Oleh Ridhazia
Berita buruk itu menjadi kabar baik. Itu makna dari “bad news good news”.
Contohnya, pemberitaan di penghujung 2024 tentang Presiden Jokowi terpilih sebagai salah satu finalis dalam daftar Person of the Year in Organized Crime and Corruption oleh Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP.
Pemberitaan tentang Presiden Indonesia ke-7 itu mengundang dan mengguncang jagat politik Indonesia. Tak terkecuali pro dan kontra di antara sejumlah media nasional.
Publik terbelah. Sebagian percaya pemberitaan itu. Sebagian lain meragukan. Bahkan menolak dan menganggap pemberitaan hanya sensasi publik.
Apalagi dalam pernyataan resmi, OCCRP menyatakan masuknya Jokowi ke dalam daftar finalis berdasarkan hasil nominasi yang diajukan oleh publik.
OCCRP juga menegaskan pihaknya tidak memiliki bukti bahwa Jokowi terlibat praktik korupsi untuk keuntungan finansial pribadinya selama menjabat presiden.
Toh, terbukti penghargaan “Person of The Year” pada 2024 pun diputuskan Presiden Suriah Bashar Al Assad, yang justru tidak dinominasikan dari lima yang masuk finalis OCCRP.
Agenda Politik
Dalam keterangannya, pihak OCCRP menggarisbawahi bahwa penghargaan yang diberikannya terkadang disalahgunakan oleh kelompok dan individu yang memiliki agenda atau ide politik di dalam negeri yang berseberangan melalui media mainstream yang berafiliasi politik.
Bad News is Good News
Ungkapan yang mengandung makna; berita buruk adalah berita yang baik menemukan tempatnya pada media komersil yang tidak independen yang terikat motif politik dan bisnis.
Media jenis ini cenderung memilih rekayasa pemberitaan untuk kepentingan sesaat agar media populer dan mendapat keuntungan finansial dari organisasi politik tertentu.
Berita yang buruk diasumsikan membuat rating pembacanya tinggi. Membuat konsumen pembaca berminat untuk membaca.
Sebaliknya, kalau berita yang baik dianggap biasa dan lumrah. Tidak menarik bagi pembaca. Sehingga kalah rating tinggi dibanding berita yang buruk, berita yang aneh, berita yang janggal.
Sejumlah riset membuktikan hal itu. Berita tentang keburukan tidak pernah gagal menarik atensi publil dan memberitakannya adalah sebuah keuntungan.
Padahal senyatanya dan diidealisasi, informasi yang mengandung kabar baik (good news) dan informasi yang mengandung kabar buruk (bad news) seharusnya dipublikasikan seimbang dan bersamaan.
Apalagi pemberitaan dengan kualifikasi straight news. Jenis laporan berita yang disampaikan secara langsung itu harus jelas tanpa tendensi opini atau penjelasan tambahan.*
* Ridhazia, dosen senior Fidkom UIN Sunan Gunung Djati, jurnalis dan kolumnis, pemerhati psikologi dan komunikasi sosial politik, bermukim di Bandung, Jawa Barat.
