Opini

“Anarki Kreativitas” dan Gagal Paham Ala Doddi Ahmad Fauzi

25views

Oleh Muhammad Subhan

Seperti kata DAF, ikhtiar konkret adalah harapan ideal. Namun, apa yang ia anggap ideal—soal ongkos salah satunya—tidak selalu dapat dipenuhi panitia penyelenggara festival. Jika tetap merecoki ongkos juga, tandanya persoalan yang diperdebatkan bukan lagi soal sastra, melainkan soal kesediaan menerima kenyataan bahwa tidak semua harapan ideal dapat diwujudkan oleh penyelenggara dengan segala keterbatasannya.

SAYA senang ada dua tulisan Doddi Ahmad Fauzi (DAF) yang merespons balik tulisan saya sebelumnya. Dua tulisan yang dibagikan di laman Facebook-nya masing-masing berjudul “Jalan Memutar untuk Berputar-putar” dan “Narpituinisme Ala Subhan”.

Tulisannya yang pertama intinya tetap merecoki ongkos yang ia ilustrasikan seperti tetangganya yang sopir gojek atau guru honorer dari Sukabumi yang ingin menegakkan sastra melalui festival dengan semangat ideologi, tapi tak punya ongkos.

Dan soal ongkos itu sudah saya tulis tuntas pada esai berjudul “Pertemuan Sastra, Ongkos, dan Komedi Romyan Fauzan” yang setali tiga uang dengan rekannya, RF. Dalam tulisannya, “Tanpa Ongkos Bagaimana Bisa Datang, Honor Bukan Hanya Uang”, RF juga mempersoalkan ongkos. Baik DAF maupun RF tampaknya memang tidak berterima dengan narasi juknis sebuah festival sastra yang tidak mengongkosi peserta, meski akomodasi dan penginapan disediakan panitia.

Barangkali, keduanya ingin mendapat hak istimewa (privilege), karena mungkin saja, atau memang, sudah menjadi seniman atau sastrawan besar yang harus serba difasilitasi.

Tentu, seperti kata DAF juga, ikhtiar konkret adalah harapan ideal. Namun, apa yang ia anggap ideal—soal ongkos salah satunya—tidak selalu dapat dipenuhi panitia penyelenggara festival. Jika tetap merecoki ongkos juga, tandanya persoalan yang diperdebatkan bukan lagi soal sastra, melainkan soal kesediaan menerima kenyataan bahwa tidak semua harapan ideal dapat diwujudkan oleh penyelenggara dengan segala keterbatasannya.

DAF juga mengatakan: “… selesey festival, sunyi dalam gerakan sosial-moral, gemuruh di sosmed, sehingga harapan ideal itu menjadi utopia.” Ini menarik, tapi lebih tepat menggelitik. Festival mana yang bisa dicontohkan DAF seideal pikirannya sehingga tak sunyi, tak gemuruh di media sosial, dan tak utopia di zaman serba digital ini?

Bahkan pertemuan-pertemuan besar yang mengubah sejarah dunia pun tidak selalu melahirkan gerakan yang terus bergemuruh setiap hari. Banyak gagasan besar lahir dari ruang pertemuan yang sederhana, lalu bekerja perlahan dalam kesadaran kolektif masyarakat. Mengukur keberhasilan festival dari seberapa ramai gaungnya setelah acara selesai adalah cara pandang yang terlalu menyederhanakan proses kebudayaan. Sebab kerja kebudayaan sering kali bergerak senyap, bertumbuh dalam pikiran orang-orang yang hadir, lalu menemukan bentuknya sendiri di kemudian hari.

Pada tulisannya yang kedua, saya juga tergelitik melihat bagaimana DAF gagal paham mencerna narasi pada esai saya sebelumnya. Saya menulis, “Tanpa adanya kurasi, kita justru akan jatuh pada anarki kreativitas: semua orang menobatkan diri sebagai penyair dan semua teks dianggap setara tanpa menyisakan ruang dialektika mutu.”

Agaknya, diksi “anarki kreativitas” itu diterjemahkan DAF melebar ke penafsiran terhadap konsep anarki dalam sejarah sastra, yang lebih tepat ia gunakan untuk bernostalgia sebagai penyair gaek pada zamannya. DAF berargumen bahwa “anarki” dalam sejarah sastra justru sering menjadi sumber pembaruan estetika.

DAF menyebut beberapa contoh penyair yang dianggap merusak pakem, tapi kemudian menjadi tonggak sastra, seperti Chairil Anwar, Sutardji Calzoum Bachri, dan Afrizal Malna. DAF juga mempertahankan gagasannya bahwa karya seni yang mengguncang, mengkritik, atau melawan kekuasaan merupakan bagian penting dari sejarah sastra. Ia menggunakan contoh Wiji Thukul dan W.S. Rendra. Karya-karya “pembangkangan” menurut pikiran DAF keren sekali.

Tapi apa yang ia bicarakan itu sebenarnya sudah selesai dalam banyak perdebatan dalam esai kritik sastra era 1980-an hingga 1990-an. Namun, karena ingin tulisannya terlihat hebat, paten, dan penting, hal itu diulang dan diulas kembali seolah pembacanya anak kemarin sore, sehingga tampak DAF makin gagah saja.

Istilah “anarki kreativitas” yang saya sisipkan dalam narasi itu bukanlah konsep baku dalam teori sastra atau estetika, melainkan ungkapan yang sering dipakai untuk menggambarkan keadaan ketika proses penciptaan karya berlangsung tanpa standar, tanpa seleksi, tanpa kritik, atau tanpa mekanisme penilaian yang disepakati.

Yang dimaksud “anarki kreativitas” dalam konteks kuratorial karya dalam sebuah festival adalah kekhawatiran bahwa tidak ada lagi batas antara karya yang digarap secara serius dengan karya yang dibuat secara asal-asalan. Semua karya dianggap sama nilainya sehingga sulit membedakan kualitas, kedalaman gagasan, penguasaan bahasa, maupun pencapaian estetiknya.

Memang, dalam sejarah sastra, banyak pembaruan lahir dari situasi yang oleh kelompok mapan dianggap “anarkis”. Kaum modernis pernah dianggap merusak sastra lama. Pun penyair-penyair angkatan baru dianggap tidak mengikuti kaidah yang berlaku. Bahkan banyak karya besar mula-mula ditolak oleh lembaga kurasi atau otoritas sastra pada zamannya.

Maka, dalam mencerna istilah “anarki kreativitas” itu, sekali lagi dalam konteks kuratorial karya, ada dua cara memandangnya. Pertama, kurasi diperlukan agar ada standar kualitas sehingga festival sastra tidak berubah menjadi ruang tempat semua orang bisa mengklaim apa saja tanpa pertanggungjawaban estetik. Pandangan kedua, terlalu mengandalkan kurasi juga berisiko melahirkan oligarki kreativitas, yaitu ketika segelintir orang menentukan siapa yang layak disebut penyair dan siapa yang tidak. Akibatnya, suara-suara baru, eksperimental, atau berbeda justru tersingkir. Di sinilah pentingnya profesionalisme seorang kurator yang adil, teruji, dan netral.

“Anarki kreativitas” tak lebih sebagai keadaan ketika produksi karya berlangsung tanpa ukuran mutu yang jelas. Akan tetapi, istilah itu sendiri mengandung asumsi bahwa kreativitas harus selalu diatur oleh otoritas tertentu. Asumsi inilah yang sering menjadi perdebatan dalam dunia sastra dan kesenian, seperti pula yang dirisaukan DAF.

Maka, dalam sebuah festival, sangat penting menjawab pertanyaan: siapa yang mengurasi? Dengan kriteria apa? Untuk tujuan apa? Karena kurasi yang buruk dapat sama bermasalahnya dengan keadaan yang disebut “anarki kreativitas”. Jika anarki kreativitas dianggap membuat semua karya setara, maka kurasi yang tertutup dapat membuat hanya karya yang disukai kurator yang dianggap bermutu. Di antara dua kutub itulah ruang sastra biasanya bergerak.

Dalam tulisannya, DAF memang mengkritik kurasi yang sebenarnya berkaitan dengan posisi dan otoritas kurator. DAF juga menyindir bahwa keberadaan kurator berkaitan dengan kekuasaan simbolik dan bahkan keuntungan ekonomi berupa honorarium. Ia menolak pandangan bahwa mutu sastra lahir karena adanya kurator. DAF berargumen bahwa sejarah sastra menunjukkan mutu sering lahir dari keberanian melanggar pakem, bukan dari kepatuhan terhadap mekanisme kurasi.

Kalau pikiran DAF ini dipakai dalam festival sastra sehingga kurator tidak diperlukan, seperti apa jadinya festival itu? Semua karya diterima tanpa seleksi, semua peserta dianggap setara tanpa proses penilaian, dan semua orang dapat mengklaim dirinya penyair hanya karena mengirimkan beberapa bait puisi. Jika demikian, festival kehilangan fungsi kuratorialnya sebagai ruang apresiasi sekaligus ruang pembacaan mutu. Festival berubah menjadi sekadar tempat berkumpul, bukan lagi ruang pertukaran gagasan yang memberi kesempatan bagi karya-karya terbaik untuk tampil dan diuji di hadapan publik.

Tapi di antara sekian banyak argumen DAF itu, saya sering tersenyum membaca pilihan kata yang ia gunakan dengan sengaja sedikit merusak bahasa dalam tulisan-tulisannya, seperti: ceracow-ku, sebagey, atow, kretivitas, kalow, kekacowan, menjangkow, pakey, partey, taoi (mungkin salah ketik), beliow, dan lainnya.

Barangkali itu bagian dari caranya bermain-main dengan estetika bahasa. Namun, licentia poetica—atau kebebasan melanggar pakem bahasa—sejatinya berlaku dalam ruang kreasi fiksi demi mengejar efek puitis. Menjadi ironis ketika seseorang begitu serius membicarakan mutu dan standar sastra dalam sebuah diskursus kritis, tapi pada saat yang sama justru sengaja mengacak-acak ejaan yang merupakan instrumen dasar komunikasi tulis. **Muhammad Subhan, penulis, pegiat literasi, founder Sekolah Menulis elipsis

Eiditor : Rianto Muradi

Leave a Response