Tantangan Transformasi Komunikasi Strategis Pemerintah di Era Digital : Antara Legitimasi dan Krisis Kepercayaan

Oleh M Kh Rachman Ridhatullah (Strategic Planning Director Kendilima Strategic Communications)

Dinamika politik, sosial, dan budaya di Indonesia bergerak kian cepat, terutama di era digital. Perubahan opini publik kini terjadi dalam hitungan menit, dipicu oleh derasnya arus informasi di media sosial. Dalam konteks ini, komunikasi pemerintah menjadi bukan sekadar pelengkap kebijakan, melainkan penentu legitimasi. Sayangnya, pemerintahan Prabowo–Gibran di awal masa jabatannya justru menghadapi serangkaian krisis komunikasi. Respon yang lambat terhadap isu publik, pernyataan pejabat yang saling bertolak belakang, hingga absennya narasi proaktif di ruang digital menimbulkan celah yang segera diisi oleh kritik, spekulasi, bahkan disinformasi. Dampaknya, publik mulai merasakan trust deficit: keraguan terhadap apakah pemerintah sungguh mendengar, mampu satu suara, dan benar-benar konsisten antara kerja dan kata.

AKAR KRISIS KOMUNIKASI—Krisis komunikasi ini bukan muncul tiba-tiba. Ada setidaknya lima latar belakang yang dapat menjelaskannya. Pertama, politik yang berorientasi kekuasaan, bukan komunikasi. Koalisi besar lebih dipahami sebagai distribusi jabatan ketimbang mesin konsolidasi narasi. Akibatnya, suara pemerintah terfragmentasi. Kedua, birokrasi yang hierarkis dan reaktif. Di era digital, komunikasi satu arah dari pemerintah ke rakyat sudah usang. Publik menuntut interaksi cepat, namun birokrasi masih terjebak menunggu instruksi. Ketiga, rendahnya literasi digital pejabat publik. Saat masyarakat terbiasa hidup dengan kecepatan media sosial, banyak pejabat masih memandang komunikasi digital sebagai pelengkap. Keempat, koordinasi antar lembaga yang lemah. Satu isu bisa mendapat banyak tafsir, membuat publik bingung dan pemerintah terlihat tidak solid. Kelima, ketiadaan komunikasi proaktif dan empatik. Pemerintah sering hadir hanya setelah kritik ramai, bukan sebelum masalah membesar.

Jalan Keluar : Pentingnya Transformasi Komunikasi Strategis Pemerintah

Peristiwa pergantian Hasan Nasbi ke Angga Raka Prabowo sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah pada Rabu, 17 September 2025 menjadi ilustrasi nyata bagaimana pemerintah berusaha merespons krisis komunikasi yang ada. Hasan Nasbi sebelumnya memimpin Presidential Communication Office (PCO) namun menghadapi kritik tajam, termasuk pernyataan dirinya sendiri bahwa ada persoalan yang tidak bisa lagi diatasi.

Transformasi PCO menjadi Badan Komunikasi Pemerintah dengan Angga Raka sebagai kepala sekaligus Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, menandai pergeseran strategi : dari sekadar “kantor juru bicara presiden” menuju lembaga koordinatif yang menghubungkan seluruh kementerian/lembaga. Ini merupakan upaya memperkuat konsistensi narasi, mempercepat respons isu, dan memastikan komunikasi digital menjadi bagian tak terpisahkan dari kebijakan publik.

Namun, pergantian figur tidak serta-merta menjamin keberhasilan. Tantangan ke depan adalah membuktikan bahwa perubahan struktur ini bukan kosmetik, melainkan transformasi nyata menuju komunikasi yang transparan, adaptif, kredibel, partisipatif, dan berbasis digital.

Menghadapi kondisi ini, pemerintah perlu menata ulang paradigma komunikasinya. Komunikasi bukan sekadar alat klarifikasi, melainkan instrumen strategis yang membangun legitimasi. Beberapa langkah penting yang dapat ditempuh adalah: Sistem Respons Cepat. Pemerintah wajib punya unit monitoring digital yang mampu merespons isu dalam hitungan jam, bukan hari. Konsistensi Narasi. Satu kebijakan, satu pesan. Disiplin komunikasi antarpejabat harus ditegakkan. Transparansi dan Empati. Mengakui kendala lebih kredibel daripada menutupinya. Rakyat lebih menghargai kejujuran yang empatik. Narasi Proaktif di Ruang Digital. Pemerintah perlu hadir dengan storytelling yang sederhana, visual menarik, dan relevan dengan kehidupan rakyat. Partisipasi Publik. Forum digital, polling, dan kolaborasi komunitas harus dibuka agar rakyat merasa dilibatkan. Literasi Digital Pejabat. Pelatihan komunikasi digital dan manajemen krisis perlu menjadi bagian dari pembaruan birokrasi.

Dengan strategi ini, komunikasi pemerintah tidak hanya meredam kritik, melainkan meneguhkan kepercayaan publik.

Harapan ke Depan

Krisis komunikasi di awal pemerintahan Prabowo–Gibran harus dipandang sebagai pelajaran penting. Ke depan, pola komunikasi pemerintah harus bertransformasi: dari sekadar penyampaian informasi menuju pembangunan kepercayaan publik.

Prinsip transparansi, adaptivitas, kredibilitas, partisipasi, dan digitalisasi perlu dijadikan fondasi. Tanpa itu, legitimasi politik hanya akan menjadi formalitas tanpa daya. Sebaliknya, bila dijalankan dengan serius, defisit kepercayaan bisa diubah menjadi surplus legitimasi.

Di era digital, kekuasaan tidak lagi ditentukan oleh siapa yang paling keras berbicara, tetapi oleh siapa yang paling dipercaya. Dan kepercayaan hanya bisa lahir dari komunikasi yang jernih, konsisten, dan manusiawi. Bandung, 18 September 2025** Penulis penggiat literasi nasional bertempat tinggal di Kota Badung.

Dinamika politik, sosial, dan budaya di Indonesia bergerak kian cepat, terutama di era digital. Perubahan opini publik kini terjadi dalam hitungan menit, dipicu oleh derasnya arus informasi di media sosial. Dalam konteks ini, komunikasi pemerintah menjadi bukan sekadar pelengkap kebijakan, melainkan penentu legitimasi. Sayangnya, pemerintahan Prabowo–Gibran di awal masa jabatannya justru menghadapi serangkaian krisis komunikasi. Respon yang lambat terhadap isu publik, pernyataan pejabat yang saling bertolak belakang, hingga absennya narasi proaktif di ruang digital menimbulkan celah yang segera diisi oleh kritik, spekulasi, bahkan disinformasi. Dampaknya, publik mulai merasakan trust deficit: keraguan terhadap apakah pemerintah sungguh mendengar, mampu satu suara, dan benar-benar konsisten antara kerja dan kata.

AKAR KRISIS KOMUNIKASI—Krisis komunikasi ini bukan muncul tiba-tiba. Ada setidaknya lima latar belakang yang dapat menjelaskannya. Pertama, politik yang berorientasi kekuasaan, bukan komunikasi. Koalisi besar lebih dipahami sebagai distribusi jabatan ketimbang mesin konsolidasi narasi. Akibatnya, suara pemerintah terfragmentasi. Kedua, birokrasi yang hierarkis dan reaktif. Di era digital, komunikasi satu arah dari pemerintah ke rakyat sudah usang. Publik menuntut interaksi cepat, namun birokrasi masih terjebak menunggu instruksi. Ketiga, rendahnya literasi digital pejabat publik. Saat masyarakat terbiasa hidup dengan kecepatan media sosial, banyak pejabat masih memandang komunikasi digital sebagai pelengkap. Keempat, koordinasi antar lembaga yang lemah. Satu isu bisa mendapat banyak tafsir, membuat publik bingung dan pemerintah terlihat tidak solid. Kelima, ketiadaan komunikasi proaktif dan empatik. Pemerintah sering hadir hanya setelah kritik ramai, bukan sebelum masalah membesar.

Jalan Keluar : Pentingnya Transformasi Komunikasi Strategis Pemerintah

Peristiwa pergantian Hasan Nasbi ke Angga Raka Prabowo sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah pada Rabu, 17 September 2025 menjadi ilustrasi nyata bagaimana pemerintah berusaha merespons krisis komunikasi yang ada. Hasan Nasbi sebelumnya memimpin Presidential Communication Office (PCO) namun menghadapi kritik tajam, termasuk pernyataan dirinya sendiri bahwa ada persoalan yang tidak bisa lagi diatasi.

Transformasi PCO menjadi Badan Komunikasi Pemerintah dengan Angga Raka sebagai kepala sekaligus Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, menandai pergeseran strategi : dari sekadar “kantor juru bicara presiden” menuju lembaga koordinatif yang menghubungkan seluruh kementerian/lembaga. Ini merupakan upaya memperkuat konsistensi narasi, mempercepat respons isu, dan memastikan komunikasi digital menjadi bagian tak terpisahkan dari kebijakan publik.

Namun, pergantian figur tidak serta-merta menjamin keberhasilan. Tantangan ke depan adalah membuktikan bahwa perubahan struktur ini bukan kosmetik, melainkan transformasi nyata menuju komunikasi yang transparan, adaptif, kredibel, partisipatif, dan berbasis digital.

Menghadapi kondisi ini, pemerintah perlu menata ulang paradigma komunikasinya. Komunikasi bukan sekadar alat klarifikasi, melainkan instrumen strategis yang membangun legitimasi. Beberapa langkah penting yang dapat ditempuh adalah: Sistem Respons Cepat. Pemerintah wajib punya unit monitoring digital yang mampu merespons isu dalam hitungan jam, bukan hari. Konsistensi Narasi. Satu kebijakan, satu pesan. Disiplin komunikasi antarpejabat harus ditegakkan. Transparansi dan Empati. Mengakui kendala lebih kredibel daripada menutupinya. Rakyat lebih menghargai kejujuran yang empatik. Narasi Proaktif di Ruang Digital. Pemerintah perlu hadir dengan storytelling yang sederhana, visual menarik, dan relevan dengan kehidupan rakyat. Partisipasi Publik. Forum digital, polling, dan kolaborasi komunitas harus dibuka agar rakyat merasa dilibatkan. Literasi Digital Pejabat. Pelatihan komunikasi digital dan manajemen krisis perlu menjadi bagian dari pembaruan birokrasi.

Dengan strategi ini, komunikasi pemerintah tidak hanya meredam kritik, melainkan meneguhkan kepercayaan publik.

Harapan ke Depan

Krisis komunikasi di awal pemerintahan Prabowo–Gibran harus dipandang sebagai pelajaran penting. Ke depan, pola komunikasi pemerintah harus bertransformasi: dari sekadar penyampaian informasi menuju pembangunan kepercayaan publik.

Prinsip transparansi, adaptivitas, kredibilitas, partisipasi, dan digitalisasi perlu dijadikan fondasi. Tanpa itu, legitimasi politik hanya akan menjadi formalitas tanpa daya. Sebaliknya, bila dijalankan dengan serius, defisit kepercayaan bisa diubah menjadi surplus legitimasi.

Di era digital, kekuasaan tidak lagi ditentukan oleh siapa yang paling keras berbicara, tetapi oleh siapa yang paling dipercaya. Dan kepercayaan hanya bisa lahir dari komunikasi yang jernih, konsisten, dan manusiawi. Bandung, 18 September 2025** Penulis penggiat literasi nasional bertempat tinggal di Kota Badung.