Oleh: Ridhazia
DOKUMEN Duta Besar Britania Raya Sir Andrew Gilchrist dirahasiakan. Malah disimpan di Arsip Churchill di Churchill College, Universitas Cambridge.
Tapi dokumen yang kemudian populer sebagai Dokumen Gilchrist (Gilchrist Document) kerap menjadi rujukan para analis politik dalam menafsir alih kekuasaan tahun 1965.
Berdasarkan dokumen itu peristiwa alih kekuasaan diasumsikan “dikendalikan” dari negara lain. Dalam hal ini Amerika dan Inggris. Dengan kata lain, kejadian berdarah dengan ratusan ribu korban tidak sepenuhnya sebagai drama dan konflik politik di dalam negeri Indonesia.
Apa itu Dokumen Gilchrist?
Dokumen Gilchrist adalah surat dari Duta Besar Inggris di Jakarta Andrew Gilchrist yang ditujukan kepada Kementerian Luar Negeri Inggris. Surat ini merujuk pada rencana gabungan AS – Inggris untuk intervensi militer di Indonesia sebelum meletus peristiwa politik tahun 1965.
Dalam sejarah Indonesia, tanggal 30 September 1965 telah terjadi peristiwa Gerakan 30 September (G30S) PKI sebagai percobaan kudeta oleh partai komunis Indonesia (PKI) atas kekuasaan Presiden Soekarno. Tapi bisa dikendalikan pihak militer.
Keterlibatan Intelejen AS
Tetapi falam tafsir lain, peralihan kekuasaan tahun 1965 sebagai puncak perbedaan orientasi politik antara Indonesia dengan Amerika Serikat.
Apalagi pada 1954, Indonesia menolak bergabung ke dalam aliansi pertahanan di bawah AS untuk membendung komunisme bernama SEATO.
Penolakan itu ditafsirkan menjauhnya Indonesia dari AS. Apalagi Indonesia mengginisiasi Konferensi Asia-Afrika (KAA) pada 1955 di Bandung mengundang China.
Ditambah lagi Presiden Indonesia itu sempat mampir ke Moskow dan Beijing setelah kunjungan kenegaraan ke Washington.
Bergerak Kiri
Tafsir politik Amerika Serikat atas sikap Sukarno yang cenderung bergerak ke “kiri”. Pusat intelejen Amerika Serikat CIA kemudian menjalankan operasi untuk meruntuhkan kekuasaan Sukarno dengan mendukung sejumlah pemberontakan di Tanah Air.
Satu diantaranya, pemberontakan oleh PRRI (Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia) yakni gerakan oposisi pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat yang melahirkan pemerintah tandingan pada 15 Februari 1958.*
* Ridhazia, dosen senior Fidkom UIN Sunan Gunung Djati, jurnalis dan kolumnis, pemerhati psikologi dan komunikasi sosial politik, bermukim di Bandung, Jawa Barat.
