Aktivis Jabar Pertanyakan Keberhasilan Ridwan Kamil Dalam Pembangunan Jabar Juara

Kota Bandung, BANDUNGPOS.ID: Kepemimpinan GubernurWagub Jabar, Ridwan Kamil/Uu Ruzanul Ulum, berakhir 4 September 2023.   Sehubungan dengan berakhirnya jabatan tersebut, ada aksi damai oleh sekelompok massa yang mengatasnamakan Aktivitas Jabar.

Dalam pemantauan media, aksi damai itu mulai berdatangan ke kawasan Jalan Diponegoro Kota Bandung, tepat di Depan Kantor Gubernur Jabar.

Dalam pemantauan di lapangan, massa yang berjumlah kurang lebih 30 orang, mulai berdatangan sekitar pukul 11.00.WIB. Massa, menggunakan dua kendaraan roda empat membawa spanduk bertuliskan kritik atas kinerja Gubernur/Jabar selama 5 tahun.

Perwakilan massa, Adit dalam orasinya menyoroti hutang dana Pemulihan Ekonomi Nasional/ PEN yang ditinggalkan oleh Pemerintah Provinsi Jabar di era Pemerintahan Ridwan Kamil.

Menurut Adit, hutang itu yang dialokasikan untuk program pemulihan ekonomi, jika betul pembangunan di Jabar ‘juara”, yang ditopang oleh kemajuan pembangunan ekonomi harus diselesaikan dalam waktu yang yang cepat.

Hal senada diungkapkan oleh aktivitas lainnya Agus Satria. Dalam orasinya Agus mengatakan klaim pembangunan Jabar juara , dalam arti saat ini Jabar ada dalam kondisi baik -baik saja setelah adanya beban hutang dana PEN yang dialokasikan selesai untuk kurun waktu dalam 8 tahun mendatang, patut dipertanyakan klaim keberhasilan itu

“Jika memang ekonomi di Jabar berkembang maju dan investasi juara hutang itu tak perlu diselesaikan dalam waktu lama, kan bisa diselesaikan dalam waktu dua tahun”, jelas Agus

Aksi damai dari aktivis ini, sambung Agus sama sekali tidak ditunggangi kepentingan politik dari siapapun.
Aksi, ini merupakan upaya untuk melawan kejahatan yang merugikan rakyat Jabar. Ini sebagai wujud cinta kepada Jabar .

Agus, dalam bagian lain keterangannya mengatakan, dari hasil investigasi yang dilakukan, muncul persoalan lain di Jabar yaitu masih maraknya korupsi, ini salah satunya terjadi di beberapa BUMD milik Pemprov. Jabar.

Selama Ridwan Kamil memimpin Jabar, melalui PT Jaswita yang melakukan pembelian kapal di Labuan Bajo, NTT, dengan alokasi anggaran Rp.10 miliar perlu diusut karena diduga ada penyimpangan hukum dalam pengadaan pembelian kapal itu.* *(ADEMS/BNN)