Bandung, BANDUNGPOS.ID – Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Jawa Barat, Dr. Hery Antasari, ST, M.Dev.Plg., menegaskan pentingnya Rapat Kerja Daerah (Rakerda) sebagai forum strategis untuk merumuskan program dan rekomendasi pengembangan olahraga disabilitas.
Menurut Hery, seluruh kebijakan harus dibahas dan disepakati bersama oleh para pemangku kepentingan, khususnya NPCI kabupaten/kota dan NPCI Jawa Barat.
“Kalau kita bicara normatif, tentu Rakerda ini merumuskan program dan rekomendasi yang baik, yang disepakati dan didiskusikan oleh seluruh stakeholder olahraga disabilitas, khususnya NPCI kabupaten/kota dan NPCI Jawa Barat,” ujar Hery usai membuka Rakerda NPCI Jabar tahun 2025 di Hotel Golden Flower Jalan Asia Afrika Kota Bandung, Selasa (30/12/2025).
Rakerda dihadiri Ketua NPCI Jabar Hary Susanto, Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga Dispora Jabar Hendri Winoto serta perwaklan dari 27 Pengcab NPCI Kota dan Kabupaten.
Lebih lanjut Hery mengatakan, tahun ini memiliki tantangan tersendiri karena merupakan masa adaptasi dan transisi. Perubahan kepemimpinan di tingkat pusat maupun daerah, mulai dari gubernur, wali kota, hingga bupati, berdampak langsung pada kebijakan, termasuk masalah penganggaran.
“Tahun ini adalah tahun adaptasi dan transisi. Gubernur baru, wali kota baru, bupati baru, kebijakan baru. Yang paling terasa sekarang tentu soal anggaran,” ungkap alumnus ITB , alumnus UNPAD dan alumnus Universitas Queensland ini.
Meski dihadapkan pada berbagai keterbatasan, Hery menegaskan bahwa agenda olahraga disabilitas harus tetap berjalan. Ia menilai bahwa pembinaan dan kompetisi tidak boleh terhenti dalam kondisi apa pun.
“Life must go on. PEPARDA harus jalan, pelatnas harus jalan, semuanya harus tetap berjalan apa pun yang terjadi,” tegas Hery.
Karena itu, ia menitipkan harapan agar Rakerda mampu menghasilkan langkah-langkah strategis yang lebih teknis dan adaptif. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengantisipasi perubahan kebijakan, terutama yang berkaitan dengan penganggaran, penyelenggaraan event, hingga kesiapan sarana dan prasarana cabang olahraga disabilitas.
“Rakerda ini harus melahirkan langkah-langkah strategis yang lebih teknis untuk mengantisipasi perubahan-perubahan yang ada, mulai dari penganggaran, penyelenggaraan event, sampai menghadapi cabang olahraga yang punya kendala sarana-prasarana,” ungkap Hery.
Hery menyebut, kondisi saat ini berbeda dibandingkan dua tahun lalu, ketika program lama masih bisa digunakan dengan sedikit penyesuaian. Kini – ujar Hery, diperlukan perubahan yang lebih signifikan agar pembinaan dan kompetisi tetap berjalan optimal.
“Kalau sekarang harus ada perubahan yang sedikit drastis. Cara-cara lama tidak selalu bisa dipakai, harus ada pendekatan baru,” katanya.
Terkait penyelenggaraan Pekan Paralimpik Daerah (PEPARDA) tahun depan , Hery menyampaikan bahwa lokasi telah ditetapkan melalui surat keputusan, dengan Indramayu sebagai tuan rumah. Namun, keputusan tersebut masih dalam tahap asesmen akhir untuk memastikan kesiapan daerah.
“Secara SK, Indramayu sudah ditetapkan. Tapi kami masih melakukan asesmen kesiapan, dan hasilnya akan kami laporkan ke Pak Gubernur,” ujarnya.
Hery menegaskan bahwa keputusan akhir masih bisa berubah apabila dinilai kurang memenuhi kebutuhan khusus olahraga disabilitas. Menurut Hery, prioritas utama adalah memastikan atlet tidak mengalami kesulitan akibat keterbatasan sarana dan prasarana.
“Olahraga disabilitas punya kebutuhan yang berbeda. Kalau penyelenggaraan justru menyulitkan atlet, itu kasihan. Keputusan akhir kemungkinan diambil dalam satu hingga dua minggu ke depan, setelah saya lapor langsung ke Pak Gubernur,” ucapnya. (den)
