Desa Tanjungwangi Selenggarakan Musyawarah Pemutakhiran Data Kemiskinan Tahun 2024
KBB.BANDUNGPOS ID .
Berdasarkan UU No.13 Tahun 211 tentang fakir miskin, KEMENSOS 262/HUK/2022, tentang kriteria fakir miskin dan KEPMENSOS 73/HUK/2024, tentang tata cara prosa usulan data serta verifikasi dan validasi data terpadu kesejahtraan sosial.
Pemerintah Desa Tanjungwangi melaksanakan Musduk Pemutakhiran Data Kemiskinan Tahun 2024 hingga Tahun 2025 yang berlangsung di Aula Desa Tanjugwangi, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat, Senin (5/8/24).
Acara yang menghadirkan nara sumber dari Dinsos KBB, musduk yang dihadiri oleh Pemerintah Desa, BPD, ketua RW/RT se-Desa Tanjungwangi, Kader dan tokoh masyarakat.
Kepala Desa Tanjungwangi Salimudin Spd.i, kepada “BANDUNGPOS ID” menyampsikan, tujuan dari acara ini adalah untuk memastikan bahwa data peserta program Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) telah dioperasi dan diidentifikasi dengan tepat sehingga bantuan dapat diberikan kepada mereka yang benar- benar-benar membutuhkan dan mampu memberikan dampak positif dalam mengurangi kemiskinan di Desa Tanjungwangi.
Semoga melalui musyawarah desa ini tercapai kesepahaman dan komitmen bersama dalam melaksanakan program P3KE dengan tepat dan efektif, sehingga kesejahteraan masyarakat desa dapat terwujud secara berkelanjutan.
Selanjutnya Salimudin menjelaskan lebih rinci mengenai proses verifikasi dan login data peserta P3KE. Ia menyampaikan bahwa verifikasi merupakan langkah penting untuk memastikan kebenaran dan kelengkapan data calon penerima bantuan, tuturnya.
Proses verifikasi meliputi pengecekan ulang terhadap data penduduk, data kependudukan, data ekonomi, dan faktor-faktor lain yang relevan untuk menentukan kelayakan peserta. Selain itu, identifikasi juga menjadi tahap yang tidak kalah penting untuk mengenali kondisi nyata dan kebutuhan dari masing-masing calon penerima bantuan.
Kepala Desa menekankan bahwa ketelitian dan ketelitian dalam verifikasi dan identifikasi data harus menjadi prioritas utama, agar program P3KE dapat berjalan efisien dan memberikan manfaat maksimal bagi yang membutuhkan. Oleh karena itu, partisipasi aktif dari seluruh RT dan RW, tokoh masyarakat, serta instansi terkait sangat diperlukan dalam memastikan data yang diperoleh akurat dan akuntabel, pungkas Salimudin. (Id/bnn)
