Oleh: Budi Setiawan
PEKAN ini, ruang publik politik kita kembali dihangatkan dengan satu istilah baru: “Gubernur Lambe Turah”. Julukan itu disematkan anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKB, Andi Muawiyah Ramly, kepada Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Istilah itu dilontarkan dalam rapat dengar pendapat bersama KORMI pada 21 Mei 2025. Alasannya, Dedi lebih suka banyak bicara di ruang media sosial hingga abai mengirimkan perwakilan KORMI Jabar ke Festival Olahraga Rekreasi Nasional (Fornas) di NTB.
Dalam arena politik yang sering diwarnai jargon dan sindiran, istilah semacam itu bukan hal baru. Tapi menariknya, alih-alih marah atau membantah, Dedi justru menanggapi dengan tertawa. Dalam satu kesempatan di Majalengka, ia berkata, “Keun bae. Aing mah nu penting nyieun kabagjaan keur rahayat.”
Respons yang santai itu menyiratkan sesuatu yang lebih dalam: delegitimasi simbolik yang coba dibangun lewat julukan itu justru berubah menjadi penguatan karakter politik. Dalam komunikasi politik, ini disebut sebagai strategi reframing — mengemas kritik sebagai bahan bakar untuk penguatan narasi diri.
Julukan “Lambe Turah” jelas dimaksudkan merendahkan, karena mengacu pada akun gosip yang identik dengan kehebohan, sensasi, dan urusan remeh-temeh. Bagi sebagian kalangan elite, gaya komunikasi Dedi yang informal, naratif, dan penuh muatan emosional dianggap tidak mencerminkan kewibawaan seorang kepala daerah. Namun, di mata publik akar rumput, gaya itu justru memanusiakan politik.
Di sinilah strategi komunikasi konvergen bekerja. Dalam teori komunikasi kontemporer, strategi ini merujuk pada pendekatan komunikasi yang melebur batas antara elite dan massa. Dedi tak segan terjun ke gang-gang sempit, menemani pemulung, mengevakuasi orang dengan gangguan jiwa, hingga mendongeng kepada anak-anak. Semuanya direkam dan disebarluaskan melalui media sosial pribadi.
Ini adalah bentuk mediatization politik — istilah yang dipopulerkan oleh Jay Blumler dan Stephen Kavanagh (The Third Age of Political Communication,1999). Dalam era ini, komunikasi politik tidak lagi didominasi partai atau institusi, tapi digerakkan oleh personalisasi, visualisasi, dan hiburan. Tokoh seperti Dedi Mulyadi paham betul cara bermain di arena ini. Ia menyadari, untuk didengar, pemimpin harus menjadi storyteller yang bisa menyentuh emosi publik.
Dengan gaya komunikasinya yang populis, Dedi telah menciptakan narasi bahwa ia bukan sekadar pejabat negara, tapi sahabat rakyat. Inilah yang membuat julukan “Lambe Turah” gagal menjadi peluru politik, dan malah menjadi bumerang bagi si pemberi label.
Tentu saja, bukan berarti komunikasi seperti ini tanpa kritik. Demokrasi tetap membutuhkan rasionalitas, kebijakan berbasis data, dan sistem yang akuntabel. Namun di tengah derasnya apatisme politik, kehadiran figur yang mampu menyampaikan substansi dengan bahasa rakyat justru menjadi pengikat sosial yang penting.
Gaya komunikasi Dedi Mulyadi bisa jadi tidak konvensional, bahkan mengganggu bagi sebagian kalangan elite. Tapi dalam kacamata masyarakat yang haus kehadiran negara di ruang hidup mereka, pendekatan semacam itu terasa nyata dan menghibur. Maka, jika Dedi disebut sebagai “Gubernur Lambe Turah”, mungkin jawabannya sederhana: memangnya rakyat salah kalau menyukai pemimpin yang ceplas-ceplos?
* Budi Setiawan, pemerhati sosial politik, mantan jurnalis senior, dan alumnus FISIP Universitas Padjadjaran Bandung, bermukim di Subang, Jawa Barat.
