“Komunikasi Ramai, Kepercayaan Sepi”: Saat Negara Gagal Bicara dengan Satu Suara”

Oleh : M Kh Rachman Ridhatullah

 Pergantian pejabat di Kantor Staf Presiden (KSP) dan Badan Komunikasi Pemerintah (BKP) pada Senin, 27 April 2026, seharusnya tidak dibaca sebagai rotasi biasa. Ini adalah alarm keras : negara tidak sedang kekurangan komunikator—negara sedang kehilangan kendali atas narasinya sendiri. Komunikasi negara berjalan tanpa orkestrasi.

KITA  perlu jujur. Selama ini, pemerintah tampak sangat aktif berkomunikasi—kampanye kebijakan, klarifikasi isu, konten digital yang nyaris tanpa jeda. Namun di saat yang sama, kepercayaan publik bergerak fluktuatif, mudah goyah, dan cepat terkikis ketika krisis muncul. Ini bukan suatu kebetulan. Ini konsekuensi dari satu masalah mendasar : komunikasi negara berjalan tanpa orkestrasi.

Dalam pendekatan Strategic Narrative & Trust Engineering , kepercayaan bukan hasil dari kampanye, melainkan produk dari konsistensi yang terjaga—lintas waktu, lintas kanal, dan lintas lembaga. Dan di dalam kita melihat jurang yang belum tertutup: negara berbicara di banyak tempat, tetapi tidak selalu dengan satu suara.

Masalahnya bukan pada kualitas individu. Masalahnya adalah desain sistem. KSP secara kontekstual berada pada posisi strategis—dekat dengan Presiden, memadukan isu, mengawal agenda prioritas. BKP, di sisi lain, didorong menjadi simpul komunikasi publik pemerintah. Namun dua entitas ini belum berfungsi sebagai satu mesin terpadu. Yang terjadi justru sebaliknya: fungsi yang saling tumpang tindih, koordinasi yang longgar, dan—yang paling berbahaya—tidak adanya otoritas narasi tunggal yang benar-benar ditaati.

Akibatnya, setiap kementerian bergerak dengan logikanya sendiri. Pesan yang keluar dari satu lembaga bisa tidak selaras dengan lembaga lain. Pejabat publik berbicara dengan interpretasi masing-masing. Dalam satu masalah, publik dapat menerima beberapa versi kebenaran. Ketika itu terjadi, bukan kejelasan yang muncul—melainkan keraguan.

Ironisnya, respons yang sering diambil adalah meningkatkan intensitas komunikasi: lebih banyak kampanye, lebih banyak klarifikasi, lebih banyak pernyataan. Ini adalah ilusi paling mahal dalam komunikasi publik: mengira bahwa eksposur akan otomatis menghasilkan kepercayaan. Tidak. Kampanye hanya mempercepat penyebaran pesan. Ia tidak memperbaiki inkonsistensi.

Jika satu lembaga mengatakan A dan lembaga lain melakukan B, maka setiap kampanye hanya akan memperluas kontur itu. Publik tidak menilai dari apa yang dikatakan hari ini saja, tetapi dari pola yang mereka lihat berulang kali. Ketika pola itu tidak konsisten, kepercayaan tidak akan pernah stabil.

Krisis komunikasi yang sering terjadi seharusnya menjadi cermin.

Hampir tidak ada krisis besar yang benar-benar berdiri sendiri. Sebagian besar adalah akumulasi dari narasi utang —utang narasi akibat inkonsistensi yang dibiarkan. Ketika satu peristiwa memicu sorotan publik, utang itu jatuh tempo sekaligus. Respons menjadi reaktif, pesan berubah-ubah, dan legitimasi ikut tergerus. Di titik ini, mengganti orang tidak akan cukup. Yang dibutuhkan adalah membangun sistem yang menjamin konsistensi.

Pertama, pemerintah harus menetapkan satu otoritas narasi yang jelas. KSP tidak bisa berhenti sebagai unit monitoring isu. Ia harus menjadi otoritas narasi —penentu arah besar tentang bagaimana negara berbicara mengenai kebijakan, risiko, dan masa depan. Tanpa otoritas ini, setiap lembaga akan terus menciptakan versinya sendiri tentang realitas.

Kedua, BKP harus naik kelas dari sekadar penyebar pesan menjadi orkestra narasi . Artinya, memastikan bahwa seluruh komunikasi pemerintah—dari pusat hingga daerah—berjalan dalam satu kerangka yang sama. Ini bukan berarti koordinasi. Ini adalah kendali. Tanpa orkestrasi, komunikasi akan selalu terfragmentasi.

Ketiga, komunikasi harus masuk ke dalam desain kebijakan, bukan datang setelahnya. Terlalu sering kita melihat kebijakan yang diumumkan tanpa kesiapan narasi yang matang. Akibatnya, komunikasi selalu tertinggal dari dinamika masyarakat. Dalam dunia yang bergerak cepat, keterlambatan ini mahal. Ia dibayar dengan kebingungan dan, pada akhirnya, ketidakpercayaan.

Keempat, dalam situasi krisis, negara harus berbicara dengan satu suara. Tidak ada ruang untuk versi yang berbeda. Memerlukan pusat komando komunikasi yang aktif, dengan protokol tegas: satu narasi, satu sumber, satu arah. Tanpa disiplin ini, krisis kecil bisa membesar bukan karena substansinya, tetapi karena respon yang tidak sinkron.

Semua ini tentu tidak mudah. Birokrasi kita dibangun dengan struktur sektoral, kepentingan yang beragam, dan dinamika politik yang kompleks. Namun justru di dalamnya kepemimpinan diuji. Apakah pemerintah berani mendorong integrasi, atau terus membiarkan fragmentasi berjalan di atas nama kenyamanan institusional? Jika tidak ada perubahan sistemik, maka pergantian pejabat di KSP dan BKP hanya akan menjadi rotasi tanpa arah. Nama berubah, tetapi polanya tetap sama. Komunikasi tetap ramai, kepercayaan tetap rapuh.

Sebaliknya, jika momentum ini digunakan untuk membangun arsitektur Strategic Narrative & Trust Engineering yang utuh, maka negara akan memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga daripada sekadar citra: legitimasi yang tahan uji.

Pada akhirnya, masyarakat tidak menuntut pemerintah untuk selalu benar. Masyarakat menuntut konsistensi—antara kata dan tindakan, antara janji dan realisasi, antara satu lembaga dan lembaga lain. Terlbih di era mana setiap inkonsistensi dapat terlihat dalam hitungan detik, satu hal menjadi pasti: kepercayaan tidak akan pernah lahir dari kampanye, seberapa besar pun anggarannya. Ia hanya akan tumbuh dari satu hal yang jauh lebih sulit—konsistensi yang dipaksakan menjadi sistem.**( Penulis adalah  Pendiri & Direktur Pelaksana QUARTIAN KREASI DIGITAL, tinggal di Kota Bandung

Editor: Rianto Muradi