Perpusnas Raih Peringkat 4 Terbaik dalam Penilaian Kepatuhan Pelayanan Publik

Jumlah entitas yang dilakukan penilaian pada tahun 2024 sebanyak 587 entitas. Dengan persentase perolehan nilai sebagai berikut, Zona Hijau dengan Kualitas Tertinggi sebanyak 337 entitas (57,41 persen), Zona Hijau dengan Kualitas Tinggi sebanyak 157 (26,75 persen), Zona Kuning dengan kualitas sedang sebanyak 70 entitas (11,93 persen), Zona Merah dengan Kualitas Rendah sebanyak 14 entitas (2,39 persen), dan Kualitas Terendah sebanyak 9 entitas (1,53 persen). 

JAKARTA, BandungPos.id–  Perpustakaam Nasional RI – meraih peringkat keempat terbaik dalam Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024 yang diselenggarakan Ombusman  RI. Perpusnas mendapat predikat ini pada kategori Lembaga Pemerintah Non Kementerian. Perpusnas meraih skor 90,09 dan masuk zona hijau kategori kualitas tertinggi.

Usai acara penganugerahan, Sekretaris Utama Perpusnas Joko Santoso  memberikan apresiasi kepada jajarannya atas prestasi yang diraih, terutama unit kerja yang dinilai Ombudsman RI. Kata dia, ini adalah kerja keras dari seluruh unit kerja di Perpusnas.

“Untuk penilaian di tahun 2024 ini ada dari dua unit kerja, yaitu Pusat Jasa Perpustakaan dan Pengelolaan Naskah Nusantara dan Pusat Bibliografi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan. Jadi, saya kira ini prestasi teman-teman untuk bisa mengawal terus memberikan yang terbaik kepada masyarakat,” tuturnya, di Jakarta, Kamis (14/11/2024).

Ke depan, dia memastikan, Perpusnas akan meningkatkan kinerja layanan publik. “Kerja-kerja seperti ini akan kita tingkatkan terutama untuk unit kerja yang lain, yang juga memang berorientasi pada layanan publik di Perpustakaan Nasional,” jelasnya.

Selain itu, dia memberikan apresiasi kepada Ombudsman RI yang konsisten mengawal instansi pemerintah untuk memberikan layanan publik terbaik kepada masyarakat.

“Kami dari Perpustakaan Nasional sangat mengapresiasi upaya-upaya ini, yang terus konsisten dari tahun ke tahun untuk memberikan penilaian kepada kementerian dan lembaga pemerintah, termasuk kami, untuk bisa memberikan layanan terbaik kepada masyarakat,” urainya.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, yang hadir mewakili Wakil Presiden, dalam sambutannya, menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh penyelenggara pelayanan publik yang berhasil meraih predikat kepatuhan dalam kategori zona hijau.

“Capaian ini merupakan bukti nyata dari komitmen, kerja keras dan dedikasi luar biasa dari saudara-saudara semua dalam upaya memberikan pelayan publik yang terbaik kepada masyarakat kita,” tuturnya.

“Saudara tidak hanya memenuhi kewajiban sebagai pelayan Masyarakat, tetapi juga telah mengemban amanah yang besar dalam mewujudkan pelayanan publik yang inklusif yang dapat diakses dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat,” ungkapnya.

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepatuhan di masa mendatang, menurutnya, dibutuhkan evaluasi pelayanan publik yang lebih komprehensif. Dia menjelaskan, integritas dapat menjadi salah satu variabel dalam penilaian kepatuhan publik, yang selaras dengan nilai Astacita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

“Integritas merupakan fondasi utama dalam pelayanan publik yang efektif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, sudah sepatutnya kita memasukkan aspek integritas ke dalam penilaian dengan mempertimbangkan rekam jejak lembaga terkait dalam menjaga etika dan menjauhi tindakan korupsi,” ujarnya.

Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih menyampaikan, mutu pelayanan publik yang disediakan berbagai penyelenggara di tingkat kementerian, lembaga, provinsi, kota, dan kabupaten menunjukkan peningkatan yang signifikan. Ini berdasarkan hasil penilaian pada 2021 hingga 2024.

“Hal ini tercermin dari lonjakan jumlah penyelenggara dalam zona hijau, yang meningkat drastis dari 179 penyelenggara pada 2021 menjadi 494 pada 2024,” ungkapnya.

Menurutnya, capaian ini adalah buah dari komitmen kuat seluruh pemangku kepentingan untuk menghadirkan pelayanan publik yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ditegaskan bahwa keberhasilan ini bukan sekadar angka, tetapi juga mencerminkan perubahan mendasar dalam budaya pelayanan di berbagai institusi.

Lembaga-lembaga non kementerian menunjukkan tren positif di mana semakin banyak yang masuk ke zona hijau. Dia berharap agar seluruh penyelenggara terus mempertahankan dan meningkatkan standar kepatuhan dalam pelayanan publik. “Terima kasih atas kerja keras dan komitmen kita semua untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik,” tuturnya.

Pada tahun ini, Ombudsman RI melakukan Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024 terhadap 25 kementerian, 14 lembaga, 34 pemerintah provinsi, 98 pemerintah kota dan 416 pemerintah kabupaten.

Jumlah entitas yang dilakukan penilaian pada tahun 2024 sebanyak 587 entitas. Dengan persentase perolehan nilai sebagai berikut, Zona Hijau dengan Kualitas Tertinggi sebanyak 337 entitas (57,41 persen), Zona Hijau dengan Kualitas Tinggi sebanyak 157 (26,75 persen), Zona Kuning dengan kualitas sedang sebanyak 70 entitas (11,93 persen), Zona Merah dengan Kualitas Rendah sebanyak 14 entitas (2,39 persen), dan Kualitas Terendah sebanyak 9 entitas (1,53 persen). **(Press Release/BNN)