Oleh: Ridhazia
WATAK politik komando merujuk pada sistem pemerintahan atau gaya kepemimpinan yang terpusat dan hierarkis.
Keputusan diambil dari atas (top-down) dan wajib dilaksanakan oleh bawahan tanpa bantahan. Tunduk sepenuhnya tanpa alasan.
Mirip Militer
Sistem politik komando mirip dengan komando militer, di mana perintah komandan tertinggi (top-down) tunggal menjadi pusat arah sehingga menghilangkan inisiatif individu.
Meski tidak sepenuhnya represif dan otoriter tapi atmospir itu terasa karena Sang Komandan mengutamakan tujuan ketimbang kebebasan inisiatif.
Militerisasi jabatan sipil seringkali menjadi penanda politik komando. Tukar guling jabatan sipil oleh militer aktif atau purnawirawan untuk memudahkan rantai perintah.
Dekorasi Demokrasi
Demokrasi menjadi terbatas. Yahya sebatas dekorasi untuk menandai ala kadarnya bawa sistem politik perwakilan masih ada.
Padahal senyatanya tidak ada ruang untuk kebebasan sipil, kontrol publik tersumbat atau partisipasi terpaksa.
Kendali Ekonomi
Dalam sistem ini, pemerintah pusat memegang kendali penuh. Negara menentukan apa yang diproduksi, bagaimana cara memproduksi, dan untuk siapa barang tersebut diproduksi.
Dengan kata lain, mekanisme pasar yang ditandai permintaan dan penawaran tidak berlaku. *
* Ridhazia, dosen senior Fidkom UIN Sunan Gunung jati, jurnalis dan kolumnis, pemerhati psikologi dan komunikasi sosial politik, bermukim di Bandung, Jawa Barat.
