Oleh Kin Sanubary
Surat kabar Suara Karya terbit pertama kali 11 Maret 1971 merupakan surat kabar yang dimiliki oleh ormas terbesar di Indonesia yaitu Golongan Karya (Golkar) diterbitkan oleh PT Suara Rakyat Membangun. Perintis Suara Karya yaitu para tokoh senior politikus Golongan Karya Ali Moertopo, Soedjono Hoemardani dan Sapardjo. Harian Umum Suara Karya mempunyai tagline “Kritis-Objektif-Proporsional-Independen. Suara Karya terbit 16 halaman dengan harga eceran Rp 2.500.
Suara Karya terbitan 9 tahun yang lalu menyoroti tentang Pemilu 2014, yaitu pemilihan presiden dan pemilihan legislatif calon anggota DPR/DPRD serta serba-serbi menjelang Pemilu 2014.
• Pemilihan Presiden
Golkar Ingin Duetkan ARB-Pramono. Partai Golkar akan menduetkan Abu Rizal Bakrie (ARB) dan Pramono Edhie Wibowo sebagai pasangan Capres-Cawapres dalam Pilpres 2014. Penjajagan sudah dilakukan Golkar, bahkan kepastian tentang itu tinggal menunggu restu Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.
• Setop Politik Oligarki untuk Penyehatan Demokrasi.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengemukakan politik oligarki yang terjadi di pemerintahan harus dihentikan, karena telah terjadi suatu siklus yang tidak baik dalam politik oligarki tersebut.
Politik oligarki merupakan sistem politik yang membuat pengambilan keputusan-keputusan penting dikuasai oleh sekelompok elit penguasa partai politik. Karenanya jabatan pimpinan partai politik menjadi rebutan banyak pihak.
• Anggota DPR Makin Malas Hadiri Sidang
Rapat Paripurna DPR kali ini mungkin jadi yang terparah selama masa kerja DPR periode 2014-2019. Parahnya dalam rapat paripurna DPR tingkat kehadiran anggota DPR merosot tajam bahkan tak mampu mencukupi kuorum sebagai syarat dimulainya rapat. Berdasarkan data kehadiran yang ada jumlah anggota yang hadir meskipun sudah molor satu jam hanya berjumlah 226 orang dari 560 anggota DPR yang hadir.
• Bawaslu Sayangkan Pembatalan Dana Saksi Parpol
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menyayangkan indikasi pembatalan alokasi anggaran negara untuk pembiayaan saksi dari partai politik peserta pemilu 2014. Dana saksi parpol dibatalkan oleh pemerintah, Kementrian Dalam Negeri tidak mau ambil resiko dan menyerahkan sepenuhnya kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilihan umum. Saksi sebagai salah satu unsur dari penyelenggaraan pemilu dan disiapkan oleh partai politik peserta pemilu sehingga banyak menimbulkan permasalahan, karena kurangnya pengetahuan soal pemilu, tidak independen dan kurang bertanggung jawab sehingga jaminan kualitas pemilu masih jauh dari harapan.
• Tradisi Noken di Papua
Sistem Noken saat pemilu masih sulit dihilangkan dari budaya Papua, khususnya di beberapa kabupaten. Kemungkinan Sistem Noken masih akan dipergunakan dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden di Papua. Penggunaan Sistem Noken yaitu perwakilan pencoblosan kartu suara sudah ada sejak Pemilu 1977 sehingga sudah membudaya di masyarakat khususnya di daerah pegunungan dan pedalaman yang jauh dari ibukota distrik (kecamatan) di Papua.
• Modal Caleg
Karena tidak memiliki modal cukup, kabarnya terdapat sejumlah partai politik yang mengemis ke kanan dan ke kiri. Konon semua “lobang” berusaha dimasuki termasuk kemungkinan memanfaatkan dana saksi Pemilu 2014 jika jadi dicairkan oleh pemerintah.
• Meskipun mengaku “orang beragama” konon masih banyak caleg yang mengandalkan “orang pintar”. Kabarnya agar terpilih sebagai anggota DPR/DPRD tidak sedikit yang mendatangi paranormal atau dukun untuk meminta dukungan agar lolos dan lulus dalam pemilihan umum.
• Tokoh :
Din Syamsuddin “Pucuk Kaum Ulama”
Prof Dr KH Din Syamsuddin ditetapkan menjadi Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) hingga tahun 2015 menggantikan KH Sahal Mahfudz yang meninggal dunia. Sebelumnya Din Syamsuddin menjabat wakil ketua umum organisasi kaum ulama tersebut.
Din Syamsuddin merupakan President Asian Conference of Religions for Peace (ACRP). Banyak tampil dalam forum regional maupun internasional dalam rangka membela dan memperjuangkan kepentingan umum. Din juga salah seorang guru besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, alumnus S-2 dan S-3 dari University of California at Los Angeles (UCLA) Amerika Serikat.
Din Syamsuddin merupakan cendikiawan kelahiran 31 Agustus 1958 menjabat Ketua Umum PP Muhammadiyah sejak tahun 2005. Pernah menjabat Dirjen Binapenta Departemen Tenaga Kerja. Ketua DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (1985) Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah (1989-1993) Wakil Ketua PP Muhammadiyah (2000-2005) Sekretaris Umum MUI, Wakil Ketua Umum MUI dan Ketua Litbang DPP Partai Golkar. *
* Kin Sanubary, kolektor, pendiri dan pengelola Rumah Media Lawas, penerima Penghargaan PWI Jawa Barat 2023 dalam bidang pelestarian media massa nasional, bermukim di Tanjungwangi, Kabupaten Subang, Jawa Barat.
