Oleh Budi Setiawan
PERETASAN Pusat Data Nasional (PDN) menjadi sorotan publik setelah data sensitif negara berhasil dibobol hacker. Sebuah tamparan keras bagi keamanan siber Indonesia, yang seharusnya menjadi prioritas utama di era digital ini.
Menanggapi kasus ini, Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, hanya mengeluarkan pernyataan normatif tanpa langkah konkret yang jelas. Alih-alih meminta maaf dan mengambil tanggung jawab penuh, respons Budi Arie terkesan meredakan kegelisahan sementara tanpa menawarkan solusi jangka panjang.
Desakan agar Budi Arie mundur dari jabatannya pun segera bermunculan dari berbagai elemen masyarakat. Aktivis IT dan organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Southeast Asia Freedom of Expression Network (Safenet) meluncurkan petisi menuntut pengunduran dirinya. Mereka berpendapat Budi Arie, sebagai pihak yang bertanggung jawab atas keamanan data nasional, seharusnya bertanggung jawab dan secara gentlement mengundurkan diri.
Ironisnya, di tengah desakan mundur tersebut, pendukung Projo, kelompok pendukung presiden yang juga dipimpin Budi Arie, malah berusaha mati-matian membela sang menteri. Kelompok ini, yang kerap kali menampilkan diri sebagai garda depan keluarga Joko Widodo, justru lebih sibuk menjaga citra dan loyalitas politik ketimbang mempertimbangkan dampak nyata dari peretasan ini terhadap keamanan nasional. Beragam argumen mereka bahwa Budi Arie tidak perlu mundur, seakan-akan mempertaruhkan keamanan data nasional adalah hal sepele yang bisa diabaikan begitu saja. Ini menunjukkan betapa loyalitas politik sering kali mengalahkan tanggung jawab moral dan integritas jabatan publik.
Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKS, Sukamta, tidak tinggal diam. Ia menyesalkan tidak ada satu pun pejabat yang meminta maaf atau mengambil tanggung jawab penuh atas peretasan ini. Menurutnya, ini mencerminkan mentalitas para pejabat di negeri ini yang tidak terbiasa bertanggung jawab jika gagal menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Sukamta benar; budaya tanggung jawab publik di Indonesia masih jauh dari ideal.
Ketika kasus besar seperti peretasan PDN atau kebocoran data pemilih KPU yang terjadi beberapa waktu lalu, yang sering kali kita lihat adalah sikap defensif dan pemakluman. Serangan terhadap integritas data negara dianggap remeh, padahal dampaknya sangat besar terhadap kepercayaan publik dan keamanan nasional.
Mari kita bandingkan dengan Korea Selatan. Pada 2014, terjadi kebocoran data besar-besaran di mana informasi pribadi dari lebih dari 20 juta pengguna kartu kredit dicuri. Insiden ini memicu kemarahan publik dan menyebabkan mundurnya beberapa eksekutif puncak dari perusahaan-perusahaan yang terlibat. Mereka tidak menunggu desakan publik yang lebih luas atau tekanan dari pemerintah untuk mundur; mereka mengundurkan diri karena merasa telah gagal melindungi data pribadi pengguna. Ini adalah contoh nyata dari tanggung jawab moral dan profesional yang diambil secara serius.
Di Indonesia, budaya mundur masih sulit dibudayakan. Ketika pejabat publik tidak bertanggung jawab atas kegagalan mereka, dampaknya adalah erosi kepercayaan publik terhadap institusi negara. Masyarakat menjadi apatis dan kehilangan kepercayaan bahwa perubahan positif bisa terjadi. Hal ini memperkuat siklus ketidakpercayaan dan ketidakpedulian, yang pada akhirnya merugikan demokrasi dan kemajuan bangsa.
Bayangkan jika budaya malu dan tanggung jawab benar-benar dilembagakan dalam kehidupan politik kita. Pejabat yang gagal menjalankan tugas akan merasa malu dan memilih mundur dengan sukarela. Ini bukan hanya soal menghindari tanggung jawab, tetapi soal menjaga martabat dan integritas jabatan publik.
Namun, di negeri ini, tanggung jawab tampaknya adalah barang langka. Ketika pejabat lebih sibuk mencari pembenaran dan dukungan politik daripada menghadapi kenyataan, kita harus bertanya: ke mana perginya rasa malu dan tanggung jawab itu? Akankah kita terus membiarkan pejabat publik berlindung di balik tameng loyalitas politik sementara keamanan negara dan kepercayaan publik terancam?
Mundur di kala terbentur seharusnya menjadi standar emas bagi setiap pejabat publik. Ini bukan soal mencari kambing hitam, tetapi soal menunjukkan bahwa mereka benar-benar bertanggung jawab kepada publik yang mereka layani. Saatnya kita belajar dari negara lain yang menempatkan integritas dan tanggung jawab di atas segalanya.
Kita perlu menumbuhkan budaya malu yang sejati, bukan sekadar retorika kosong. Jika tidak, kita akan terus terjebak dalam siklus ketidakpercayaan dan ketidakpedulian yang merugikan kita semua. *
* Budi Setiawan adalah pemerhati sosial politik alumnus FISIP Unpad Bandung, mantan jurnalis senior media ibu kota Jakarta.
