WaliKota Bandung Farhan Dukung BDSF 2026, “Bandung Aman Digital” Bakal Dideklarasikan di Pendopo

BANDUNG, Bandungpos.id – Kota Bandung bersiap membangun gerakan bersama melawan kejahatan digital. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyatakan dukungannya terhadap penyelenggaraan Bandung Digital Safety Forum (BDSF) 2026, sekaligus siap terlibat dalam deklarasi “Bandung Aman Digital” yang direncanakan menjadi salah satu momentum utama forum tersebut.

Dukungan itu mengemuka ketika Farhan menerima audiensi jajaran panitia Bandung Digital Safety Forum 2026 di Bandung, Rabu (2/9/2026) malam. Hadir Ketua PWI Jawa Barat terpilih Tantan Sulthon Bukhawan Ketua Jurnalis Hukum Bandung (JHB) Suyono dan Ketua Panitia Pelaksana Yedi Supriadi.

Dalam pertemuan tersebut, Farhan menyambut positif gagasan BDSF 2026 dan memastikan Pendopo Wali Kota Bandung dapat menjadi tempat penyelenggaraan forum yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 29 Oktober 2026.

Tak hanya memberikan dukungan venue, Farhan juga menyatakan kesiapannya untuk hadir dalam kegiatan tersebut. Momentum yang menjadi perhatian adalah rencana peluncuran atau penandatanganan komitmen Gerakan Bandung Aman Digital, yang dirancang sebagai gerakan bersama untuk memperkuat edukasi, verifikasi transaksi, keamanan digital, dan perlindungan masyarakat dari berbagai modus kejahatan siber.

Dalam rancangan acara BDSF 2026, Wali Kota Bandung dijadwalkan memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan sebelum dilanjutkan dengan penandatanganan komitmen atau peluncuran Gerakan Bandung Aman Digital.

Farhan Siap Berada di Garda Depan

Ketua Panitia Bandung Digital Safety Forum 2026, Yedi Supriadi, menyambut dukungan tersebut. Menurutnya, respons positif Wali Kota Bandung menjadi modal penting karena persoalan kejahatan digital sudah bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat sehari-hari.

“Alhamdulillah, Pak Wali Kota menyambut sangat positif kegiatan ini. Mudah-mudahan Bandung Digital Safety Forum memberikan manfaat nyata bagi warga Bandung untuk semakin mampu mengenali dan melawan kejahatan digital,” kata Yedi.

Menurut Yedi, salah satu pesan penting dalam audiensi tersebut adalah adanya semangat menjadikan Bandung bukan hanya sebagai lokasi penyelenggaraan kegiatan, tetapi juga sebagai kota yang memiliki komitmen kuat terhadap keamanan masyarakat di ruang digital.

“Pak Wali siap menjadi yang terdepan untuk memerangi kejahatan digital ini. Karena itu, dalam kegiatan nanti kami ingin ada deklarasi Bandung Aman Digital sebagai gerakan bersama,” ujarnya.

Gerakan itu tidak dimaksudkan berhenti pada seremoni. Konsep BDSF menyebut komitmen digital diarahkan untuk memperkuat edukasi, verifikasi, keamanan transaksi, dan perlindungan konsumen.

Berawal dari Kegelisahan Jurnalis Hukum

Ketua Jurnalis Hukum Bandung, Suyono, mengatakan gagasan BDSF 2026 berangkat dari kegelisahan para jurnalis yang sehari-hari meliput persoalan hukum.
Dalam berbagai liputan, kata dia, kasus penipuan digital semakin sering ditemukan. Korbannya tidak lagi dapat digambarkan hanya berasal dari kelompok yang kurang memahami teknologi.

Orang berpendidikan tinggi bahkan mereka yang memahami hukum pun bisa menjadi sasaran. Salah satu kasus yang menjadi perhatian kalangan JHB adalah dugaan penipuan yang menimpa seorang pensiunan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung. Korban disebut tertipu oleh pelaku yang mengaku sebagai petugas Disdukcapil.

Kasus tersebut juga tercantum sebagai salah satu latar belakang penyelenggaraan BDSF 2026. Proposal kegiatan menyebut maraknya kejahatan digital telah menyasar beragam kelompok, termasuk jurnalis, aparat penegak hukum, dan akademisi sehingga pendidikan atau jabatan tidak otomatis membuat seseorang kebal terhadap penipuan digital.

“Keresahan itulah yang mendorong kami. Sebagai jurnalis hukum, kami melihat sendiri bagaimana kasus-kasus seperti ini semakin banyak. Korbannya bahkan orang-orang yang secara intelektual dan pemahaman hukum sangat baik,” ujar Suyono.

Karena itu, menurutnya, insan pers tidak cukup hanya memberitakan kasus setelah korban berjatuhan. Media juga memiliki peran dalam memperluas literasi dan pencegahan.

Ketua PWI Jabar: Sangat Bermanfaat bagi Masyarakat

Sementara itu, Ketua PWI Jawa Barat terpilih Tantan Sulthon Bukhawan mengapresiasi penyelenggaraan Bandung Digital Safety Forum 2026, terlebih setelah dukungan diberikan langsung oleh Wali Kota Bandung.
Menurut Tantan, persoalan keamanan digital saat ini telah menjadi isu yang sangat dekat dengan masyarakat.

Penipuan melalui telepon, pesan singkat, media sosial, akun palsu, hingga rekayasa menggunakan kecerdasan buatan semakin berkembang dan perlu dihadapi melalui kolaborasi banyak pihak.

Ia menilai forum tersebut akan sangat bermanfaat, khususnya bagi warga Kota Bandung dan secara lebih luas bagi masyarakat Indonesia, untuk meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya memerangi kejahatan digital yang semakin masif.

Bukan Sekadar Seminar

BDSF 2026 memang dirancang berbeda dari seminar konvensional.
PWI Jawa Barat bersama Jurnalis Hukum Bandung menginisiasi forum tersebut sebagai kolaborasi ruang pemerintah, regulator, industri keuangan, telekomunikasi dan teknologi, aparat penegak hukum, akademisi, media, UMKM, mahasiswa hingga masyarakat.

Forum ini akan membahas berbagai ancaman yang kini semakin dekat dengan masyarakat, mulai rekayasa sosial, phishing, smishing, peniruan identitas, pertukaran SIM, kloning suara, deepfake, rekening penampung, akun palsu hingga manipulasi bukti transfer.

Kecerdasan buatan membuat tantangannya semakin serius karena suara, wajah maupun konten dapat direkayasa dengan tingkat kemiripan yang semakin sulit dikenal masyarakat.

Ada Simulasi Penipuan Digital hingga Klinik untuk UMKM

Untuk memberikan manfaat langsung kepada peserta, BDSF 2026 dirancang menghadirkan sejumlah program. Selain Main Forum dan Panel, panitia menyiapkan Live Digital Fraud Demonstration berupa simulasi edukatif mengenai deepfake, voice cloning, phishing, QR scam, bukti transfer palsu hingga akun layanan pelanggan palsu.

Ada pula UMKM Digital Safety Class untuk membahas keamanan akun usaha, verifikasi pembayaran, verifikasi rekening, perlindungan data konsumen dan prosedur pengaduan.

Program lainnya berupa Digital Safety Clinic, yakni ruang konsultasi bersama perbankan, telekomunikasi, regulator, praktisi keamanan dan unsur hukum.

Target peserta utama sekitar 150 orang dan dapat dikembangkan hingga 300 orang, dengan peserta berasal dari kalangan UMKM, masyarakat dan komunitas, pelajar, akademisi, pemerintah, industri hingga media.

Dua Menteri Diundang dan Wakil Jaksa Agung

Forum tersebut juga mengundang dua menteri Kabinet Merah Putih dan Wakil Jaksa Agung sebagai narasumber utama.
Mereka adalah Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid serta Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Prof. Brian Yuliarto, Ph.D. dan Wakil Jaksa Agung Asep N Mulyana.

Dalam proposal BDSF, ketiganya masih berstatus diundang/dalam konfirmasi.
Selain itu, forum dirancang melibatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, Pemerintah Kota Bandung, BSSN, PPATK/aparat hukum, akademisi, serta pelaku industri.

Bandung Bisa Jadi Gerakan Nasional

Bandung dipilih bukan tanpa alasan. Jawa Barat merupakan salah satu wilayah dengan aktivitas transaksi digital yang besar. Data yang menjadi rujukan proposal BDSF mencatat jumlah pedagang QRIS di Jawa Barat sekitar 8,43 juta pada Triwulan II 2025, atau 21,45 persen dari total pedagang secara nasional.

Besarnya penggunaan layanan digital tersebut menghadirkan peluang ekonomi sekaligus risiko yang harus diantisipasi.
Oleh karena itu, deklarasi Bandung Aman Digital diharapkan tidak berakhir sebagai slogan.

Gerakan tersebut diarahkan untuk menumbuhkan kebiasaan sederhana namun penting: aman bertransaksi, cerdas memverifikasi, dan cepat merespons kejadian.

Dari Pendopo Kota Bandung pada 29 Oktober mendatang, semangat itu diharapkan dapat berkembang lebih luas—menjadikan Bandung salah satu kota yang bergerak dari sekadar membicarakan ancaman digital menjadi membangun pertahanan bersama menghadapi kejahatan di era AI. (adem/BNN)