Oleh Emeraldy Chatra
Saya membuat sebuah model komunikasi yang saya namakan Model Komunikasi Politik Transformatif. Model ini terinspirasi oleh narasi yang berkembang dalam webinar Otoritaranisme Digital dan Matinya Komunikasi di Indonesia yang menghadirkan 13 orang profesor ilmu komunikasi (31 Januari 2024)
Substansi dari narasi yang saya tangkap para profesor menganggap teknologi digital mengandung dua sisi yang bertentangan. Di satu sisi ia sangat bermanfaat, tapi di sisi lain teknologi itu bisa mengancam kehidupan manusia.
Dalam pandangan saya, manfaat dan ancaman itu bukan dua entitas yang terpisah, seperti dua permukaan koin. Keduanya saling berkelindan.
Artinya, di dalam manfaat itu tersembunyi ancaman, seperti coklat dalam roti, yang membuat roti itu punya cita rasa coklat ketika dikunyah. Oleh karena tersimpan di dalam, orang tidak akan tahu roti itu rasa coklat, kecuali ada tulisan di bungkusnya.
Roti itu perumpamaan yang cocok untuk media yang kita konsumsi sehari-hari. Media menyebarkan banyak manfaat, menyuguhkan aneka informasi yang kita butuhkan.
Tapi ketika mengonsumsi media, sadar atau tidak, kita juga mengonsumsi apa yang tersembunyi di dalamnya. Sayangnya, media ibarat roti tanpa label, yang membuat kita tidak tahu apakah isinya daging atau sianida.
Untuk tahu apa yang ada dalam media kita membutuhkan analisis. Dari analisis dibuat model, agar apa yang terkandung di dalam media itu jadi lebih mudah dipahami.
Itulah tujuannya saya membuat model. Mudah-mudahan dengan melihat model itu orang jadi lebih mengerti.
Namun sebelum model itu dipahami saya perlu disclaimer bahwa model tidak lebih dari produk analisis. Ia boleh jadi benar dengan sedikit kecacatan, tapi mungkin juga lebih banyak cacatnya ketimbang kebenarannya. Debat terhadap sebuah model selalu terbuka.
Saya memberi nama model itu Model Komunikasi Politik Transformatif dengan alasan bahwa media adalah instrumen dari komunikasi politik yang mendorong perubahan. Perubahan ke arah mana? Model itu menunjukkan arahnya kepada bentuk masyarakat yang diperintah dengan filsafat dan sistem otoriter yang saya beri nama Otoritaranisme Baru.
Mengapa otoriter dan mengapa pula baru?
Biasanya otoritaranisme itu pikiran yang kemudian menjadi praktik pemerintahan. Pemerintah otoriter tidak memberi ruang bagi rakyat untuk menggunakan kehendak bebas (free will) yang mereka miliki.
Pemerintah otoriter menghendaki kepatuhan mutlak terhadap semua ‘kebijakan’ yang dibuat pemerintah. Dalam bentuk yang ekstrim pemerintah otoriter menempatkan diri lebih dari Tuhan sekaligus entitas yang sangat kejam.
Otoritaranisme awalnya hanya praktek pemerintahan dalam lingkup sebuah negara. Ia menjadi baru ketika filsafat dan praktik pemerintahan seperti itu meluas menjadi bentuk pemerintahan global, ketika dunia hanya punya satu model pemerintahan.
Bagaimana pemerintahan otoriter berskala global bisa terbentuk dijelaskan oleh model tadi. Media menjadi instrumen paling penting. Melalui media itulah jejaring kekuasaan otoriter ditebar tanpa disadari oleh kebanyakan warga dunia.
Media yang dimaksud adalah media yang sudah mengalami transformasi berkat perkembangan teknologi digital. Masyarakat mengenalnya sebagai media sosial. Tidak ada yang menyebutnya media kontrol, padahal itulah hakekat sebenarnya.
Media sosial atau media kontrol tidak hanya menjadi arena pertukaran informasi. Ia juga menjadi alat untuk menghimpun data pribadi (data mining) yang menginformasikan profil penggunanya. Melalui media itu pengendali mengetahui identitas pengguna, bagaimana ideologi dan perilakunya, bahkan sampai koordinat dan pergerakan pengguna dalam peta.
Media sosial akhirnya seperti malaikat yang mengikuti pengguna kemana pun mereka pergi. Pengendali mengetahui apakah pengguna masuk rumah sakit, toko, tempat pelacuran. Singkatnya, tak ada lagi yang rahasia dari pengguna. Privasi hancur lebur.
Siapa pengendali? Ia adalah entitas yang menguasai teknologi digital dan semua instrumen pendukungnya. Entitas inilah yang kelak menjadi penguasa global, yang memerintah dunia dengan sistem otoriter. Ia akan menuntut kepatuhan mutlak umat manusia di bumi dan bisa bertindak sangat tidak manusiawi.
Tentu saja keberadaan entitas penguasa global itu bukan halusinasi. Penggunaan media berbasis internet untuk mengontrol masyarakat sudah dipraktekan di China. Melalui gadget pemerintah China dapat memantau pergerakan warganya setiap saat.
Di China juga diterapkan Social Credit System (shèhuì xìnyòng tǐxì) untuk memberikan whitelist (nilai baik yang diganjar dengan pemberian fasilitas dan pelayanan) dan blacklist (nilai buruk yang membuat orang kehilangan sebagian atau keseluruhan hak sosial dan ekonominya). Orang yang di-blacklist karena tidak patuh nasibnya mengenaskan dan dipermalukan di depan umum.
Kepatuhan mutlak itu identik dengan perbudakan. Rakyat tidak berkutik, tidak mampu menolak apapun yang diperintahkan oleh penguasa. Kalau kepatuhan mutlak itu jadi kewajiban manusia di seluruh dunia, tentu perbudakan global yang akan terjadi.
Rencana ke arah itu sudah terbaca dari rencana-rencana sebuah organisasi global yang mengampanyekan uang digital, digital ID, dan semboyan You’ll own nothing and be happy. Gerakan organisasi ini sangat penting diwaspadai oleh seluruh warga dunia karena rencananya sangat berbahaya. Otoritaranisme baru dan perbudakan global akan wujud melalui organisasi tersebut. *
* Dr Emeraldy Chatra, M.Ikom, dosen senior dan Ketua Prodi S2 Komunikasi Universitas Andalas (Unand), pemerhati budaya komunikasi dan media, bermukim di Kota Padang, Sumatera Barat.
