Suara Dikloning, Wajah Dipalsukan, Duit Digondol: Kejahatan Digital Makin Ganas
BANDUNG, Bandungpos.id – Jangan mudah percaya. Di tengah transaksi digital yang makin masif, penjahat siber kini tak hanya mengandalkan pesan palsu atau tautan jebakan. Suara bisa dikloning, wajah bisa dipalsukan, identitas bisa dicuri, bahkan bukti transfer pun dapat direkayasa.
Ancaman ini mendorong Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Barat bersama Jurnalis Hukum Bandung (JHB) menginisiasi Bandung Digital Safety Forum (BDSF) 2026.
Forum tersebut dijadwalkan digelar Kamis, 29 Oktober 2026 di Pendopo Wali Kota Bandung, dengan satu pesan utama: masyarakat harus semakin sulit diperdaya kejahatan digital.
Ketua Panitia BDSF 2026, Yedi Supriadi, mengatakan perkembangan teknologi telah membuka peluang besar bagi masyarakat dan pelaku UMKM. Namun di sisi lain, teknologi juga dimanfaatkan pelaku kejahatan untuk memperdaya korban.
“Sekarang suara bisa ditiru, wajah bisa dimanipulasi, bahkan bukti transfer bisa direkayasa,” kata Yedi Supriadi di Bandung, Senin (31/8/2026).
Disebutkan, korban tidak mengenal kelas sosial, profesi maupun tingkat pendidikan. Siapa pun bisa terjebak ketika pelaku berhasil memainkan kepercayaan, kepanikan dan tekanan psikologis.
“Orang yang memahami hukum dan berpendidikan tinggi sekalipun bisa menjadi korban,” ujarnya.
Kerugian Tembus Triliunan
Ancaman tersebut bukan isapan jempol. Data pemerintah menunjukkan kerugian akibat kejahatan digital telah mencapai triliunan rupiah.
Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mencatat akumulasi dana korban kejahatan siber yang dilaporkan hingga April 2026 mencapai sekitar Rp9,5 triliun.
Sementara data Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) yang disampaikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat hingga Juni 2026 terdapat lebih dari 608 ribu kasus penipuan yang ditangani.
Lebih dari 557 ribu rekening diblokir, sekitar Rp674 miliar dana diamankan atau diblokir, dan hampir Rp200 miliar dikembalikan kepada korban.
Modusnya pun semakin brutal. Mulai voice cloning, deepfake, impersonation, phishing, SIM swap hingga manipulasi bukti transfer.
Batas antara komunikasi asli dan rekayasa pelaku kini semakin tipis.
Pendidikan Tinggi Bukan Jaminan
Kasus di Bandung menunjukkan bahwa pendidikan dan jabatan tinggi bukan tameng otomatis dari kejahatan digital.
Pada Juli 2026, seorang mantan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung dilaporkan menjadi korban scam setelah pelaku mengaku sebagai petugas Dukcapil.
Jurnalis pun tak luput. Sejumlah anggota JHB pernah bersinggungan dengan modus penipuan online.
Bagi Yedi, pengalaman tersebut menjadi alarm bahwa edukasi keamanan digital tidak cukup berhenti pada teori.
“Yang ingin kami bangun bukan ketakutan terhadap teknologi, tetapi kewaspadaan.Kuncinya membiasakan masyarakat untuk memverifikasi,” tegasnya.
UMKM Dibidik
Kelompok UMKM menjadi salah satu target utama edukasi BDSF 2026. Digitalisasi pembayaran memang mempercepat transaksi. Namun celah baru ikut terbuka: bukti transfer palsu, pembajakan akun bisnis, pasar phishing, pencurian OTP hingga pinjaman online ilegal.
Oleh karena itu, BDSF 2026 tidak sekadar menawarkan seminar. Forum akan menghadirkan Forum & Panel Utama, Live Digital Fraud Demonstration, UMKM Digital Safety Class, Digital Safety Clinic hingga Bandung Digital Safety Commitment.
Peserta juga akan diperlihatkan secara langsung bagaimana deepfake, voice cloning, phishing dan manipulasi bukti transfer dapat digunakan untuk menjerat korban.
“Pedagang harus tahu bahwa bukti transfer di layar belum tentu berarti uang sudah masuk. Masyarakat juga harus tahu apa yang pertama dilakukan ketika menjadi korban scam,” ujar Yedi.
Dua Menteri Diundang
BDSF 2026 dirancang sebagai forum kolaborasi lintas sektor, yang melibatkan pemerintah, regulator, penegak hukum, industri keuangan, akademisi, teknologi, media, mahasiswa hingga UMKM.
Dua menteri masuk dalam agenda undangan sebagai narasumber utama, yakni Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid serta Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Prof Brian Yuliarto, Ph.D.
Forum juga dirancang melibatkan OJK, Bank Indonesia, Pemerintah Kota Bandung, BSSN, PPATK, aparat penegak hukum, perguruan tinggi, perbankan, operator telekomunikasi dan industri teknologi.
Sekitar 150–300 peserta dari kalangan UMKM, mahasiswa, komunitas dan pemerintahan hadir.
PWI Jawa Barat dan JHB berharap BDSF tidak berakhir sebagai seremoni. Forum ini dimaksudkan untuk menjadi pemantik budaya keamanan digital dari Bandung.
Pesannya sederhana, tetapi keras, yaitu berani bertransaksi digital, jangan mudah percaya.
“Semangatnya aman bertransaksi, cerdas memverifikasi dan cepat merespons kejadian. Kami ingin masyarakat semakin berani menggunakan teknologi, tetapi juga semakin sulit diperdaya pelaku kejahatan digital,” pungkas Yedi Supriadi. (adem/BNN)
