Kabupaten Bandung Proyeksikan Tegalluar Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru
KAB. BANDUNG, Bandungpos Id. Pemerintah Kabupaten Bandung memproyeksikan terbentuknya Kecamatan Tegalluar sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru, seiring pesatnya perkembangan kawasan Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) di Desa Tegalluar. Langkah tersebut menjadi bagian integral dari penataan wilayah, sekaligus sebagai strategi mendasar untuk mendorong pemerataan pembangunan berbasis kawasan strategis yang memiliki nilai tambah ekonomi signifikan.
Bupati Bandung Dadang Supriatna memimpin rapat koordinasi terkait penataan desa dan persiapan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu (PAW) di Rumah Dinas Bupati, Senin (2/3/2026). Rapat tersebut secara khusus membahas percepatan proses pemekaran wilayah serta penguatan tata kelola pemerintahan desa, yang disusun untuk menyesuaikan dinamika pertumbuhan jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi yang terus berkembang pesat.
Berdasarkan izin resmi dari Kementerian Dalam Negeri, Musyawarah Desa untuk pelaksanaan PAW dijadwalkan berlangsung pada periode 2 hingga 25 April 2026, yang akan dilaksanakan di 10 desa penerima Dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK). Pelantikan kepala desa terpilih diperkirakan akan digelar pada awal Mei 2026, dengan dukungan penuh terkait pengamanan dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).
Dalam konteks penataan wilayah yang lebih luas, Bupati menetapkan target percepatan pemekaran terhadap 70 desa yang telah disepakati melalui Musyawarah Desa (Musdes). Saat ini, rasio penduduk per desa di Kabupaten Bandung mencapai rata-rata 13.323 jiwa, atau setara dengan 2,3 kali lipat dari syarat minimal yang ditetapkan dalam regulasi nasional. Kebijakan tersebut juga sejalan dengan target strategis Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mencapai rasio ideal sebesar 10.000 penduduk per desa.
Pembentukan Kecamatan Tegalluar dinilai memiliki dimensi strategis yang mendasar, mengingat kawasan ini berada di sekitar stasiun kereta cepat dengan luas total mencapai 3.600 hektare, yang terintegrasi secara sistemik dari lima kecamatan yang ada. Pemerintah daerah secara tegas memastikan seluruh proses pemekaran akan melalui mekanisme audit yang ketat dari Inspektorat Kabupaten Bandung, guna menjamin aspek legalitas dan kepastian hukum, sekaligus memperkuat posisi Tegalluar sebagai episentrum ekonomi baru yang berkelanjutan di Kabupaten Bandung.
Perumusan kebijakan ini mencerminkan paradigma pembangunan berbasis kawasan yang terpadu, di mana pertumbuhan ekonomi diintegrasikan dengan peningkatan kapasitas tata kelola pemerintahan lokal. Dengan demikian, Kabupaten Bandung berupaya menciptakan ekosistem pembangunan yang tidak hanya mengoptimalkan potensi sumber daya lokal, tetapi juga mampu menjawab tantangan dinamika perkembangan infrastruktur nasional yang semakin kompleks. (Ask/Id)***
