KAB. BANDUNG, BANDUNGPOS ID. — Pemerintah Kabupaten Bandung kembali menegaskan komitmennya dalam mengawal Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menggelar Rapat Konsolidasi SPPG di Hotel Sunshine, Soreang, Minggu (16/11). Pertemuan ini diikuti para camat, mitra pelaksana, serta pengelola SPPG sebagai langkah memperkuat kesiapan daerah yang memiliki jumlah penerima manfaat terbesar secara nasional.
Bupati Bandung, Dadang Supriatna atau Kang DS, menekankan pentingnya penyelarasan kerja di lapangan agar seluruh proses pelaksanaan program berjalan tanpa hambatan. Ia mengingatkan bahwa Kabupaten Bandung dengan penduduk 3,8 juta jiwa menuntut koordinasi yang lebih intensif. “Pemerintah hadir memberikan solusi. Jangan sampai muncul miskomunikasi,” ujar Kang DS.
Menurut perencanaan, jumlah penerima manfaat MBG di Kabupaten Bandung mencapai 1,253 juta jiwa dari kelompok anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Angka tersebut diperkirakan meningkat menjadi 1,7 juta jiwa pada 2026 seiring perluasan sasaran bagi lansia. Karena sifatnya fluktuatif, Kang DS menegaskan perlunya kolaborasi antarinstansi dan mengapresiasi kehadiran BGN dalam proses pendampingan.
Dari sisi kesiapan infrastruktur, Pemkab Bandung mencatat 255 titik SPPG telah terbentuk, dengan 161 titik sudah aktif beroperasi. Jumlah tersebut berpotensi bertambah hingga 422 titik karena distribusi penerima manfaat banyak berada di wilayah kategori 3T. Selain itu, pemkab telah melatih 8.422 penjamah makanan serta mendorong penerapan laik higiene, tata graha, dan penggunaan filter air di seluruh SPPG.
Dalam forum ini, Kang DS juga memaparkan sepuluh persoalan utama pelaksanaan MBG, seperti keterbatasan SDM gizi, ketimpangan jumlah SPPG antarwilayah, kendala pendataan, hingga aktivasi titik layanan. Ia menegaskan semua kendala akan ditindaklanjuti secara bertahap dengan dukungan dasbor pimpinan yang memantau progres secara real time. “Dengan koordinasi dan kolaborasi, semua bisa kita selesaikan,” tegasnya.
Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya menekankan pentingnya integritas pelaksana MBG, sementara Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengingatkan agar tidak ada praktik kolusi dalam SPPG. “Setiap warga negara berhak memperoleh gizi layak. Bila ada yang bermain, saya akan tindak,” tegas Cucun. (Iding/bnn)
