Oleh: Ridhazia
KEKESALAN rakyat memuncak. Kali ini tidak melalui aksi jalanan. Juga tidak dengan menyampaikan kritik di media sosial. Tapi langsung membentuk “Kabinet Bayangan”.
Kabinet yang beranggotakan 15 akademisi dan aktivis ini dirancang menjadi kekuatan penyeimbang (counterpart). Sekaligus menjadi kekuatan ekstra-pemerintah yang netral untuk menandingi kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran.
Kabinet bayangan ini juga dikonsepkan tidak berafiliasi dengan kepentingan politik, golongan, atau partai politik tertentu yang sudah ada di Indonesia. Tapi sepenuhnya independen, non-partisan dan pro-bono.
Anomali Sejarah
Sepanjang sejarah pasca-Reformasi 1998, bahkan sejarah perpolitikan Indonesia, gagasan kabinet bayangan (shadow cabinet) disebut sebagai anomali sejarah sistem perpolitikan Tanah Air.
Dalam sistem presidensial ala Indonesia tidak mengenal apa yang disebut sebagai oposisi formal dan kabinet tandingan. Berbeda dengan sistem parlementer di mana oposisi resmi dibentuk di parlemen dan difasilitasi negara karena tidak memiliki kedudukan konstitusional.
Kabinet Bayangan tak lebih mencerminkan inisiatif rakyat untuk melakukan protes keras karena matinya fungsi kontrol DPR dan hilangnya oposisi formal di Indonesia saat ini.*
* Ridhazia, dosen senior Fidkom UIN Sunan Gunung Djati, kolumnis, pemerhati psikologi dan komunikasi sosial politik, bermukim di Bandung, Jawa Barat.
