Ditulis Oleh: H. Iding Mashudi
Tanggal: 27 November 2025
BANDUNGPOS ID. -Ketidaktepatan penyaluran bantuan sosial (bansos) masih menjadi persoalan pelik yang menghantui berbagai daerah. Laporan mengenai warga berada yang justru menerima bantuan terus bermunculan, memicu amarah dan kekecewaan di tengah masyarakat. “Kami sering melihat rumah mewah, mobil terparkir, tapi pemiliknya malah dapat bansos. Ini kan ironis,” ujar Dedi (45), seorang warga dengan nada geram.
Ironisnya, di sisi lain, banyak warga yang benar-benar hidup dalam keterbatasan ekonomi justru luput dari perhatian. Mereka harus berjuang keras untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sementara bantuan yang seharusnya menjadi hak mereka tak kunjung datang. “Saya sudah berulang kali mengajukan perbaikan data, bolak-balik ke kantor desa, tapi nama saya tetap tidak masuk daftar penerima,” keluh Ibu Lilis (38), seorang buruh harian lepas yang tampak putus asa.
Akar masalah ini seringkali terletak pada pendataan yang kurang cermat dan tidak akurat. Data yang digunakan seringkali usang, tidak diperbarui secara berkala, sehingga tidak mencerminkan kondisi ekonomi terkini dari masyarakat. Akibatnya, keluarga yang sebenarnya sudah mengalami peningkatan taraf hidup tetap terdaftar sebagai penerima bantuan. “Pendataan tidak boleh dilakukan asal-asalan. Harus ada verifikasi lapangan yang ketat dan berkelanjutan,” tegas Ketua RT setempat, H. Umar, dengan nada serius.
Selain itu, kinerja aparat desa dan wilayah seringkali terhambat oleh berbagai kendala, baik teknis maupun non-teknis. Kurangnya pengawasan yang efektif, serta adanya potensi praktik pilih kasih dalam proses pendataan, semakin memperburuk situasi dan mengikis kepercayaan masyarakat terhadap sistem yang ada. Seorang tokoh pemuda, Fahrizal (27), mengungkapkan kekecewaannya, “Jika mekanisme pendataan dan penyaluran bansos tidak transparan dan akuntabel, bagaimana mungkin warga bisa percaya?”
Proses perbaikan data yang berbelit-belit dan memakan waktu lama juga menjadi keluhan utama warga. Mereka yang berupaya memperbaiki status ekonomi mereka dalam data harus menghadapi birokrasi yang rumit dan menunggu tanpa kepastian. “Kami diminta untuk melengkapi berbagai macam berkas, tapi setelah itu tidak ada kejelasan. Kami merasa diombang-ambingkan,” tutur Rohim (52), seorang pedagang kecil yang merasa frustrasi.
Dampak dari ketidaktepatan penyaluran bansos ini sangat merugikan, terutama dalam hal meningkatnya kecemburuan sosial dan potensi konflik antarwarga. Ketidakadilan yang dirasakan dalam pembagian bantuan seringkali memicu ketegangan dan rasa tidak percaya terhadap pemerintah. “Bagaimana mungkin warga tidak merasa iri dan marah? Yang kaya malah dapat bantuan, sementara yang miskin justru diabaikan,” ujar Yani (33), seorang ibu rumah tangga dengan nada kecewa.
Pemerintah sebenarnya telah berupaya membangun sistem yang lebih baik, seperti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan mekanisme pelaporan yang mudah diakses oleh masyarakat. Namun, implementasinya masih jauh dari optimal karena sangat bergantung pada akurasi data dan integritas petugas di lapangan. “Teknologi sudah tersedia, tetapi yang terpenting adalah kemauan dan keseriusan dari para petugas untuk memperbarui data secara berkala dan melakukan verifikasi yang cermat,” tegas seorang pegiat sosial, Asep Rahman.
Untuk mengatasi persoalan klasik ini secara tuntas, diperlukan reformasi menyeluruh dalam sistem pendataan dan penyaluran bansos. Transparansi data, pengawasan publik yang ketat, serta verifikasi lapangan yang lebih cermat dan berkelanjutan menjadi kunci utama untuk memastikan bahwa bansos benar-benar tepat sasaran. “Jika proses pendataan dan penyaluran bansos dilakukan secara terbuka dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat, potensi terjadinya salah sasaran pasti bisa diminimalkan,” pungkas Asep, menutup pembicaraan dengan nada optimis.
