Oleh: Ridhazia
ENTAH makna apa dibalik pernyataan wakil rakyat dari partai Gerindra agar program MBG tidak dibenturkan nasib guru honorer.
Sedangkan senyatanya insentif relawan MBG lebih diperhatikan. Uang dari APBN yang diterima oleh relawan, sopir pengantar, atau petugas dapur di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) lebih manusiawi.
Sedangkan guru honorer yang memikul perbaiki gizi intelektual siswa, masih banyak yang digaji ratusan ribu rupiah per bulan yang jumlahnya tidak lebih layak.
Program prioritas MBG memang vital namun ironi muncul ketika negara mampu mengalokasikan anggaran triliunan untuk penyediaan makanan, sementara kesejahteraan guru honorer selama puluhan tahun mengajar dibiarkan seadanya.
Paradoks
Kasus MBG vs guru honorer ini berubah menjadi paradoks sosial bahkan mencerminkan anomali di mana hasil yang didapat berlawanan dengan tujuan awal pendidikan nasional.*
* Ridhazia, dosen senior Fidkom UIN Sunan Gunung Djati, jurnalis dan kolumnis, pemerhati psikologi dan komunikasi sosial politik, bermukim di Bandung, Jawa Barat.
