Oleh: Widodo
TANGGAL 27 Juli 1996 bukan sekadar angka di kalender. Banyak orang mengenalnya sebagai Peristiwa Kudatuli (Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli), sebuah peristiwa yang hingga kini masih menyisakan tanda tanya, luka, dan cerita yang belum sepenuhnya selesai.
Awalnya, konflik terjadi di tubuh PDI. Saat itu, Megawati Soekarnoputri yang terpilih sebagai ketua umum memiliki dukungan besar dari akar rumput. Namun pemerintah Orde Baru mengakui kepengurusan lain yang dipimpin Soerjadi. Kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro, Jakarta, yang diduduki pendukung Megawati selama berminggu-minggu, akhirnya diserbu pada pagi 27 Juli 1996. Bentrokan pun pecah.
Setelah itu Jakarta berubah. Massa berhamburan, kerusuhan meluas, kendaraan dibakar, gedung rusak, dan aparat melakukan penangkapan besar-besaran. Di sinilah persoalan muncul. Hingga hari ini, jumlah korban masih menjadi perdebatan. Data resmi negara mencatat korban tewas dan luka dalam jumlah tertentu, tetapi berbagai organisasi masyarakat sipil, keluarga korban, dan Tim Gabungan Pencari Fakta menyebut ada orang yang hilang dan dugaan korban lebih banyak. Perbedaan data itu membuat peristiwa ini tetap menjadi salah satu catatan kelam yang belum sepenuhnya terungkap.
Kalau zaman sekarang ada media sosial, mungkin tagarnya sudah jutaan. Tahun 1996? Jangankan bikin utas panjang, fotokopi selebaran saja sudah bikin deg-degan. Netizen waktu itu bukan sibuk cari sinyal, tapi cari wartawan yang berani menulis.
Dari peristiwa itulah lahir gelombang perlawanan yang semakin besar terhadap pemerintahan Orde Baru. Mahasiswa, aktivis, buruh, seniman, hingga kelompok masyarakat sipil mulai bersatu menyuarakan perubahan. Dua tahun kemudian, pada 1998, gelombang reformasi berhasil mengakhiri kekuasaan Presiden Soeharto yang telah berlangsung lebih dari tiga dekade.
Salah satu nama yang mencuat adalah Budiman Sudjatmiko, Ketua Umum Partai Rakyat Demokratik (PRD). Saat itu ia masih sangat muda, vokal, dan menjadi salah satu tokoh yang paling diburu aparat. Ia dipenjara karena aktivitas politiknya. Menariknya, perjalanan sejarah memang penuh tikungan. Bertahun-tahun kemudian, Budiman justru duduk di DPR RI dan kini menjadi politikus Partai Gerindra. Sejarah kadang memang seperti jalan tol Indonesia: lurus sedikit, beloknya tiba-tiba.
Namun, di balik semua dinamika politik, ada satu pelajaran penting. Demokrasi tidak lahir begitu saja. Ada orang yang kehilangan pekerjaan, kebebasan, bahkan nyawa. Ada keluarga yang hingga kini masih menunggu jawaban tentang nasib orang yang mereka cintai.
Tiga puluh tahun berlalu. Indonesia memang telah berubah. Pers lebih bebas, masyarakat lebih berani berbicara, dan ruang demokrasi jauh lebih terbuka dibanding masa itu. Meski demikian, penyelesaian berbagai dugaan pelanggaran HAM masa lalu masih menjadi pekerjaan rumah yang terus diperbincangkan.
Mengenang 27 Juli bukan untuk membuka luka lama, melainkan agar kita tidak mengulanginya. Sebab bangsa yang besar bukanlah bangsa yang pura-pura lupa, melainkan bangsa yang berani belajar dari sejarahnya. Dan semoga, kalau sejarah suatu hari mengetuk pintu lagi, yang membuka bukan lagi pentungan, melainkan akal sehat. *
* Widodo, kulmunis, pemerhati keruwetan sosial, praktisi penyiaran, Ketua Persatuan Penyiar Radio Indonesia (Persiari), bermukim di Pontianak, Kalimantan Barat.
