Pemkot Bandung dan KPK Galakkan Edukasi dan Literasi Anti Korupsi

Kinerja KPK di Kota Bandung  melalui OTT (Operasi Tangkap Tangan), atau pola lain sudah menunjukkan bukti, mulai kasus Yana Mulyana (Waliktota), Dr. H. Ema Sumarna, M.Si (Sekda) dan pejabat Kota Bandung lainnya. Sebelumnya ada Dada Rosada (Walikota), (Sekda) Dr. Edi Siswadi dan tingkat Provisi Jawa Barat ada Denny Setiawan (Gubernur). Sehingga langkah-langkah edukasi sejak dini harus dimulai.

KOTA BANDUNG, BandungPos–Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) gencar menyosialisasikan Program Edukasi dan Literasi Anti Korupsi (Pelita Aksi).

Harapannya, Pelita Aksi bisa mencegah terjadinya korupsi sejak dini, karena partisipasi publik berdaya dalam pengawasan dan pencegahan korupsi di berbagai sektor dalam kehidupan sehari – hari.

“Kegiatan ini bertujuan untuk membangun kesadaran dan pemahaman tentang apa dan bagaimana korupsi terjadi. Sehingga tidak terjebak dalam praktik korupsi,” kata Penyuluh Antikorupsi Muda, Evi Syaefini Shaleha pada Kegiatan Penelitian Kajian Indeks Literasi Masyarakat Kota Bandung, di Kantor Dinas Arsip dan Perpustakaan, kemarin.

“Ini diharapkan mampu meningkatkan Integritas, akuntabilitas dan transparansi baik dalam individu maupun organisasi masyarakat dan lembaga pemerintahan,” ujarnya.

Lebih dari itu, Evi berharap, Pelita Aksi mampu memperbaiki kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan efektif.

“Kita terus mengedukasi masyarakat untuk mengenali dan menghindari perilaku koruptif sehingga akan menurunkan persepsi dan praktik korupsi. Selain itu, mewujudkan keadilan sosial, karena dengan berkurangnya praktik korupsi maka ketimpangan sosial dan ekonomi akan semakin kecil dan distribusi sumber daya bisa lebih adil dan merata,” tegasnya.

Evi mengatakan, salah satu kunci untuk jauh dari korupsi yaitu adanya integritas.

Hal ini dilakukan secara konsisten antara yang dikatakan dengan tingkah laku, sesuai nilai-nilai yang dianut. Nilai-nilai dapat berasal dari nilai kode etik di tempat kerja, nilai di masyarakat atau nilai moral pribadi.

“Integritas menjadi alat pelindung diri untuk mencegah korupsi, jadi sebagai pelayan kepada masyarakat kita harus rumbuh subur dengan integritas yang lebih teladan,” ungkapnya.

Sementara itu dekan Ilmu Sosial Politik Utama (Universitas Widyatama) Dr Soni A Nulhaqim S.Sos.Msi mengungkpkan, ada tiga literasi diantaranya literasi masyarakat yang  menggambarkan dalam perubahan, literasi indeks inovasi kontribusi, dan literasi berpartisipasi dalam pembangunan.

Dalam kesematan itu hadir pula Ketua PD GMPB Provinsi  Jawa Barat, Ir, Maman Suherman,M.Si, Ketua I  PP GPMB Perpusnas RI, M Kh Rachman Ridhatullah, S.Sos, M.Si.

Dalam kesempatan itu Maman Suherman mengungkapkan,  bahwa tahun 2023 lalu IPLM (indeks pembangunan literasi masyarakat) Jawa Barat menempati posisi ke-27, posisi tertinggi dicapai Provinsi DIY ( Daerah Istimewa Yoyakarta), dan Runner up nya Surabaya ( Jawa Timur). Oleh karena itu tahun ini posisi IPLM Jawa Barat harus naik.

Sementara H.Medi Mahendra, AP, S.Sos,M.Si yang juga Sekdis Disarpus Kota Bandung mengungkapkan,  budaya baca Kota Bandung itu tinggi, membaca melalui media digital adalah sebuah fakta.  “Minat baca Buku rendah memang, sehigga perlunya komitmen Perpusnas.Tahun depan- 2025 fenomena 85 ribu tenaga kerja akan hilang. Ini yang harus disiasati, “ katanya.** (RM/BNN)