Farhan Sebut Penataan PKL Perlu Pendekatan Secara Humanis

BANDUNG, BandungPos.id — Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan menyatakan, penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) selalu mengedepankan pendekatan humanis. Oleh karenanya, Pemkot Bandung perlu berkolaborasi dengan berbagai pihak termasuk dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Menurutnya, kolaborasi antara Pemkot dan Pemprov Jabar dalam menata PKL, sebagai contoh, penertibkan PKL di kawasan Cicadas yang akan menjadi jalur lintasan Bus Rapid Transit (BRT).

“Sebelumnya kita sudah menertibkan PKL di kawasan Cicadas. Pemprov Jabar tentu juga mendukungnya. Karena BRT merupakan proyek bersama,” kata Farhan, Senin (18/5/2026).

Selain menertibkan, Pemkot Bandung bersama Pemprov Jabar juga turut memikirkan solusi para pelaku usaha yang terkena dampak penertiban.

“Pemerintah tentu akan hadir untuk bersama-sama mencarikan solusi terbaik. Bukan hanya pemerintah yang mencari solusi, tetapi bersama-sama dengan PKL,” tuturnya.

Farhan berharap, para PKL dan warga juga bisa turut berpartisipasi menjaga keindahan dan ketertiban Kota Bandung. Apalagi Kota Bandung merupakan ibu kota Jawa Barat.

“Kota Bandung adalah kota jasa. Kita sangat tergantung dengan kunjungan wisatawan. Kita ingin Kota Bandung tertib dan indah, sehingga wisatawan merasa nyaman dan selalu ingin datang kembali,” jelas Farhan.

Sementara itu, Kepala Satpol PP Kota Bandung, Bambang Sukardi menuturkan, penataan di kawasan Cicadas menjadi salah satu prioritas karena Jalan Ahmad Yani nantinya akan menjadi jalur lintasan Bus Rapid Transit (BRT).

“Kita sekarang sedang melakukan pendekatan kepada koordinator. Bagaimanapun juga Jalan Ahmad Yani yang menjadi lokasi Cicadas Market itu akan menjadi lokus BRT juga. Pasti nantinya akan kita tertibkan,” katanya.

Ia mengatakan, pendekatan persuasif dan sosialisasi terus dilakukan kepada para koordinator maupun pedagang sebelum proses penertiban dilaksanakan.

Satpol PP Kota Bandung, lanjut Bambang, juga menggandeng berbagai pihak dalam proses penataan kawasan, mulai dari kewilayahan, Satgas PKL, hingga Diskop UKM.

“Kita tetap melakukan edukasi, pendekatan, kerja sama dengan KUKM dan Satgas PKL. Bagaimana kita melakukan penataan kota ini agar betul-betul nyaman buat warga masyarakat,” ujarnya.

Bambang juga mengapresiasi para PKL yang dinilai kooperatif dalam mendukung penataan kawasan tersebut.

Ia berharap, penataan kawasan dapat berjalan dengan dukungan seluruh elemen masyarakat, termasuk RT, RW, tokoh masyarakat, dan warga sekitar agar hasil penataan dapat bermanfaat untuk semua.

Sedangkan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Diskop UKM) Kota Bandung, H. R. Budhi Rukmana menyatakan, pihaknya akan membantu para PKL yang terkena penataan untuk tetap dapat berusaha. Oleh karenanya, perlu solusi terbaik bagi para pihak.

“Tugas kami memang membina dan memberdayakan PKL. Termasuk relokasi dan edukasi. Karena target kami, para PKL bisa maju dan menjadi pengusaha yang lebih mandiri dan tertib secara aturan,” ucapnya.**