Perang Dagang Amerika, Cina dan Momentum UMKM Indonesia

Oleh Bambang Prakoso

(Dosen Ilmu Perpustakaan FISIP UWKS, Pengurus ICMI Jatim, Ketua GPMB Jatim)

Presiden ke-40 AS, Ronald Wilson Reagan pernah memberlakukan tarif 100 persen atas barang-barang Jepang sebagai sanksi balasan yang ditujukan pada produk elektronik senilai US$ 300 juta dalam sengketa semikonduktor pada 1987. Dalam pidatonya Reagan sempat memperingatkan bahwa tarif tinggi sering kali mengakibatkan pembalasan, peningkatan hambatan perdagangan, dan merugikan ekonomi. “Tarif yang tinggi pasti akan menyebabkan pembalasan oleh negara lain dan memicu perang dagang yang sengit, menyebabkan perekonomian global tidak stabil,” kata Reagan dalam pidatonya

PERANG— dagang yang terjadi sekarang ini sudah diwacanakan oleh Trump sejak 38 tahun yang lalu. Mengutip Australian Financial Review (AFR), pada 1987, Trump pernah memasang iklan satu halaman penuh di The New York Times dan beberapa surat kabar lainya untuk mengeluh tentang bagaimana system ekonomi global merugikan Amerika Serikat.

Trump yang dikenal sebagai pengusaha muda bidang property yang sukses diusia 40 tahun, dalam surat terbukanya Trump merasa keberatan dengan dampak dolar AS yang kuat pada manufaktur, biaya bantuan militer untuk sekutu, dan surplus perdagangan Jepang. “Akhiri defisit besar kita, kurangi pajak, dan biarkan ekonomi terus tumbuh”. Wacana itu tentu saja tidak terlaksana karena Trump bukan Presiden US kala itu.

Melansir Los Angeles Times, Presiden ke-40 AS, Ronald Wilson Reagan pernah memberlakukan tarif 100 persen atas barang-barang Jepang sebagai sanksi balasan yang ditujukan pada produk elektronik senilai US$ 300 juta dalam sengketa semikonduktor pada 1987. Dalam pidatonya Reagan sempat memperingatkan bahwa tarif tinggi sering kali mengakibatkan pembalasan, peningkatan hambatan perdagangan, dan merugikan ekonomi.

“Tarif yang tinggi pasti akan menyebabkan pembalasan oleh negara lain dan memicu perang dagang yang sengit, menyebabkan perekonomian global tidak stabil,” kata Reagan dalam pidatonya, seperti dikutip dari India Today.

Perang dagang US dengan Cina;

Genderang perang dagang sudah dimulai pada 2016, secara konsisten disetiap kampanyenya Trump mengatakan perdagangan AS dengan Cina sebagai penyebab utama hilangnya industri manufaktur dan kekayaan intelektual di AS. Cina bertanggung jawab atas “pencurian besar dalam sejarah dunia” dan mengecam defisit perdagangan AS dengan Cina, yang mencapai sekitar US$ 346 miliar.

Dalam kampanyenya, Trump menyampaikan Cina sebagai manipulator mata uang; menghadapi negara tersebut pada sektor kekayaan intelektual dan kekhawatiran atas transfer teknologi paksa; mengakhiri penggunaan subsidi ekspor oleh Cina dan standar ketenagakerjaan lingkungan yang longgar; serta menurunkan tarif pajak perusahaan AS.

Saat menjabat di periode pertama, Trump mulai melancarkan perang dagang untuk menekan Cina agar menerapkan perubahan signifikan pada aspek-aspek sistem ekonominya. Agustus 2019, Trump mengumumkan rencana untuk mengenakan tarif pada lebih dari US$ 550 miliar produk Cina. Sementara Cina membalas dengan tarif terhadap lebih dari US$ 185 miliar barang AS.

Perang dagang berlanjut pada 2025:

Perang Dagang Cina dan Amerika Serikat (AS) makin sengit. Terbaru, Cina menetapkan tarif balasan tambahan sebesar 50%, sehingga total tarif impor produk asal AS mencapai 84%. Sebelumnya, Cina mengenakan tarif impor 34%.

Balasan Cina tersebut sebagai respons atas kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menambah tarif impor produk Cina menjadi 104%.

Indonesia masuk dalam daftar 15 dirty country. Bagi Amerika yang artinya neraca perdagangan Amerika merugi berdagang dengan Indonesia nilainya mencapai 18 billion dolar pertahun. Indonesia rata-rata mengenakan tarif pada produk AS mencapai 64%.

Trump melakukan “Self Proclaim” atau pernyataan sendiri memerdekakan AS dari tekanan tarif yang dilakukan oleh banyak negara kepada produk-produk AS. Tarif imbal balik ini tak terkecuali pada Indonesia, karena Indonesia mengenakan tarif terlebih dahulu pada produk-produk AS.

Reciprocal tarif dilakukan oleh Trump bertujuan untuk mengatasi ketidakseimbangan perdagangan global AS dengan negara lain, dengan mengenakan tarif yang tinggi pada barang-barang impor negara mitra dagangnya.

Imbas perang tarif ini akan dirasakan langsung oleh pasar modal Indonesia. Ia bahkan meyakini, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) akan kembali ambruk besok, Kamis (10/4/2025).

Harga komoditas sebagai patokan untuk penerimaan negara. Misalnya dari PNBP migas, dari komoditas misalnya CPO, nikel, yang lain-lain turun otomatis penerimaan negara turun,”
lesunya pasar global akan berdampak signifikan pada harga komoditas.

Anjloknya harga komoditas akan mengganggu pasar ekspor ke Indonesia, ekspor ke Cina lebih besar lagi. Sehingga ekonomi kita terganggu dari dua sisi itu. Dua negara, ke Amerika sudah pasti turun, kalau Cina ekonominya turun, Indonesia terdampak di pasar,”.

Peranan Strategis UMKM:

Dalam situasi seperti ini bisa jadi momentum baik bagi UMKM. UMKM bukan hanya “garda terakhir” saat badai krisis menghantam, tetapi sesungguhnya adalah pilar peradaban ekonomi bangsa kita. Dengan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja dan berkontribusi lebih dari 60% terhadap PDB nasional, UMKM adalah fondasi yang selama ini menahan gelombang ekonomi global.

Reposisi UMKM menjadi hal yang fundamental, tidak hanya diposisikan sebagai “penyelamat darurat” perekonomian bangsa. UMKM harus menjadi kekuatan utama. Maka, dibutuhkan langkah konkrit kebijakan strategis : insentif pajak, kemudahan akses pembiayaan, fasilitas digitalisasi, dan juga proteksi dari serbuan produk asing. UMKM harus naik kelas.

Tarif tinggi yang dikenakan AS bisa menjadi peluang menguntungkan bagi UMKM Indonesia untuk merebut pasar dalam negeri yang selama ini yang dibanjiri produk impor. Momentum menumbuhkan kesadaran dan gerakan cinta produk Indonesia harus konkrit dimulai dari kebijakan yang berpihak, bukan sekedar membangun ruang hampa.

Sinergitas atau penerapan model pentahelix menjadi hal utama untuk memastikan orkestrasi kualitas aktivitas, pelaku usaha, akademisi, media, komunitas, dan masyarakat. Pusat-pusat riset dan inovasi harus diarahkan untuk mendukung UMKM dan industri lokal.

Kurikulum pendidikan harus melahirkan wirausaha unggul, bukan hanya pencari kerja. Pemerintah daerah pun harus berperan aktif membuka akses pasar, menciptakan pusat-pusat distribusi lokal, dan sinergi mendorong perekonomian berbasis komunitas.** Bambang Prakoso (Dosen Ilmu Perpustakaan FISIP UWKS, Pengurus ICMI Jatim, Ketua GPMB Jatim)