HomeNasionalWali Kota Bandung akan Jadikan Banyumas Referensi Perkuat Kebijakan Pengelolaan Sampah 
Nasional

Wali Kota Bandung akan Jadikan Banyumas Referensi Perkuat Kebijakan Pengelolaan Sampah 

admin@bandungposadmin@bandungposno commentbanyumaspengelolaan sampah
199views
Bandung, bandungpos.id –Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan menyatakan, akan menjadikan Banyumas sebagai referensi penting dalam memperkuat kebijakan pengelolaan sampah di wilayah perkotaan.

Hal itu disampaikan Farhan saat menghadiri Launching RDF dan Recycling Center Kabupaten Banyumas di TPST dan RDF Center Sokaraja, Selasa, (3/2/2026), yang turut dihadiri jajaran Dinas Lingkungan Hidup dan sejumlah Camat.

Ia menilai keberhasilan Banyumas terletak pada rasio pengolahan sampah yang mampu mengimbangi timbulan harian.

“Saya tidak melihat dari seberapa besar volumenya, tapi dari rasionya. Perbandingan antara timbulan sampah dan yang bisa diolah di Banyumas ini sudah sangat baik,” kata Farhan.

Farhan menyebut, Pemkot Bandung saat ini tengah mendorong penguatan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan, termasuk pemanfaatan RDF, dengan menyesuaikan karakter kota besar yang memiliki kepadatan penduduk tinggi.

“Kondisi Bandung tentu berbeda, tapi prinsipnya sama. Sistemnya harus berjalan konsisten dan sampah harus benar-benar selesai diolah,” ujarnya.

Wakil Menteri Lingkungan Hidup (Wamen LH), Diaz Faisal Malik Hendropriyono dalam kesempatan tersebut mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung perkuat pengelolaan sampah berbasis Refuse Derived Fuel (RDF) dengan mencontoh praktik baik yang telah berjalan di Kabupaten Banyumas.
Menurut Diaz, Banyumas telah menunjukkan model pengelolaan sampah yang tidak hanya membangun fasilitas, tetapi juga memastikan sistem berjalan dari hulu hingga hilir, termasuk kepastian penyerapan RDF oleh industri.
“Apa yang dilakukan Banyumas ini bisa menjadi barometer nasional. Ini juga menjadi pembelajaran penting bagi daerah lain, termasuk Kota Bandung,” ujar Diaz.
Ia menyebut, salah satu kunci keberhasilan Banyumas adalah kepastian off taker RDF, sehingga fasilitas pengolahan tidak terbengkalai seperti yang terjadi di beberapa daerah lain.
“Kita belajar dari pengalaman Lulut Nambo Bogor dan Rorotan Jakarta. Tanpa kepastian penyerapan RDF, fasilitas tidak akan berjalan optimal. Ini yang perlu diperhatikan serius oleh daerah-daerah, termasuk Bandung,” ungkapnya.
Diaz memaparkan kondisi nasional pengelolaan sampah yang masih menghadapi tantangan besar. Dari sekitar 4.494 TPS 3R di Indonesia, sekitar 35 persen tidak aktif, dan banyak TPST yang belum beroperasi optimal. Oleh karena itu, KLH mendorong reaktivasi fasilitas sekaligus penguatan manajemen pengelolaan.
“Paradigma kumpul, angkut, buang sudah tidak bisa lagi. Banyumas membuktikan bahwa pengelolaan sampah bisa dijalankan dengan benar,” ucap Diaz.
Ia juga mengungkapkan, tingkat pengelolaan sampah Banyumas telah mencapai 77 persen, jauh di atas rata-rata nasional yang masih berada di kisaran 25 persen. Capaian tersebut dinilai sebagai bukti sistem yang berjalan efektif dan berkelanjutan.
Selain aspek teknis, Diaz mengapresiasi keberhasilan Banyumas meraih hibah United Nations Capital Development Fund (UNCDF) senilai USD 150.000, satu-satunya di Indonesia. Menurutnya, pencapaian tersebut menunjukkan kuatnya inovasi dan kolaborasi lintas sektor, meski dengan alokasi APBD yang relatif kecil.
Diaz berharap praktik baik Banyumas dapat direplikasi oleh daerah lain, termasuk Kota Bandung, sebagai upaya mempercepat penyelesaian persoalan sampah nasional.
“Masalah sampah ini bukan hanya soal kebersihan, tapi soal kesehatan dan keberlanjutan hidup. Karena itu, perlu kerja nyata dan konsisten dari semua pihak,” pungkasnya. (rob)**
Tags :banyumaspengelolaan sampah
add a comment

Leave a Response

admin@bandungpos

admin@bandungpos

view all posts

BACA JUGA