indonesia 2025 tumbuh 5,11 persen, lebih tinggi daripada 5,03 persen pada 2024. Bahkan pada triwulan I-2026 pertumbuhan mencapai 5,61 persen secara tahunan.

Ini kabar baik. Pemerintah berhak mengklaimnya sebagai capaian. Tetapi di sinilah jebakan komunikasi pemerintah sering terjadi bahwa angka makro tidak otomatis menjadi pengalaman mikro. Rakyat tidak makan angka pertumbuhan ekonomi. Mereka makan nasi. Mereka membayar sekolah. Mereka mencari pekerjaan. Mereka membayar kontrakan, cicilan, listrik, transportasi dan biaya kesehatan. Oleh karena itu, pertanyaan berikutnya yang harus lebih tajam adalah pertumbuhan itu tumbuh di mana, dinikmati siapa, dan seberapa besar mengubah kehidupan masyarakat?

Di bidang kemiskinan, misalnya, BPS mencatat angka kemiskinan September 2025 turun menjadi 8,25 persen atau sekitar 23,36 juta orang. Ini kemajuan. Tetapi 23 juta manusia bukan sekadar angka statistik. Mereka adalah keluarga yang masih berjuang memenuhi kebutuhan dasar.

Demikian pula ketenagakerjaan. Tingkat pengangguran terbuka Februari 2026 turun menjadi 4,68 persen. Jumlah penduduk bekerja mencapai 147,67 juta orang. Namun masih terdapat sekitar 7,24 juta penganggur, sementara rata-rata upah buruh tercatat Rp3,29 juta. Jadi, persoalannya bukan lagi sekadar berapa banyak pekerjaan tercipta, tetapi berapa banyak pekerjaan berkualitas yang mampu mengangkat kelas sosial masyarakat. Di sinilah janji “lapangan kerja berkualitas” harus diuji.

Program Makan Bergizi Gratis atau MBG juga menarik. Ini barangkali program pemerintahan Prabowo yang paling mudah menjadi simbol politik: konkret, terlihat, menyentuh anak-anak dan mudah dipahami. BGN mencatat program ini telah mencapai sekitar 61,2 juta penerima pada Maret 2026 dan menargetkan 82,9 juta penerima. Tetapi sekali lagi, jumlah penerima bukanlah dampak.

Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah tentang apakah status gizi anak membaik? Apakah anemia menurun? Apakah kehadiran dan kemampuan belajar meningkat? Apakah rantai pasoknya memperkuat petani, nelayan dan UMKM lokal? Kalau jawabannya belum terukur, maka pemerintah baru memiliki success of distribution, belum tentu success of transformation.

Masalah yang sama berlaku untuk hilirisasi. Investasi besar dan pembangunan industri memang penting. Tetapi Indonesia tidak boleh puas hanya karena nilai investasi meningkat. Hilirisasi baru layak disebut berhasil jika menghasilkan transfer teknologi, produktivitas, pekerjaan berkualitas, upah lebih baik dan nilai tambah yang benar-benar tinggal di Indonesia. Dan ada satu wilayah yang jauh lebih sensitif: hukum, demokrasi dan pemberantasan korupsi.

Dalam kampanye, reformasi politik, hukum dan birokrasi serta pemberantasan korupsi merupakan janji eksplisit. Namun reputasi Indonesia dalam tata kelola belum sepenuhnya meyakinkan. KPK memang mencatat skor Indeks Persepsi Korupsi 2024 meningkat menjadi 37 dari 34 pada tahun sebelumnya. Itu positif, tetapi skor tersebut tetap menunjukkan pekerjaan rumah yang besar.

Di sisi demokrasi, Freedom House dalam Freedom in the World 2026 masih menempatkan Indonesia sebagai “Partly Free” dengan skor 56/100. Lembaga tersebut juga menyoroti tantangan berupa korupsi sistemik dan penggunaan hukum tertentu secara politis.

Data tersebut tidak otomatis membuktikan bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran gagal. Tetapi data tersebut sudah cukup untuk mengatakan bahwa narasi keberhasilan pemerintah belum boleh dibangun secara berlebihan ; terutama di saat momentum Pidato Kenegaraan 17 Agustus 2026. Sebab komunikasi strategis bukan seni membuat pemerintah terlihat berhasil. Komunikasi strategis adalah seni memastikan kinerja, bukti, pengalaman publik dan narasi berada dalam satu garis yang sama.

Problem pemerintah saat ini bukan kekurangan komunikasi. Pemerintah justru sangat aktif berkomunikasi. Problemnya adalah communication gap : pemerintah berbicara tentang apa yang telah dikerjakan, sementara masyarakat ingin tahu apa yang secara nyata telah benar-benar berubah.

Pemerintah mengatakan, “Kami sudah melakukan.” Publik bertanya, “Lalu hidup kami berubah bagaimana?” Pemerintah mengatakan, “Kemiskinan turun.” Publik bertanya, “Mengapa hidup masih terasa berat?” Pemerintah mengatakan, “MBG menjangkau puluhan juta anak.” Publik bertanya, “Apakah anak-anak kita menjadi lebih sehat dan lebih pintar?”

Inilah titik krusialnya. Pemerintahan tidak boleh hanya mengomunikasikan output. Ia harus mengomunikasikan outcome dan impact. Bukan lagi Look what we did. Tetapi Look what changed. Oleh karena itu, saya kira penilaian paling adil terhadap hampir dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran adalah bahwa pemerintah memiliki momentum kebijakan yang kuat, sejumlah capaian ekonomi yang nyata dan program sosial yang sangat terlihat, tetapi belum selesai membuktikan dampak transformasionalnya terhadap persoalan-persoalan struktural bangsa.

Memang Prabowo-Gibran belum gagal. Tetapi terlalu dini juga untuk mengatakan bahwa janji besar menuju Indonesia Emas telah terbukti. Pertanyaan yang seharusnya kita ajukan bukan lagi “Prabowo berhasil atau gagal?” Pertanyaan yang lebih penting adalah “Apakah Indonesia bergerak cukup jauh, cukup signifikan dan cukup adil untuk menjawab masalah nyata rakyatnya?” Sebab pada akhirnya, sejarah tidak akan mengingat berapa banyak konferensi pers yang dilakukan pemerintah.

Sejarah akan mengingat berapa banyak masalah bangsa yang benar-benar menjadi lebih berkurang karena pemerintah bekerja. Dan bagi rakyat, ukuran paling jujur tetap sederhana : bukan seberapa bagus pemerintah bercerita tentang keberhasilan, tetapi seberapa nyata keberhasilan itu terasa dalam kehidupan sehari-hari. Wallahu a’lam bishawwab. ** ( Penulis Founder & Managing Director QUARTIAN  Creative Change Management Specialist)

Editor : Rianto Muradi