Oleh: Budi Setiawan
DALAM setiap bencana besar, publik biasanya menunggu dua hal: tindakan cepat dan informasi yang jernih. Sayangnya, yang sering muncul justru retorika yang berlari lebih kencang daripada fakta.
Pernyataan responsif “93 persen nyala malam ini” yang diucapkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di hadapan Presiden Prabowo saat meninjau banjir dan longsor Aceh adalah contoh telanjang bagaimana komunikasi krisis kita masih sibuk menjaga performa ketimbang ketepatan.
Ucapan Bahlil terdengar tegas, penuh keyakinan, dan seolah membawa kabar baik di tengah gelap. Namun publik Aceh yang malam itu tetap berada dalam kegelapan punya pengalaman berbeda. Mereka hidup dalam realitas yang menolak tunduk pada angka 93 persen. Ketika kenyataan tak sesuai dengan klaim, istilah “prank Bahlil” pun lahir dari warganet—sebuah ejekan spontan yang sesungguhnya menandai retaknya kepercayaan publik terhadap laporan resmi Bahlil.
Permintaan maaf yang disampaikan Bahlil dua hari kemudian tentu langkah minimal yang harus dilakukan. Ia mengakui pelayanan pemulihan listrik belum maksimal. Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, ikut hadir mengutarakan hal serupa sambil menjelaskan kerusakan jaringan yang jauh lebih parah dari perkiraan awal.
Akan tetapi, permintaan maaf saja tidak otomatis menjawab bagaimana data yang begitu absolut dapat keluar dari seorang menteri di tengah situasi yang menuntut kehati-hatian teknis.
Masalah sebenarnya tidak berhenti pada individual. Kita harus berani melihat pola lama yang terus berulang: pemerintah terlalu cepat menjual optimisme, tetapi terlalu lambat memastikan akurasinya. Ini menunjukkan kerapuhan struktur komunikasi krisis kita.
Informasi lapangan tidak tunggal, data teknis sering tidak sinkron, dan pejabat di garis depan kerap menjawab pertanyaan Presiden seperti mengikuti ujian mendadak yang menuntut kepastian absolut—padahal kondisi di lapangan berubah setiap jam dan penuh ketidakpastian.
Kita layak bertanya: mengapa negara sebesar ini belum memiliki protokol komunikasi yang mencegah pejabat memberikan angka pasti tanpa verifikasi berlapis? Mengapa tekanan untuk tampil kompeten lebih dominan ketimbang kewajiban menjaga kebenaran? Dan kenapa budaya birokrasi masih memuja “jawaban cepat” bukannya “jawaban benar”?
Masyarakat Aceh yang terdampak banjir tidak butuh angka 93 persen. Mereka butuh terang yang betul-betul menyala. Mereka butuh empati dan kehadiran negara yang bekerja, bukan narasi teknokratis yang dibuat untuk menenangkan publik di depan kamera. Mereka butuh kepastian bahwa negara tidak hanya menata citra, tetapi menata ulang prioritas: memastikan setiap titik yang terputus jaringan benar-benar dipulihkan.
Di tengah krisis, retorika memang menggoda. Ia menawarkan rasa aman instan dan ilusi bahwa pemerintah serba siap. Namun krisis selalu membongkar apa yang retorika coba tutupi: lemahnya koordinasi, longgarnya kontrol data, dan jauhnya jarak antara laporan di meja dan realitas yang dialami warga.
Pada akhirnya, persoalan ini bukan semata tentang Bahlil Lahadalia yang salah bicara. Ini tentang kultur kepemimpinan yang masih bertumpu pada asumsi performatif. Bila krisis terus dijawab dengan keyakinan kosong, maka yang padam bukan hanya listrik—melainkan kepercayaan publik. Bisa jadi begitu, kan?
Budi Setiawan, pemerhati sosial politik, alumnus FISIP Universitas Padjadjaran Bandung, mantan jurnalis senior
Budi Setiawan
DALAM setiap bencana besar, publik biasanya menunggu dua hal: tindakan cepat dan informasi yang jernih. Sayangnya, yang sering muncul justru retorika yang berlari lebih kencang daripada fakta.
Pernyataan responsif “93 persen nyala malam ini” yang diucapkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di hadapan Presiden Prabowo saat meninjau banjir dan longsor Aceh adalah contoh telanjang bagaimana komunikasi krisis kita masih sibuk menjaga performa ketimbang ketepatan.
Ucapan Bahlil terdengar tegas, penuh keyakinan, dan seolah membawa kabar baik di tengah gelap. Namun publik Aceh yang malam itu tetap berada dalam kegelapan punya pengalaman berbeda. Mereka hidup dalam realitas yang menolak tunduk pada angka 93 persen. Ketika kenyataan tak sesuai dengan klaim, istilah “prank Bahlil” pun lahir dari warganet—sebuah ejekan spontan yang sesungguhnya menandai retaknya kepercayaan publik terhadap laporan resmi Bahlil.
Permintaan maaf yang disampaikan Bahlil dua hari kemudian tentu langkah minimal yang harus dilakukan. Ia mengakui pelayanan pemulihan listrik belum maksimal. Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, ikut hadir mengutarakan hal serupa sambil menjelaskan kerusakan jaringan yang jauh lebih parah dari perkiraan awal.
Akan tetapi, permintaan maaf saja tidak otomatis menjawab bagaimana data yang begitu absolut dapat keluar dari seorang menteri di tengah situasi yang menuntut kehati-hatian teknis.
Masalah sebenarnya tidak berhenti pada individual. Kita harus berani melihat pola lama yang terus berulang: pemerintah terlalu cepat menjual optimisme, tetapi terlalu lambat memastikan akurasinya. Ini menunjukkan kerapuhan struktur komunikasi krisis kita.
Informasi lapangan tidak tunggal, data teknis sering tidak sinkron, dan pejabat di garis depan kerap menjawab pertanyaan Presiden seperti mengikuti ujian mendadak yang menuntut kepastian absolut—padahal kondisi di lapangan berubah setiap jam dan penuh ketidakpastian.
Kita layak bertanya: mengapa negara sebesar ini belum memiliki protokol komunikasi yang mencegah pejabat memberikan angka pasti tanpa verifikasi berlapis? Mengapa tekanan untuk tampil kompeten lebih dominan ketimbang kewajiban menjaga kebenaran? Dan kenapa budaya birokrasi masih memuja “jawaban cepat” bukannya “jawaban benar”?
Masyarakat Aceh yang terdampak banjir tidak butuh angka 93 persen. Mereka butuh terang yang betul-betul menyala. Mereka butuh empati dan kehadiran negara yang bekerja, bukan narasi teknokratis yang dibuat untuk menenangkan publik di depan kamera. Mereka butuh kepastian bahwa negara tidak hanya menata citra, tetapi menata ulang prioritas: memastikan setiap titik yang terputus jaringan benar-benar dipulihkan.
Di tengah krisis, retorika memang menggoda. Ia menawarkan rasa aman instan dan ilusi bahwa pemerintah serba siap. Namun krisis selalu membongkar apa yang retorika coba tutupi: lemahnya koordinasi, longgarnya kontrol data, dan jauhnya jarak antara laporan di meja dan realitas yang dialami warga.
Pada akhirnya, persoalan ini bukan semata tentang Bahlil Lahadalia yang salah bicara. Ini tentang kultur kepemimpinan yang masih bertumpu pada asumsi performatif. Bila krisis terus dijawab dengan keyakinan kosong, maka yang padam bukan hanya listrik—melainkan kepercayaan publik. Bisa jadi begitu, kan?*
*Budi Setiawan, pemerhati sosial politik, alumnus FISIP Universitas Padjadjaran Bandung, mantan jurnalis senior.
