Oleh Budi Setiawan
Sebuah obrolan di grup media sosial yang saya ikuti memunculkan kekecewaan mendalam di kalangan anggotanya. Mereka menyoroti deklarasi pasangan Ridwan Kamil-Suswono sebagai calon gubernur DKI Jakarta untuk Pilkada 2024, yang didukung 12 partai politik.
Dukungan ini mencakup partai-partai besar termasuk PKS, PKB, dan Nasdem, yang sebelumnya digadang-gadang akan mencalonkan Anies Baswedan. Keputusan ini mengejutkan banyak orang, terutama mereka yang merasa dikhianati partai-partai yang sebelumnya mereka dukung.
Obrolan mereka mengungkapkan rasa frustrasi yang berat. Banyak yang merasa partai-partai ini, yang awalnya berdiri di kubu oposisi dengan niat untuk mengajukan Anies Baswedan, telah ingkar janji. Perubahan haluan ini, dianggap sebagai bentuk pengkhianatan.
Kekecewaan ini sangat signifikan. Dalam diskusi yang berlangsung, muncul pertanyaan tentang integritas dan kejujuran partai politik. Banyak yang mempertanyakan, apakah partai politik saat ini masih bisa dipercaya untuk memperjuangkan kepentingan rakyat? Ataukah mereka hanya mementingkan kekuasaan dan kepentingan sempit mereka sendiri?
Situasi ini bukan sekadar persoalan pragmatisme politik biasa. Apa yang terjadi di Pilkada DKI 2024 adalah cerminan bahaya yang telah lama diperingatkan para pemikir politik. Dalam bukunya On Revolution (1963), Hannah Arendt menyatakan bahwa partai politik yang awalnya bertujuan mengorganisir dan mengekspresikan kehendak rakyat sering kali berubah menjadi alat yang menghambat ekspresi rakyat. Dia mengamati bahwa partai-partai cenderung melindungi kepentingan mereka sendiri di atas kepentingan rakyat, yang pada akhirnya merusak esensi demokrasi.
Pandangan ini relevan dalam situasi di Jakarta saat ini. Partai-partai, yang seharusnya mewakili pluralisme politik justru bergerak menuju konsensus yang nyaris monolitik. Mereka menawarkan calon yang akan melawan kotak kosong. Padahal Jakarta seharusnya menjadi cerminan dari pluralisme politik yang hidup dan dinamis. Keberagaman pandangan politik merupakan kekuatan utama demokrasi, memungkinkan berbagai suara dan kepentingan untuk didengar dan dipertimbangkan.
Namun, keputusan partai-partai besar mendukung satu calon tunggal mengingkari prinsip pluralisme. Alih-alih memberikan pilihan nyata kepada rakyat, mereka lebih memilih mengamankan posisi dalam kekuasaan dengan mendukung calon yang dianggap memiliki peluang aman untuk dimenangkan. Ini bukanlah demokrasi yang sehat; ini adalah politik konsensus yang dirancang untuk memastikan kelanggengan kekuasaan tiran, bukan untuk menciptakan pemerintahan yang benar-benar representatif.
Dampak keputusan seperti ini adalah erosi kepercayaan publik terhadap sistem politik. Ketika partai-partai politik tampak lebih peduli pada kepentingan mereka sendiri daripada rakyat, mereka kehilangan legitimasi di mata pemilih. Kekecewaan terhadap partai politik bisa berujung pada apatisme politik. Masyarakat menjadi tidak peduli terhadap proses politik karena merasa suara mereka tidak berpengaruh.
Kemarahan dan ketidakpuasan yang lebih besar kepada masyarakat bisa muncul akibat keputusan mencalonkan satu pasangan calon yang didukung mayoritas partai politik. Ketika rakyat tidak memiliki pilihan lain selain kotak kosong, itu mencerminkan kegagalan dari sistem politik dalam menyediakan pilihan yang berarti. Kondisi ini dapat memperburuk krisis kepercayaan terhadap demokrasi itu sendiri.
Kasus Pilkada DKI Jakarta 2024 memberikan gambaran bagaimana partai-partai politik telah mengingkari tanggung jawab mereka kepada rakyat. Partai-partai yang seharusnya menjadi alat bagi rakyat untuk menyuarakan kepentingan mereka malah menjadi instrumen melanggengkan kekuasaan elit politik. Ketika partai-partai politik lebih mementingkan kepentingan mereka sendiri daripada masyarakat, demokrasi menjadi terancam.
Karena itu, sangat penting bagi kita untuk selalu kritis dan tidak mudah percaya pada partai politik. Sebagai rakyat, kita harus memastikan bahwa demokrasi tetap hidup dan pluralisme politik dihormati, agar suara rakyat benar-benar didengar dan dipertimbangkan dalam proses politik. Dalam situasi seperti ini, kepercayaan kepada partai politik harus selalu diawasi dengan skeptisisme yang sehat. Tanpa pengawasan dan tekanan dari rakyat, partai-partai politik mungkin terus mengulang kesalahan yang sama: mengkhianati mereka yang seharusnya mereka wakili. *
* Budi Setiawan, pemerhati sosial politik alumnus FISIP Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung dan mantan jurnalis senior media ibu kota, bermukim di Kabupaten Subang, Jawa Barat.
