Oleh Budi Setiawan
BERMULA dari sebuah percakapan di media sosial, seorang sahabat jurnalis melontarkan pertanyaan yang sederhana tapi menohok: “Setelah 80 tahun merdeka, apakah rakyat Indonesia benar-benar sudah merasakan kemerdekaan dan kebebasan sejati?”
Seraya mengutip buku “Indonesian Tragedy” (1978) karya Bryan May, ia menggambarkan perjalanan bangsa ini yang tak pernah luput dari tragedi: demonstrasi berdarah, represi politik, hingga luka sosial yang tak kunjung sembuh. Sontak, seorang teman lain menimpali dengan pertanyaan yang lebih radikal: “Jangan-jangan, kita sedang hidup di era mulkan jabariyyah?”
Istilah ini membuat saya terkesima. Narasi itu berasal dari hadis Nabi Muhammad SAW riwayat Ahmad bin Hanbal, yang menyebutkan bahwa setelah masa kenabian dan kekhalifahan yang sejati, akan datang fase mulkun ‘adh (kerajaan otoriter) lalu mulkan jabariyyah (kekuasaan yang memaksa).
Ulama klasik seperti Ibn Hajar al-‘Asqalani menafsirkan ini sebagai pergeseran kepemimpinan dari model musyawarah menjadi kerajaan dinasti yang menundukkan rakyat dengan paksaan. Pemikir kontemporer Abul A‘la al-Maududi bahkan menghidupkan kembali istilah ini untuk mengkritik rezim otoriter yang membungkam aspirasi rakyat.
Jika dibaca dari kacamata psikologi politik, mulkan jabariyyah bukan sekadar konteks teologi dalam sejarah Islam. Ia adalah gambaran universal tentang kekuasaan yang kehilangan legitimasi moralnya, lalu menggantinya dengan paksaan. Kekuasaan semacam ini menghadirkan trauma kolektif: rakyat merasa tak berdaya, pasrah, dan terbiasa hidup dalam ketakutan.
Inilah mengapa percakapan di media sosial itu terasa sangat relevan. Ketika rakyat mempertanyakan makna kemerdekaan yang mereka rayakan setiap tahun, itu bukan sekadar keresahan sesaat. Itu adalah ekspresi dari perasaan kolektif ketika demokrasi hanya berjalan secara prosedural, sementara ruang partisipasi yang otentik semakin menyempit.
Indonesia memang lahir dari janji kemerdekaan, yaitu membebaskan rakyat dari penjajahan. Namun, dalam praktiknya, sejak era republik awal hingga kini, rakyat sering berhadapan dengan sekat-sekat baru: pembatasan politik, dominasi modal, hingga hukum yang kerap berpihak pada kekuasaan. Jadi, ketika istilah mulkan jabariyyah muncul dalam percakapan publik, itu bukan hanya metafora religius, melainkan cermin dari pengalaman sosial-politik yang dirasakan secara kolektif.
Bahaya terbesar dari mulkan jabariyyah bukanlah represi yang kasat mata, melainkan lahirnya budaya pasrah. Dalam psikologi, ini dikenal sebagai learned helplessness, kondisi di mana rakyat menganggap perlawanan itu sia-sia, kritik itu berisiko, dan akhirnya memilih diam.
Lantas, haruskah kita menunggu datangnya kembali khilafah ala manhaj kenabian seperti nubuat Nabi untuk keluar dari kondisi ini? Jawabannya mungkin bukan dengan menunggu, melainkan dengan membangun kesadaran kritis dan ruang partisipasi yang lebih otentik. Sebab, kemerdekaan sejati bukanlah hadiah dari kekuasaan, melainkan keberanian rakyat untuk menuntut dan memperjuangkannya.*
* Budi Setiawan, pemerhati sosial politik, mantan jurnalis senior, alumnus FISIP Universitas Padjadjaran Bandung, Jawa Barat.
