Perpustakaan Nasional : Lembaga Arsip atau Mesin Pengetahuan Bangsa

Oleh : M Kh Rachman Ridhatullah, S.Sos, M.Si.

Secara mandat, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia memegang peran mulia. Ia mengelola deposit nasional, menghimpun koleksi, menyediakan layanan, membina jejaring perpustakaan, dan menjaga ingatan kolektif bangsa. Di atas kertas, fungsinya lengkap dan terhormat. Struktur organisasinya pun kuat—rapi secara administratif, patuh regulasi, dan akuntabel dalam pengelolaan sumber daya negara.

 KITA– hidup di zaman yang aneh. Informasi tumpah ruah seperti hujan deras, tapi pengetahuan yang benar-benar menuntun kebijakan justru terasa kering. Data ada di mana-mana, riset berlimpah, laporan menumpuk—namun keputusan publik sering terasa seperti menebak arah angin. Di tengah paradoks ini, pertanyaan penting muncul: di mana posisi Perpustakaan Nasional? Apakah ia cukup puas menjadi gudang arsip yang rapi dan sunyi, atau siap naik level menjadi mesin pengetahuan aktif yang ikut menggerakkan bangsa—terutama di era AI dan big data yang serba cepat ini?

Secara mandat, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia memegang peran mulia. Ia mengelola deposit nasional, menghimpun koleksi, menyediakan layanan, membina jejaring perpustakaan, dan menjaga ingatan kolektif bangsa. Di atas kertas, fungsinya lengkap dan terhormat. Struktur organisasinya pun kuat—rapi secara administratif, patuh regulasi, dan akuntabel dalam pengelolaan sumber daya negara.

Namun di sinilah ironi bermula. Kekuatan administratif belum tentu berbanding lurus dengan kekuatan strategis. Banyak energi organisasi tersedot untuk memastikan proses berjalan sesuai aturan, sementara pertanyaan “apa dampak pengetahuan ini bagi kebijakan dan kehidupan publik?” sering tertinggal di belakang. Mandat strategis untuk menjadi rujukan pengetahuan nasional masih lebih sering diterjemahkan sebagai tugas teknis: mengoleksi, menyimpan, dan melayani—bukan mengolah, menerjemahkan, dan menggerakkan.

Akibatnya, ada jarak yang menganga antara niat besar dan praktik sehari-hari. Perpustakaan tampak sibuk, tetapi belum tentu relevan dalam percakapan strategis negara.

Terputusnya Pengetahuan

Masalah intinya sederhana namun serius: pengetahuan tidak mengalir mulus ke ruang pengambilan keputusan. Koleksi boleh besar, database boleh canggih, tetapi dampaknya pada kebijakan sering kali kecil. Mengapa? Karena pengetahuan berhenti sebagai “bahan bacaan”, bukan “bahan keputusan”.

Di banyak negara maju, ada fungsi yang disebut knowledge translation—kemampuan menerjemahkan riset, data, dan literatur menjadi insight yang ringkas, kontekstual, dan relevan bagi pembuat kebijakan. Di sini, fungsi itu belum berdiri kokoh secara struktural. Akibatnya, pejabat publik lebih sering mengandalkan ringkasan cepat dari konsultan atau bahkan hasil pencarian instan, ketimbang menjadikan perpustakaan nasional sebagai rujukan strategis.

Padahal, perpustakaan punya modal besar: kepercayaan publik, kekayaan sumber, dan SDM profesional. Sayangnya, tanpa mekanisme penerjemahan pengetahuan, semua itu seperti air jernih yang terjebak di waduk—bersih, tapi tidak mengaliri sawah-sawah kebijakan.

Peran Baru Pustakawan

Jika situasi ini dibiarkan, risikonya bukan sekadar soal citra lembaga. Perpustakaan nasional bisa terpinggirkan dari diskursus publik. Ia tetap ada, tetapi tidak didengar. Sementara itu, platform global berbasis AI dan algoritma akan mengambil alih peran kurasi pengetahuan—menentukan apa yang dianggap penting, relevan, dan “layak dipercaya”.

Dampak lanjutannya lebih serius: negara kehilangan peluang untuk membangun kepemimpinan pengetahuan nasional. Kita punya arsip, tapi tidak punya suara. Kita punya data, tapi tidak punya arah. Dalam jangka panjang, ini berbahaya—karena bangsa yang tidak mengelola pengetahuannya sendiri akan bergantung pada narasi dan kepentingan pihak lain.

Sudah saatnya kita membayangkan ulang Perpustakaan Nasional sebagai knowledge engine, bukan sekadar etalase pengetahuan. Artinya, struktur dan cara kerja perlu bergeser dari berbasis fungsi ke berbasis dampak. Bukan hanya “berapa koleksi ditambah”, tetapi “keputusan apa yang menjadi lebih baik karena pengetahuan ini”.

Ini tidak berarti meninggalkan mandat klasik, melainkan menaikkannya satu level. Koleksi tetap penting, tetapi harus diolah. Layanan tetap perlu, tetapi harus strategis. Pustakawan tidak hanya menjadi penjaga rak digital, melainkan penerjemah makna di tengah kebisingan informasi.

Di era AI, peran manusia justru semakin krusial: memberi konteks, etika, dan kebijaksanaan. Jika Perpustakaan Nasional berani mengambil peran ini, ia tidak hanya relevan—ia menjadi penentu arah. Karena pada akhirnya, bangsa besar bukan hanya bangsa yang banyak menyimpan pengetahuan, tetapi bangsa yang mampu menggunakannya dengan cerdas. # Serial tulisan reflektif tentang dunia literasi menyambut hadirnya Ramadhan 1447 H

# “Puasa mengajarkan kita menahan lapar ; literasi mengajarkan kita menahan diri dari kebodohan”, sebab ramadhan bukan hanya hanya sekedar jeda makan, tapi sekaligus jeda dari rasa malas membaca dan berpikir lebih kritis atas kondisi yang sedang dialami saat ini. Penulis Ketua 1 PP GPMB 2023-2027,Dewan Penasehat PP GLN Gareulis 2025-203, Founder & CEO Padepokan Dakwah Kreatif Bandung