Oleh: Ridhazia
Langkah TNI menyelidiki tindak pidana di media sosial berpotensi menjadi blunder politik. Bisa menimbulkan sentimen negatif. Bahkan dianggap sebagai langkah yang melanggar prinsip demokrasi.
Demikian juga pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Alih-alih menuai apresiasi, penyataan Sang Menteri justru memicu kontroversi.
Terlebih ketika ia merespon 17+8 tuntutan rakyat potensial menimbulkan manipulasi emosi publik (post-truth).
Blunder
Kata blunder sudah digunakan sejak abad 14 dengan makna aslinya adalah gangguan, perselisihan, atau kesulitan.
Pada awal abad 17 blunder kemudian dimaknai sebagai “kesalahan yang dibuat karena tergesa-gesa atau kebingungan”.
Kata blunder diduga memiliki irisan dengan bahasa Norse Kuno “blundra” yang artinya “menutup mata”. Atau dengan bahasa Proto-Jermanik diserupakan dari kata “blinda” yang berarti buta.
Dalam versi Oxford Languages, kata blunder dimaknai sebagai kesalahan serius yang disebabkan oleh kebodohan, kecerobohan, atau kelalaian.
Bahkan, menurut situs vocabulary.com, kata blunder sebagai “an embarrassing mistake” yakni kesalahan yang memalukan.
Blunder Politik
Demikian juga blunder politik yang bisa dipahami sebagai keniscayaan kesalahan (gaffe) para politisi dalam menyatakan pendapat dan mengekspresikan tindakan di ruang publik.
Blunder politik itu sering didefiniskan sebagai produk kecerobohan atau kelalaian saat memberikan pernyataan kontroversial. Tidak pantas atau tidak sesuai dengan jabatannya
Implikasinya, ia kehilangan kontrol atas kepercayaan publik. Sebab blunder politik itu bersifat lebih personal dan subjektif. Ukurannya integritas, kejujuran, dan konsistensi. Terutama keandalannya dalam berkomunikasi politik.
Pendek kata, blunder politik hanya mungkin terjadi jika transparansi informasi dan akuntabilitas komunikasi sang politisi bias dan tidak kredibel. Yaitu tidak berasal dari sumber yang diandalkan.
Apalagi di era transparansi, kepercayaan publik meniscayakan institusi politik dan politisi berbekal dukungan bukti, keahlian, atau reputasi yang baik. Bukan sebatas omon-omon. Asal cuap cuap.
Diam saja!
Sebab menurut Michael Freeden, Profesor di Departemen Politik dan Studi Internasional Universitas London hening juga dalam berpolitik sudah punya makna.
Diam pun kata pendiri Journal of Political Ideologies sebagai bentuk komunikasi. Setiap gestur maupun ucapan politisi selalu mengandung pesan politik.*
* Ridhazia, dosen senior Fidkom UIN Sunan Gunung Djati, jurnalis dan kolumnis, pemerhati psikologi dan komunikasi sosial politik, bermukim di Bandung, Jawa Barat.
