Oleh Budi Setiawan
PERNYATAAN Bahlil Lahadalia, Ketua Umum DPP Partai Golkar yang baru, dalam Musyawarah Nasional XI Partai Golkar di Jakarta Convention Center, 21 Agustus 2024 lalu, telah memicu diskusi hangat. Saat menyebut “Raja Jawa” dalam visinya untuk Golkar, banyak yang mempertanyakan maksud sebenarnya dari istilah tersebut. Apakah “Raja Jawa” merujuk pada figur politik tertentu atau sekadar metafora untuk kekuasaan besar di Jawa? Metafora ini menimbulkan berbagai interpretasi dan pertanyaan tentang siapa yang dimaksud.
Penggunaan istilah “Raja Jawa” sebetulnya berpotensi menafikan keberagaman etnis di Jawa, seperti suku Sunda, Banten, dan Madura. Jawa bukanlah entitas yang homogen, dan menyederhanakan realitas ini bisa dianggap meremehkan peran suku-suku lain. Selain itu, fokus pada “Jawa” saja dapat memperkuat persepsi bahwa politik Indonesia terlalu terpusat di wilayah ini. Hal ini mengabaikan kontribusi penting dari wilayah-wilayah lain di Indonesia.
Secara semantik, “Raja Jawa” bisa merujuk pada sosok berpengaruh di Pulau Jawa. Namun, Bahlil tampaknya tidak merujuk pada raja dalam arti tradisional, melainkan figur politik dengan kekuasaan dominan, seperti Presiden Joko Widodo. Meski Jokowi tidak berasal dari keturunan bangsawan, ia telah menguasai panggung politik di Jawa dengan kekuatan besarnya dalam merintis dinasti politik baru. Penggunaan istilah ini tanpa kejelasan dapat membingungkan dan memicu perdebatan.
Dominasi Jokowi dalam politik nasional terlihat jelas dengan dukungan kuat dari partai-partai politik, kecuali mungkin PDI Perjuangan yang kini berbalik arah menjadikannya sebagai “anak durhaka”. Jokowi bukan hanya presiden secara formal, tetapi juga dianggap memiliki pengaruh besar di berbagai aspek kehidupan politik dan sosial. Namun, muncul pertanyaan apakah kekuasaan yang demikian besar ini sah secara kultural atau hanya hasil dari konsolidasi politik.
Bahlil mungkin secara tidak langsung mengkritik kekuasaan yang terpusat di satu orang atau wilayah. Meski memiliki legitimasi politik, kekuasaan ini mungkin tidak selalu sah secara kultural. Dalam konteks ini, mungkin yang dimaksud Bahlil adalah “Raja Jawa Palsu,” sosok dengan kekuasaan besar tetapi kurang dalam legitimasi kultural.
Jadi jelas istilah “Raja Jawa Palsu” lebih pas dan bisa dianggap sebagai kritik terhadap kekuasaan yang mungkin tidak memiliki legitimasi kultural yang sama dengan raja-raja tradisional di Jawa. *
* Budi Setiawan, pemerhati sosial politik alumnus FISIP Universitas Padjadjaran Bandung, mantan jurnalis senior media ibukota, bermukim di Kabupaten Subang, Jawa Barat.
