Sekretariat DPRD Jabar Terapkan WFH Mulai 2026, Sasar Pegawai Kurang Produktif

BANDUNG, BANDUNGPOS–Sekretariat DPRD Jawa Barat akan mulai menerapkan kebijakan work from home (WFH) bagi sebagian pegawainya mulai Januari 2026. Kebijakan WFH dilakukan karena adanya pemangkasan anggaran akibat penyesuaian Dana Transfer ke Daerah.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bagian Umum, Sekretariat DPRD Jawa Barat, Dr.Hj Irma Rahwati,S.Sos,MM menjelaskan, penerapan WFH ditujukan bagi pegawai, baik ASN maupun non-ASN, yang dinilai kurang produktif dalam menjalankannya.

“Yang tidak produktif kita WFH-kan. Targetnya 50 persen dari total pegawai sekretariat DPRD,” ujarnya.

WFH akan diterapkan satu kali dalam sepekan, tepatnya setiap hari Kamis. Sementara itu, pejabat fungsional dan struktural tidak akan melaksanakan WFH, melainkan tetap bekerja dari kantor seperti biasa.

Menurutnya, hal ini hasil dari rapat Koordinasi, Sekretariat DPRD Jawa Barat bersama Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Barat beberapa waktu lalu, maksimal WFH yakni 50 persen.

“BKD memberikan kebijakan bahwa maksimal 50 persen bisa WFH.WFH Mulai November dan Desember 2025 untuk masa percobaan dalam tahap WFH pada Januari 2026,” tuturnya

Dia juga memastikan bahwa kebijakan WFH tidak akan berdampak pada hak-hak pegawai.
“Seperti yang disampaikan Pak Gubernur, tidak ada pembatasan tunjangan bagi karyawan yang menjalankan WFH,” tegasnya.

Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja pegawai Sekretariat DPRD Jabar pada tahun 2026.**( ADEM/bnn)