Oleh Muhammad Subhan
Wartawan Utama yang produktif menulis buku ini menyebutkan bahwa di banyak negara, peringatan Hari Buku Sedunia menjadi pengingat serius bahwa buku adalah fondasi peradaban. Namun di Indonesia, peringatan ini sering dihentikan pada seremoni: diskon buku, festival literasi, dan kampanye saat-saat yang segera menguap. Kita punya buku, tapi abai pada ekosistem yang melahirkannya.
SASTRAWAN dan penulis buku asal Sumatera Barat yang juga mantan wartawan harian Kompas, Yurnaldi, menulis catatan menarik pada momen Hari Buku Sedunia, Kamis, 23 April 2026. Esai itu tayang di kingdomsriwijaya.id dengan judul “Hari Buku Sedunia: Negara Abai, Literasi Tergerus.”
Wartawan Utama yang produktif menulis buku ini menyebutkan bahwa di banyak negara, peringatan Hari Buku Sedunia menjadi pengingat serius bahwa buku adalah fondasi peradaban.
“Namun di Indonesia, peringatan ini sering berhenti pada seremoni: diskon buku, festival literasi, dan momen kampanye yang segera menguap. Kita merayakan buku, tetapi abai pada ekosistem yang melahirkannya,” tulis Yurnaldi.
Apa yang disampaikan Yurnaldi cukup beralasan. Ia menyoroti bahwa program literasi di Indonesia sering datang dan pergi tanpa kesinambungan. Banyak festival diadakan, tetapi perpustakaan tetap sepi. Kampanye digaungkan, namun distribusi buku tetap timpang. Negara seolah-olah lebih sibuk membangun infrastruktur fisik daripada infrastruktur gagasan.
Lebih ironisnya lagi, tambah Yurnaldi, penulis sebagai penghasil utama gagasan justru berada pada posisi paling rentan. Royalti yang diterima sangat kecil, pembajakan buku masih merajalela, perlindungan hukum lemah, dan nyaris tidak ada dukungan negara yang signifikan.
“Menulis tidak diakui sebagai profesi strategis, melainkan sekadar aktivitas pinggiran,” tegasnya.
Yurnaldi menekankan bahwa literasi di Indonesia harus ditempatkan sebagai agenda nasional lintas sektor. Bukan sekedar program, melainkan kebijakan berkelanjutan. Komitmen itu harus dibuktikan dengan dukungan penuh terhadap penulis, perlindungan karya, pengakuan eksistensi penulis sebagai pilar intelektual bangsa, serta penguatan ekosistem buku dari hulu ke hilir.
Saya setuju dengan kegelisahan Yurnaldi. Catatan kritisnya merupakan refleksi tajam sekaligus alarm bagi kondisi perbukuan nasional. Ketimpangan antara pembangunan fisik dan gagasan menyentuh akar permasalahan literasi kita. Festival sering kali menjelma agenda seremonial belaka ketika anggaran tersedia. Yang tampaknya lebih sering hanyalah kulit luar, yang tentu saja tidak akan berdampak pada tidak adanya ekosistem yang mendasar.
Saya juga sependapat mengenai nasib penulis. Menulis kerap disebut sebagai profesi strategis untuk menyelamatkan peradaban. Namun, tanpa perlindungan hukum yang tegas terhadap pembajakan dan apresiasi ekonomi yang layak, kita sesungguhnya sedang membiarkan pilar intelektual bangsa tergerus perlahan.
Kegelisahan itu menemukan relevansinya ketika kita melihat data terbaru Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) yang dirilis BPS pada Februari 2026. Data tersebut memperlihatkan sesuatu yang paradoksal: Indonesia bagian timur menunjukkan skor lebih tinggi dibandingkan wilayah yang secara pembangunan, akses, dan teknologi jauh lebih maju, seperti Pulau Jawa. Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) berhasil meraih skor 62,05, disusul Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan 61,19. Angka-angka ini membuktikan bahwa kebiasaan membaca tidak semata ditentukan oleh kemajuan infrastruktur fisik, melainkan oleh pola hidup dan kekuatan budaya keseharian.
Kita tahu, di kota-kota besar, masyarakat lebih banyak menghabiskan waktu di media sosial, mengonsumsi konten pendek yang mendominasi layar ponsel. Sebaliknya, di banyak wilayah Indonesia Timur, distraksi digital relatif lebih rendah, sehingga aktivitas membaca buku masih lebih terjaga.
Namun demikian, ada catatan penting yang tidak boleh diabaikan. Hampir semua provinsi di Indonesia masih berada pada kategori “rendah” (50–64). Artinya, daerah dengan peringkat tertinggi pun belum benar-benar mencapai tingkat literasi yang ideal. Ini menjadi pekerjaan rumah bersama agar di masa mendatang TGM dapat melampaui angka 90 poin.
Di titik ini, kritik Yurnaldi terasa semakin mengusik. Persoalan literasi di Indonesia memang bersifat struktural. Ini bukan sekadar soal ketersediaan buku atau fasilitas, tapi soal kebiasaan, ekosistem, dan kepunahan. Jika ditarik ke konteks Sumatera Barat yang secara historis dikenal memiliki tradisi literasi yang kuat, posisi TGM di peringkat delapan justru memunculkan pertanyaan yang menyengat.
Sumatera Barat memiliki warisan literasi yang kokoh melalui peran surau sebagai pusat belajar, tradisi merantau yang memperluas wawasan, serta lahirnya tokoh-tokoh besar dunia pemikiran. Namun, data TGM tidak mengukur warisan masa lalu, tetapi mengukur kebiasaan hari ini: seberapa sering masyarakat membaca dan seberapa banyak bacaan yang ditamatkan. Di jarak jauh itu terlihat nyata.
Di Ranah Minang, budaya tutur masih hidup di lepau-lepau, kafe, dan ruang diskusi, tetapi belum diiringi dengan budaya membaca yang sepadan. Gawai mengambil alih ruang perhatian. Konten singkat lebih cepat dikonsumsi dibandingkan buku yang menuntut ketekunan. Di sisi lain, sekolah belum sepenuhnya berhasil memperbaiki bacaan sebagai dahaga intelektual. Program membaca lima belas menit sebelum pelajaran dimulai kian ditinggalkan, dan kegiatan literasi kehilangan kesinambungannya.
Di banyak daerah, ekosistem literasi juga belum merata. Memang ada komunitas, taman bacaan, dan pegiat yang tangguh, namun mereka belum terhubung menjadi gerakan masif yang menyentuh seluruh nagari. Literasi masih berjalan di “pulau-pulau kecil”, bergerak sebagai semangat relawan, namun belum menjadi arus utama kebijakan.
Sementara itu, provinsi seperti NTT, NTB, dan Maluku Utara justru menunjukkan konsistensi dalam membangun kebiasaan membaca berbasis komunitas. Mereka mungkin tidak unggul dalam fasilitas, namun kuat dalam frekuensi dan kedekatan dengan buku itu sendiri.
Melihat berbagai permasalahan itu, apa yang disampaikan Yurnaldi bahwa literasi harus menjadi agenda lintas sektor nasional menjadi semakin mendesak untuk segera diwujudkan. Sudah saatnya kita berhenti memoles wajah literasi dengan seremonial gincu yang luntur saat anggaran usai. Tanpa keberanian politik untuk melindungi hak-hak penulis dan memperkuat ekosistem perbukuan secara menyeluruh, literasi hanya akan menjadi narasi kosong di atas kertas.
Kita memerlukan langkah nyata yang memastikan buku hadir di tangan anak-anak di pelosok negeri, bukan sekadar menjadi pajangan di rak-rak perpustakaan yang sepi.
Membangun peradaban adalah membangun manusia, dan manusia dibangun oleh gagasan yang mereka baca. Jika negara tetap abai terhadap pilar intelektualnya, maka kita sebenarnya sedang merencanakan masa depan yang hampa.
Mari jadikan kegelisahan ini sebagai titik balik untuk menempatkan buku dan penulisnya di tempat yang mulia, bukan di pinggiran, namun di jantung pembangunan bangsa. ** Muhammad Subhan, penulis, pegiat literasi, pendiri Sekolah Menulis elipsis
Editor: Rianto Muradi
