OpiniPendidikan

Belajar Bersama Dispendik Kota Surabaya, Kita Terjebak ‘Negri Minded’

Masyarakat masih 'negeri minded' tapi jika Pemda menyediakan sekolah negeri minimal ada dua persoalan besar: pertama bagaimana sekolah swasta, dengan variasi respon dan problematikanya. Dua, bagaimana pengadaan guru, karena SOP-nya tidak sepenuhnya kewenangan Daerah.

96views

Oleh Dr.H. Elih Sudia Permana

MASYARAKAT kita masih ‘negeri minded’ tapi jika Pemda menyediakan sekolah negeri minimal ada dua  persoalan besar: pertama bagaimana sekolah swasta, dengan variasi respon dan problematikanya. Dua, bagaimana pengadaan guru, karena SOP-nya tidak sepenuhnya kewenangan Daerah.

PPDB di perkotaan khususnya akan rame terus, karena akan selalu ada yang tidak mencapai ekspektasi. Jika model zonasi maka mereka yang ‘pintar’ tidak akses ke sekolah pilihan yang jauh dari rumah, Jika model seleksi maka mereka yang ‘kurang pintar’ tidak/ kurang bisa akses ke sekolah dekat rumahnya. Apakah PPDB sekarang ini Zonasi? Sebenarnya mixed karena ada jalur lain termasuk seleksi ‘prestasi’ diluar jalur zonasi yg minimal 50%. Menurut pengalamannya akan lebih ‘balance’ jika kuota zonasi dikurangi misal 40% dan 10% ditambahkan pd jalur prestasi.

Dengan lokasi sekolah negeri tidak merata pasti menimbulkan blankspot, bagaimana keadilan berupa ‘peluang akses’ bagi mereka di daerah tersebut? Kuota zonasi dibagi, ada kuota untuk ‘zona ke-2’ diberikan kepada mereka yang ada di ‘layer’ luar wilayah zona-1. Bagi yang blankspotnya luas ini bisa menginspirasi ada zona-3 atau 4 misalnya. Apapun dinamikanya, tentu diperlukan perbaikan kebijakan komprehensif, bukan hanya PPDB karena rame, tetapi berbagai dimensi yang harus berujung pada pemenuhan hak pendidikan yang berkualitas bagi semua warga negara Indonesia tercinta.** (Penulis dosen UPI Bandung, mantan Kadisdik kota Bandung)

 

Leave a Response