Oleh: Budi Setiawan
DALAM sepekan terakhir, publik disuguhi tontonan yang membuat geleng-geleng kepala. Dari gedung DPR, Ahmad Sahroni dengan enteng menyebut demonstran yang menuntut pembubaran DPR sebagai “orang tolol sedunia”. Di ruang sidang, di mana Eko Patrio dan Uya Kuya terlihat berjoget sambil tertawa, lalu membela diri dengan kalimat ringan: “Kita DPR, tapi kita artis.”
Pertanyaannya sederhana: waraskah kata-kata anggota dewan ini, di saat rakyat justru berteriak menuntut pembubaran DPR?
Ucapan dan sikap anggota dewan bukanlah sekadar lelucon. Mereka bukan artis panggung hiburan, melainkan pejabat publik yang memegang mandat konstitusi. Sekali salah bicara, dampaknya dapat meluas: tidak hanya menyinggung perasaan rakyat, tetapi juga meruntuhkan kewibawaan parlemen. Di sinilah kita menyaksikan krisis komunikasi politik yang serius.
Komunikasi politik adalah seni menjaga legitimasi. Kata-kata yang diucapkan anggota dewan semestinya mencerminkan empati dan tanggung jawab. Namun, yang terdengar justru ucapan meremehkan, sikap bercanda, dan pernyataan tanpa kendali. Alih-alih meredam keresahan publik, mereka justru menambah bara dalam api ketidakpercayaan.
Italia memiliki pengalaman serupa melalui sosok Beppe Grillo. Seorang komedian yang berhasil memanfaatkan humor untuk mengkritik elite politik. Awalnya, ia dipuji karena berani melawan korupsi dan status quo. Namun, ketika partainya masuk parlemen, gaya bercandanya justru menjadi bumerang: rakyat kebingungan membedakan mana kebijakan serius dan mana sekadar lelucon.
Pelajaran dari sana jelas: komunikasi politik yang tidak waras akan mempercepat delegitimasi lembaga. DPR Indonesia kini berada di jalur yang sama. Dengan tingkat kepercayaan publik yang terus merosot, setiap ucapan sembrono semakin memperlebar jurang antara rakyat dan wakilnya. Jika tidak segera dikoreksi, tuntutan “bubarkan DPR” dapat terdengar semakin masuk akal.
Rakyat tidak membutuhkan anggota dewan yang pandai berjoget atau melontarkan sindiran kasar. Yang dibutuhkan adalah kata-kata yang menenangkan, jujur, dan berpihak. Anggota dewan semestinya mampu membaca suasana batin masyarakat: bahwa ekonomi sedang sulit, harga sembako semakin tinggi, dan kesabaran publik kian menipis. Dalam situasi seperti ini, setiap kalimat harus diukur dengan empati.
Sayangnya, sebagian wakil rakyat tampak lebih nyaman memainkan identitas lamanya sebagai selebriti politik. Joget dan canda dianggap hal biasa, seolah ruang sidang hanyalah panggung variety show. Padahal, setiap gerak dan ucapan di parlemen membentuk persepsi publik tentang serius-tidaknya lembaga legislatif. Ketika yang terlihat hanyalah hiburan murahan, citra DPR pun ambruk.
Waras kata anggota dewan berarti berbicara dengan akal sehat, hati nurani, dan rasa hormat kepada rakyat. Bukan sekadar sopan santun basa-basi, melainkan kesadaran bahwa setiap kata adalah janji representasi. Kalimat sederhana dapat menenangkan, sementara kata arogan mampu memicu krisis. Itulah pilihan yang semestinya disadari setiap legislator.
Rakyat mungkin marah, tetapi mereka tidak bodoh. Mereka paham siapa yang sungguh-sungguh memperjuangkan kepentingan publik, dan siapa yang hanya menjadikan parlemen sebagai panggung pribadi. Di era media sosial, setiap ucapan dapat diabadikan, diulang, dan dijadikan catatan sejarah. Dengan demikian, rakyat tahu siapa yang waras dalam kata, dan siapa yang tidak.
Pada akhirnya, demokrasi hanya dapat tumbuh jika akal sehat tetap menjadi fondasi. Anggota dewan boleh berbeda pandangan politik, tetapi tidak boleh kehilangan kewarasan dalam berucap. Sebab, begitu kata-kata mereka tak lagi masuk akal, rakyatlah yang akan mengingatkan: pilih wakil yang waras, atau dewan yang pantas dibubarkan?*
* Budi Setiawan adalah pemerhati sosial politik, alumnus FISIP Unpad Bandung, mantan jurnalis senior ibukota.
