BANDUNG, BandungPos.id — Bertempat di Politeknik STIA LAN Bandung, para dosen kebijakan publik dari 114 perguruan tinggi se Indonesia, mendeklarasikan berdirinya Ikatan Dosen Kebijakan Publik Indonesia (IDoKPI), Sabtu (9/5/2026) lalu.
Kegiatan yang berlangsung dari pagi hingga sore ini, dihadiri oleh 195 dari 252 dosen anggota IDoKPI secara luring dan daring ini, bersamaan dengan seminar nasional dan kongres.
Di antara peserta terdapat 21 profesor, beberapa rektor, wakil rektor, dekan, direktur dan kaprodi dari PTN lintas kementerian/lembaga dan PTS dari Papua sampai Aceh.
Dalam forum itu, Dr. Tatang Sudrajat, yang pernah jadi Dekan FISIP Universitas Sangga Buana (USB) YPKP Bandung, secara aklamasi terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat IDoKPI, sekaligus sebagai formatur pengurus tahun 2026-2030.
Menurut Tatang, latar belakang terbentuknya organisasi intelektual level nasional ini berkaitan dengan tuntutan terhadap peran aktif dosen kebijakan publik dalam merespon berbagai permasalahan publik. Hal ini termasuk dalam kaitan dengan beragam kebijakan pembangunan nasional pada berbagai bidang saat ini.
Digagas awal tahum 2026
Organisasi yang digagas awal tahun 2026 melalui pendirian Komite Pembentukan IDoKPI yang beranggotakan 20 dosen ini, menurut Tatang berjati diri profesional, keilmuan, dan akademik.
Wadah aktivitas ilmiah ini terbuka untuk semua dosen di berbagai area substantif keilmuan kebijakan publik yang beragam.
Dengan lahirnya IDoKPI, maka dosen kebijakan publik dituntut untuk lebih aktif dan kritis terhadap berbagai isu nasional dan daerah yang berkaitan dengan kepentingan publik.
Hadirkan dua keynote speaker
Sesi seminar nasional, menurut Ketua Panitia Pelaksana, Dr. Nita Nurliawati, yang juga Wakil Direktur 2 Politeknik STIA LAN, juga dilaksanakan secara hibrid. Forum ilmiah ini menghadirkan 2 keynote speaker yaitu Prof. Dr. Budiman Rusli (UNPAD) dan Prof. Dr. Nuryanti Mustari (Universitas Muhammadiyah Makassar).
Selain itu, tampil sebagai narasumber, 6 orang pakar kebijakan publik, yaitu Dr. Syahruddin (Universitas Musamus Merauke), Dr. Syamsuddin Maldun (Universitas Bosowa Makassar), Dr. Ida Rochmawati (Universitas Tanjungpura Pontianak), Dr. Indra Kertati (Untag Semarang), Dr. Hendrikus T. Gedeona (Politeknik STIA LAN Bandung), dan Dr. Nur Hafni (Universitas Malikussaleh Aceh). Dengan berbagai perspektifnya, para pembicara memaparkan aspek historis, konseptual, empirikal dan dinamika kebijakan publik sebagai mata kuliah utama pada prodi administrasi publik, ilmu pemerintahan dan ilmu politik.***
