Oleh: Ridhazia
SECARA historis yang dimaksud “Perang Bintang” itu Strategic Defense Initiative (SDI). Yakni program militer Amerika Serikat pada tahun 1983 di era Perang Dingin.
Eh, di Indonesia Perang Bintang beda lagi. Alih -alih urusan besar terkait strategi perang antar negara. Malah masih berkisar urusan persaingan jabatan yang tak sehat antara para jenderal dan pendukung secara terselubung.
Sentimen Politik
Perang Bintang di negeri ini lazim larut dalam rivalitas pribadi para jenderal yang dibangun dalam suatu aliansi yang didasari sentimen antar faksi untuk mendapat perhatian Istana.
Pendek kata, Perang Bintang itu tak lebih tentang bagaimana menelikung dan saling meniadakan hingga melumpuhkan kekuatan satu sama lain untuk mendapat akses pengaruh politik.
Kanibalisme Politik
Dalam Perang Bintang — seperti yang masih hangat diberitakan di Jakarta — membuktikan tesis itu bahwa rivalitas politik ditentukan oleh politik.
Ya, seperti di kepolisian negara ini. Dengan memanfaatkan momentum perubahan jabatan, perubahan itu dijadikan kesempatan untuk menjatuhkan legitimasi lawan atas alasan pelanggaran hukum.
Politik Diatas Hukum
Padahal kejadian yang tak elok di negeri ini sebatas adagium paling klasik tapi sangat populer bahwa “politik itu di atas hukum”.
Dalam studi ilmu hukum dan politik, peristiwa itu sebagai bukti bahwa masih terjadi pertentangan antara prinsip supremasi hukum (rule of law) dan realitas supremasi politik (rule of politics) yang tidak sedang sehat di negeri ini. *
* Ridhazia, dosen senior Fidkom UIN Sunan Gunung Djati, pemerhati psikologi dan komunikasi sosial politik, bermukim di Bandung, Jawa Barat.
