Oleh Farhan Helmy ( Presiden Dila Indonesia)
Dengan lebih dari 50 juta penduduk Indonesia yang menyandang disabilitas dan populasi yang menua dengan cepat, inklusi harus menjadi prioritas politik dan ekonomi — bukan sekedar tambahan.
UJIAN– sesungguhnya dari “inklusi” adalah apakah hal itu mengarah pada pengaruh. Karena representasi tanpa kekuatan, pengambilan keputusan hanyalah tokenisme.
Pada Forum Masyarakat Sipil Indonesia (ICSF) Jawa-Bali 2025, 5-7 Agustus di Bandung, saya berpendapat bahwa penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok rentan lainnya di Indonesia harus bergerak melampaui diajak berkonsultasi untuk benar-benar memerintah — di DPR, DPRD, DPD, di Dewan lingkungan, sosial dan tata kelola (ESG), dan dalam alokasi sumber daya pendanaan iklim.
Ini bukan tuntutan amal. Ini adalah kebutuhan struktural untuk transisi yang adil di Indonesia.
Pesan Utama :
Representasi politik afirmatif berhasil — Indonesia telah memiliki kuota perempuan (30%); mekanisme serupa dapat diterapkan untuk kelompok rentan.
Tata kelola ESG++ memperluas kerangka kerja ESG untuk menanamkan Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI). Setidaknya lebih dari 1000 BUMN/BUMD dapat mempraktikannya
Tata kelola iklim dan sumber daya masyarakat yang inklusif memastikan sumber daya disalurkan langsung ke masyarakat, bukan “perantara pendatang”.
Dengan lebih dari 50 juta penduduk Indonesia yang menyandang disabilitas dan populasi yang menua dengan cepat, inklusi harus menjadi prioritas politik dan ekonomi — bukan sekedar tambahan.
Setujukah Anda untuk mendorong agenda yang saya usulkan untuk beralih dari inklusi menjadi pengaruh? **
