Oleh Ridhazia
Pilkada, sebagaimana pilpres hanyalah ikhtiar menumbuhkan kultur demokrasi yang memberi kebebasan berekspresi : nyoblos!
Tentang memberi kebebasan berpendapat, apalagi pendapatan itu urusan senyatanya nanti ketika sudah terpilih.
Orang Bodoh Memilih
Adalah negarawan Britania Raya Winston Churchill (1975-1965) yang skeptis pada demokrasi. Katanya, demokrasi itu ketika orang-orang yang bodoh memilih pemimpin mereka sendiri.
Oligarki
Pernyataan sang politisi ada benarnya. Pengalaman bernegara prakemerdekaan , demokrasi tak lebih membentuk kekuasaan oligarki baru menggantikan yang telah berakhir.
Dalam nomenklatur ilmu politik oligarki itu kekuasaan politik dan ekonomi yang dikendalikan oleh sekelompok kecil individu atau golongan elit.
Penguasa oligarki bisa dilacak sejak pencalonan lewat parpol bukan mengakomodasi aspirasi publik. Maka pilpres dan pilkada ditafsirkan sebagai manipulasi aspirasi atas nama politik sekelompok elita. Bukan menjadi ajang kontestasi kapasitas dan kapabilitas, tetapi lebih pada ajang pertarungan modal para kapitalis.
Ancaman nyata tak lebih dari perubahan dari tirani yanh individual dan untuk kepentingannya sendiri, kemudian berubah sedikit menjadi aristokrasi yaitu pemerintah oleh sekelompok orang yaitu para cendikiawan guna kepentingan seluruh rakyat . Barulah etape kekuasaan versi oligarki yaitu pemerintah oleh kelompok orang guna kepentingan kelompok.
Bagi kalangan akademis yang skeptis dengan arah demokrasi, oligarki telah nyaya ada dan masuk ke dalam proses politik pilpres dan pilkada.
Pesta demokrasi lima tahunan alih-alih memberi kemerdekaan senyatanya mengokohkan oligarki dalam hasil proses politik.
Negara oligarki, seperti Rusia pada masa Soviet, ditandai dengan kekuasaan yang terpusat di tangan sekelompok kecil elite yang berkolaborasi dengan para pengusaha kaya atau pemimpin militer.
Tak berlebihan kalau pemerintahan oligarki entan terhadap korupsi, nepotisme, dan kurangnya akuntabilitas kepada rakyat.
Padahak kesejatian demokrasi menurut Miguel Ángel Morales tidak sebatas berbicara tentang hak untuk memilih, tetapi juga hak untuk didengarkan.
Dan, demokrasi adalah proses pengabdian, bukan penaklukan oleh elite politik berkuasa atas rakyatnya. Itu Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy (1917-1963).*
*Ridhazia, dosen senior Fidkom UIN Sunan Gunung Djati, jurnalis dan kolumnis, pemerhati psikologi dan komunikasi sosial politik, bermukim di Bandung, Jawa Barat.
