Mengapa Kelompok Rentan Harus Menggalang untuk Masa Depan Indonesia

 KOTA BANDUNG, BANDUNGPOS--Ketika saya melihat Indonesia saat ini, saya melihat sebuah negara di ambang transisi besar—iklim, demokrasi, penuaan, dan kemiskinan. Namun, saya juga melihat kekecewaan yang menyakitkan: mereka yang paling terdampak oleh perubahan ini adalah yang paling sedikit terwakili di bidang yang paling penting.

Pada Forum Masyarakat Sipil Indonesia (ICSF) 2025 untuk wilayah Jawa-Bali, saya menyampaikan sebuah gagasan yang oleh sebagian orang disebut berani: bagaimana jika penyandang disabilitas, lanjut usia, dan kelompok rentan lainnya menjadi pengambil keputusan—memegang kursi di parlemen, bertugas di dewan tata kelola ESG, dan mempengaruhi a lokasi pendanaan iklim iklim?

Ada yang bilang itu angan-angan. Saya bilang itu sudah terlambat.

Sebagai seorang insinyur sistem (system engineer), saya melihat tata kelola seperti balon—tekan di satu tempat dan ia akan mengembang di tempat lain. Ketika ruang publik menyempit atau dana donor mengering, pertanyaannya bukanlah bagaimana kita bertahan—melainkan di mana kita melawan.

Berpikir Kembali Inklusi, Lebih dari Sekadar Kursi di Meja Perundingan!

Terkadang, inklusi hanya bersifat simbolis. Sebuah kotak centang. Sebuah catatan tambahan dalam proposal donor. Kita menyebutnya pengarusutamaan, tetapi dalam praktiknya, inklusi biasanya mengingat orang-orang yang diklaimnya diikutsertakan. Inklusi sejati berarti akses terhadap kekuasaan, sumber daya, dan akuntabilitas.

Negara-negara seperti Uganda, Nepal, dan Rwanda telah menunjukkan bahwa mengalokasikan kursi bagi penyandang disabilitas dan etnis minoritas adalah hal yang mungkin. Indonesia telah memiliki landasan hukum—Undang-Undang No. 8/2016 dan mandat konstitusional kita untuk keadilan sosial. Yang masih kurang adalah tindakan kelembagaan yang berani.

Tiga Pilar untuk Pembagian Kekuasaan yang Nyata: Representasi Politik Afirmatif – Menyediakan kursi di DPR, DPRD, dan DPD untuk penyandang disabilitas dan kelompok rentan, sebagaimana yang kita lakukan dengan kuota 30% perempuan.

Tata Kelola ESG++ – Perluas ESG untuk mencakup Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI). Perusahaan seperti Infosys (India) dan Gucci (Italia) sudah melakukannya.
* Tata Kelola Inklusif Sumber Daya Masyarakat dan Iklim – Memastikan kelompok rentan ikut mengelola pendanaan iklim, risiko bencana, dan anggaran kemiskinan. Platform seperti Forum Jakarta Inklusif (IJF) menunjukkan bagaimana kolaborasi Asia-Afrika dapat berjalan.

Dengan lebih dari 50 juta penduduk penyandang disabilitas dan lansia di Indonesia, gestur simbolis saja tidak cukup. Yang kita perlukan sekarang adalah inklusif struktural—didukung oleh kebijakan, data, dan kekuatan nyata.

Masyarakat sipil tidak boleh hanya membangun kapasitas—kita harus mengklaim ruang. Para pelajar dan profesional tidak boleh hanya mempelajari sistem—mereka harus membantu merancang ulang.

Indonesia tidak harus mengikuti. Kita bisa memimpin. Dan bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk negara-negara berkembang. ***(BNN)