Pustakawan Nasional :  Profesional Strategis atau Aparatur Administratif 

 Oleh : M Kh Rachman Ridhatullah, S.Sos, M.Si.

Pada tulisan sebelumnya kita bertanya-tanya apakah Perpustakaan Nasional Republik Indonesia ingin terus berdiri sebagai gudang arsip yang sunyi atau berani bertransformasi menjadi mesin pengetahuan bangsa. Maka pertanyaan berikutnya yang tak terelakkan adalah : siapa sebenarnya yang akan menggerakkan mesin itu?

TIDAK-– ada mesin yang hidup tanpa operator yang paham arah, makna, dan tujuan. Diangkat sebagai peran pustakawan menjadi krusial. Sayangnya, alih-alih Ditempatkan sebagai pengemudi strategi pengetahuan, pustakawan nasional kita masih lebih sering diposisikan sebagai penjaga dashboard administratif. Maka diskusi tentang transformasi perpustakaan sesungguhnya tidak akan lengkap tanpa pembicaraan satu hal paling mendasar berikutnya : apakah pustakawan kita akan diperlakukan sebagai ahli strategi profesional atau sekadar aparatur yang sibuk memastikan sistem administrasi perpustakaan tetap berjalan?

Tantangan Peran Strategis

Di era ekonomi pengetahuan , nilai suatu bangsa tidak lagi ditentukan oleh seberapa banyak sumber daya alam yang dimiliki, melainkan oleh seberapa cerdas ia mengelola pengetahuan. Data menjadi emas baru, wawasan menjadi mata uang, dan kemampuan membaca menuju zaman menjadi keunggulan kompetitif. Di tengah lanskap ini, seharusnya pustakawan tampil sebagai bintang utama—para penjaga makna di tengah gangguan informasi. Namun pertanyaannya, apakah pustakawan nasional kita benar-benar diperlakukan sebagai aktor strategis, atau masih diposisikan sebagai aparatur administratif yang sibuk di balik meja?

Mari jujur ​​sejenak. Dalam struktur kelembagaan hari ini—termasuk di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia—pustakawan sering kali didefinisikan melalui kacamata fungsi teknis-administratif. Fokusnya pada pengelolaan koleksi, layanan referensi, klasifikasi, dan prosedur kepatuhan. Semua itu penting, bahkan mendasar. Tetapi masalah muncul ketika peran pustakawan berhenti di situ.

Di banyak forum strategis, suara pustakawan jarang terdengar. Mereka relatif jarang dilibatkan dalam perumusan kebijakan berbasis data, perencanaan literasi nasional, atau penerjemah penelitian menjadi rekomendasi kebijakan. Struktur yang ada cenderung menempatkan pustakawan sebagai pelaksana, bukan perancang. Akibatnya, potensi besar mereka menjadi mediator pengetahuan —penghubung antara pengetahuan dan keputusan—belum pernah benar-benar diuji.

Kesenjangan Peran

Ironisnya, keanggotaan perpustakaanwan sebenarnya ada. Banyak pustakawan yang menguasai informasi literasi, kurasi sumber, analisis tren literatur, bahkan teknologi digital dan AI dasar. Mereka memahami cara memilah informasi valid dari yang bermain—sebuah keterampilan langka di era hoaks economy . Namun permasalahan klasik : keahlian ada, peran tidak tersedia.

Tidak ada jalur karier yang jelas untuk menjadikan pustakawan sebagai penasihat kebijakan atau analis pengetahuan bagi negara. Tidak ada struktur struktural yang secara resmi meminta perpustakaanwan menerjemahkan penelitian menjadi policy brief . Akibatnya, pustakawan tetap berada di ruang kerja yang sama, meski dunia di luar sudah berubah dengan cepat. Ini bukan soal kapasitas individu, melainkan desain peran yang sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman.

Dampaknya terasa langsung pada citra profesi. Pustakawan kerap dipersepsikan sebagai pekerjaan “tenang, aman, tapi datar”. Tidak buruk, tapi juga tidak menggugah. Stagnasi citra ini berbahaya. Di tengah maraknya profesi berbasis data, penelitian, dan teknologi, pustakawan justru jarang muncul sebagai pilihan karir bergengsi.

Talenta muda yang kritis, kreatif, dan melek teknologi pun enggan masuk. Mereka bertanya: “Apakah ini yang saya bisa berdampak?” Ketika penjelasannya tidak jelas, mereka memilih jalur lain—konsultan, analis data, atau ahli strategi konten . Profesi pustakawan kehilangan regenerasi terbaiknya, bukan karena kurang penting, tetapi karena kurang diberi panggung strategi.

Peluang Reposisi Peran

Sudah waktunya kita melakukan reposisi serius. Pustakawan nasional harus dipandang dan diperlakukan sebagai pengetahuan profesional, bukan sekedar aparatur administratif. Artinya, peran mereka perlu berkisar : dari pengelola koleksi menjadi penerjemah pengetahuan, dari penjaga rak menjadi penjaga arah.

Secara strategis, ini menuntut perubahan cara pandang dan struktur. Pustakawan perlu diberi ruang formal untuk terlibat dalam analisis kebijakan, kompilasi rekomendasi berbasis penelitian, dan orkestrasi ekosistem literasi nasional. Bukan dengan menambah beban administratif, tetapi dengan mengalihkan fokus ke dampak.

Renungan sederhana namun mendasar dari tulisan ini adalah: bangsa yang ingin maju tidak cukup hanya mengumpulkan pengetahuan; ia harus mengaktifkannya. Dan tidak ada aktor yang lebih siap untuk tugas ini selain pustakawan—asal kita berani memindahkan mereka dari pinggir ke pusat panggung. Karena di era pengetahuan, pustakawan bukan lagi profesi pendukung. Mereka adalah penentu kualitas masa depan.

# Serial tulisan reflektif tentang dunia literasi menyambut hadirnya Ramadhan 1447 H

# “ Puasa membentuk kesabaran jangka panjang; literasi membentuk ketahanan berpikir; keduanya merupakan fondasi kepemimpinan pustakawan di masa depan, ** Penulis Ketua 1 PP GPMB 2023-2027 Dewan Penasehat PP GLN Gareulis 2025-2030 Pendiri & CEO Padepokan Dakwah Kreatif Bandung

Editor : Rianto Muradi