Oleh: Entang Rukman, S.Pd
Lebih memprihatinkan lagi, tidak sedikit anggota TPS sendiri yang bahkan tidak memahami fungsi dan perannya. Mereka tercantum dalam struktur, tetapi tidak pernah dilibatkan dalam diskusi strategis sekolah. Ini menandakan bahwa pembentukan tim sering kali hanya bersifat administratif, bukan kebutuhan nyata untuk membangun kualitas pendidikan.
Akibat lemahnya TPS, sekolah kehilangan budaya evaluasi yang sehat. Masalah yang sama terus berulang setiap tahun tanpa solusi yang jelas. Program dibuat sekadar menyalin tahun sebelumnya. Inovasi pembelajaran minim karena tidak ada ruang diskusi yang serius. Bahkan dalam beberapa kasus, sekolah baru bergerak ketika ada tekanan dari luar, bukan karena kesadaran internal untuk berkembang.
DUNIA —pendidikan kita sering kali terjebak pada budaya formalitas. Banyak program dibentuk, banyak tim dibuat, banyak dokumen disusun, tetapi tidak semuanya benar-benar hidup dan bekerja. Salah satu yang paling sering mengalami kondisi tersebut adalah Tim Pengembang Sekolah (TPS). Hampir semua sekolah memiliki TPS dalam struktur organisasinya, lengkap dengan Surat Keputusan dan daftar nama anggota. Namun pertanyaannya, apakah tim itu benar-benar bekerja? Ataukah hanya menjadi pajangan administratif demi memenuhi tuntutan birokrasi dan akreditasi?
Inilah problem yang jarang dibahas secara terbuka. Banyak sekolah hari ini tampak sibuk, tetapi sebenarnya kehilangan arah pengembangan. Rutinitas administratif menghabiskan energi sekolah. Guru disibukkan laporan, kepala sekolah dibebani target administratif, sementara ruang untuk berpikir tentang masa depan sekolah justru semakin mengecil. Akibatnya, sekolah berjalan secara mekanis: kegiatan ada, program ada, rapat ada, tetapi semangat pengembangan dan budaya evaluasi perlahan mati.
Padahal, Tim Pengembang Sekolah seharusnya menjadi otak sekaligus ruang refleksi bagi sekolah. TPS bukan sekadar pelengkap struktur organisasi, melainkan pusat perencanaan, evaluasi, dan inovasi pendidikan. Ironisnya, di banyak sekolah, keberadaan TPS hanya aktif menjelang akreditasi atau ketika ada permintaan dokumen dari atasan. Setelah itu, tim kembali “mati suri”.
Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian sekolah masih terjebak pada budaya pencitraan administratif daripada pembangunan mutu yang sesungguhnya. Yang penting dokumen tersedia, bukan implementasinya berjalan. Yang penting ada SK, bukan kerja nyatanya. Pendidikan akhirnya lebih sibuk merapikan kertas dibanding membangun kualitas.
Menurut E. Mulyasa dalam bukunya Manajemen Berbasis Sekolah, keberhasilan sekolah sangat ditentukan oleh kemampuan memberdayakan seluruh sumber daya sekolah melalui kerja sama yang efektif dan berorientasi pada mutu. Namun dalam kenyataannya, banyak sekolah gagal membangun budaya kolaboratif karena pengembangan sekolah hanya dipusatkan pada kepala sekolah atau segelintir orang tertentu.
Lebih memprihatinkan lagi, tidak sedikit anggota TPS sendiri yang bahkan tidak memahami fungsi dan perannya. Mereka tercantum dalam struktur, tetapi tidak pernah dilibatkan dalam diskusi strategis sekolah. Ini menandakan bahwa pembentukan tim sering kali hanya bersifat administratif, bukan kebutuhan nyata untuk membangun kualitas pendidikan.
Akibat lemahnya TPS, sekolah kehilangan budaya evaluasi yang sehat. Masalah yang sama terus berulang setiap tahun tanpa solusi yang jelas. Program dibuat sekadar menyalin tahun sebelumnya. Inovasi pembelajaran minim karena tidak ada ruang diskusi yang serius. Bahkan dalam beberapa kasus, sekolah baru bergerak ketika ada tekanan dari luar, bukan karena kesadaran internal untuk berkembang.
Pandangan Syaiful Sagala dalam Administrasi Pendidikan Kontemporer menjadi relevan untuk melihat kondisi ini. Ia menegaskan bahwa lembaga pendidikan yang baik harus memiliki sistem perencanaan, pengawasan, dan evaluasi yang berjalan secara berkesinambungan. Tanpa itu, sekolah akan berjalan stagnan dan sulit berkembang menghadapi perubahan zaman.
Persoalan ini sebenarnya bukan semata-mata tentang TPS, tetapi tentang cara pandang terhadap pendidikan itu sendiri. Ketika sekolah lebih takut terhadap penilaian administrasi dibanding kehilangan mutu pendidikan, maka yang lahir hanyalah budaya “asal lengkap”. Pendidikan akhirnya sibuk membangun citra, tetapi lupa membangun kualitas.
Sekolah seharusnya menyadari bahwa tantangan pendidikan ke depan tidak semakin ringan. Perubahan teknologi, karakter peserta didik, tuntutan kompetensi abad 21, hingga persoalan moral dan sosial membutuhkan sekolah yang mampu berpikir maju dan bergerak bersama. Semua itu tidak mungkin lahir dari budaya kerja individual dan administratif semata.
Karena itu, sudah saatnya Tim Pengembang Sekolah dikembalikan pada ruhnya sebagai pusat gerakan perubahan sekolah. TPS harus menjadi ruang berpikir kritis, tempat lahirnya evaluasi jujur, serta wadah membangun inovasi pendidikan secara kolektif. Jika tidak, sekolah akan terus terlihat sibuk di permukaan, tetapi sesungguhnya berjalan tanpa arah yang jelas. Dan, mungkin inilah yang paling berbahaya dalam dunia pendidikan: ketika sekolah merasa sudah berjalan baik, padahal sebenarnya hanya sedang mempertahankan rutinitas tanpa kemajuan.** Penulis Praktisi dan pemerhati pendidikan, bertempat tinggal di Kota Bandung
Editor : Rianto Muradi
