Harapan Warga 2029 Tentang Infrastruktur Kota Bandung

KOTA BANDUNG, BANDUNGPOS–Bandung masih dirundung banyak masalah tata kelola yang perlu segera dibenahi bagi siapapun yang akan memimpin Kota Bandung. Itulah kira-kira inti yang dirasakan lebih dari 400 warga Bandung yang disurvey demokrasikita.id selama kurun waktu September-Oktober lalu.

Setidaknya ada lima persoalan besar yang dirasakan warga dengan berbagai latar belakang: Kemacetan lalu lintas dan sistem transportasi umum yang tidak layak dan aksesibel . Infrastruktur jalan yang tidak terawat . Pengelolaan sampah yang buruk dan pencemaran lingkungan. Tata kelola pemerintah yang buruk dan korupsi. Upah murah, minimnya kerja layak, dan tingginya biaya hidup.

Hal itu terungkap dalam diskusi Dilans Indoneisa beberapa hari lalu sebagai aspirasi warga kepada Wali Kota Bandung yang baru, beberapa tokoh masyarakat hadir termasuk President Dilans Indonesia, Farhan Helmy.

Berbagai pandangan dan aspirasi ini selanjutnya didalami dan didialogkan secara mendalam bersama pakar, komunitas, aktivis, dan disusun menjadi Aspirasi Wargi Bandung 2029 yang akan disampaikan pada Calon Walikota Bandung 2025-2030. Tahun 2029 diharapkan menjadi perwujudannya.

Dari pantauan Bandungpos,  khusus untuk permasalahan infrastruktur tiga narasumber dihadirkan untuk mengkonfirmasi, mendalami dan menggali berbagai masukan untuk menajamkan misi yang akan disampaikan. Diantaranya  Juan Intan Kanggrawan, Head of Data Analytics, Jakarta Smart City (2018- 2024) menyampaikan perspektif kolaborasi warga bersama pemerintah dalam pengawasan dan perawatan infrastruktur melalui teknologi digital. Farhan Helmy, Presiden DILANS Indonesia menyampaikan pandangan soal inklusivitas dan aksesibilitas bagi semua kalangan. Zuchrufijati Muchlis berbagi pengalaman kolaborasi pembangunan dan perawatan infrastruktur perhubungan antar wilayah aglomerasi di Cekungan Bandung.

“Ada benang merah dalam dialog yang disampaikan kemarin, yakni penyelesaian soal kota Bandung harus terintegrasi dengan Cekungan Bandung. Sistem insentif dan disinsentif yang adil dan inklusif harus dibangun di kawasan ini, “kata Farhan, disela-sela diskusi.

Sumberdaya Kota Bandung sangatlah terbatas. Sumberdaya baru harus digali dengan melibatkan pemangku kepentingan. Dari total 2.7 juta penduduk Kota Bandung, hampir sepertiganya warga penyandang disabilitas dan lansia (DILANS). Statistik ini secara gamblang menunjukan tantangannya. ** (RM/BNN)