Ono Surono Soroti Ketimpangan Jabar, Jalan Rusak hingga Kecamatan Tanpa SMA-SMK

BANDUNG, Bandungpos.id –  Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono menyoroti masih adanya kesenjangan pembangunan antarwilayah di Jawa Barat, meski secara data provinsi ini disebut sudah tidak memiliki desa berstatus tertinggal.

Menurut Ono, capaian dalam data statistik perlu dilihat kembali dengan kondisi nyata masyarakat. Sebab, ketika turun ke sejumlah daerah, dirinya masih menemukan persoalan mendasar mulai dari konektivitas jalan, akses pendidikan, kondisi sekolah, hingga ketersediaan listrik.

Persoalan tersebut, kata Ono, terutama masih mudah ditemukan di wilayah Jawa Barat bagian selatan.

“Jawa Barat angka terakhir itu sudah tidak ada desa yang tertinggal. Tapi saya tidak pernah percaya ya terkait dengan data-data itu. Karena faktanya, walaupun sudah tidak ada desa yang tertinggal berdasarkan data dari BPS, tapi kalau kita masuk ke desa-desa misalnya di Garut Selatan, di Cianjur Selatan, masih banyak jalan-jalan yang terputus, masih banyak dalam satu kecamatan tersebut tadi belum ada SMA-SMK,” kata Ono baru-baru ini.

Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat itu mengatakan, persoalan pendidikan menjadi salah satu gambaran bahwa pemerataan pembangunan masih membutuhkan perhatian serius.

Di beberapa wilayah, ia mengaku masih menjumpai fasilitas pendidikan dasar dengan kondisi yang jauh dari memadai.

“Ada satu desa yang sama sekali misalnya tidak mempunyai SD dengan kualitas yang baik, misalnya ada SD yang masih bangunan seadanya, masih berlantai tanah. Itu masih kita dapati di Jawa Barat bagian selatan,” ujarnya.

Kondisi tersebut, menurut Ono, menunjukkan persoalan ketimpangan pembangunan antara wilayah utara dan selatan Jawa Barat belum sepenuhnya selesai.

Namun, ia mengingatkan persoalan pemerataan juga tidak bisa hanya dilihat melalui pembagian antara Jabar Utara dan Jabar Selatan.

Wilayah industri seperti Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, dan Karawang, misalnya, relatif memiliki kemampuan lebih besar dalam menangani kebutuhan pembangunan. Kondisinya berbeda dengan sejumlah daerah lain di kawasan utara.

“Kalau bicara Subang misalnya, lalu Indramayu, Cirebon, masih banyak nggak desa-desa yang belum terjamah. Di Indramayu saja masih ada beberapa desa yang belum dialiri listrik sehingga harus pakai tenaga surya,” katanya.

Karena itu, Ono mendorong agar arah pembangunan Jawa Barat tidak lagi bertumpu pada wilayah tertentu. Penentuan prioritas, menurutnya, harus berangkat dari kebutuhan riil masyarakat di setiap daerah.

“Sehingga fokus kita mudah-mudahan sudah tidak ada lagi prioritas pembangunan yang mengarah ke satu dua wilayah saja, tapi benar-benar berdasarkan kebutuhan rakyat di desa atau seluruh wilayah di Jawa Barat,” ujarnya.

Jabar Selatan Punya Potensi Besar

Di sisi lain, Ono menilai pemerataan infrastruktur juga penting untuk membuka potensi ekonomi yang selama ini belum dikembangkan secara optimal, khususnya di Jawa Barat bagian selatan.

Wilayah tersebut memiliki kekuatan pada sektor pertanian, perkebunan hingga perikanan.

Khusus sektor perikanan, potensi sumber daya ikan di pesisir selatan dinilai cukup besar, tetapi pemanfaatannya masih terbatas.

“Selatan misalnya ya, selatan itu kan potensinya sangat bagus ya di pertanian, di perkebunan, di perikanan. Di perikanan misalnya, karena kebetulan latar belakang saya perikanan, jadi laut bagian selatan itu laut yang mempunyai potensi sumber daya ikan yang besar tapi belum dieksplorasi maksimal karena memang jumlah nelayannya sedikit,” katanya.

Salah satu upaya yang didorong adalah penguatan infrastruktur pendukung sektor perikanan, termasuk revitalisasi pelabuhan di Cidaun.

Pangandaran juga dinilai memiliki peluang besar untuk mengembangkan sektor perikanan berdampingan dengan pariwisata.

“Ini potensi yang sangat baik apabila dikembangkan. Maka misalnya tahun ini kita bangun misalnya di Cidaun ada pelabuhan yang kita dorong revitalisasinya. Lalu di Pangandaran, selain pariwisata juga potensi perikanannya juga sangat besar,” lanjutnya.

Namun, potensi ekonomi tersebut sulit berkembang maksimal tanpa dukungan konektivitas yang memadai.

Ono menilai kondisi jalan nasional di jalur selatan saat ini relatif baik. Persoalan muncul ketika masyarakat harus mengakses sentra produksi melalui jalan kabupaten maupun jalan desa yang sebagian kondisinya masih rusak.

“Tapi di sisi lain kita hanya mempunyai satu ruas jalan nasional saja. Jalan nasionalnya sudah bagus dari mulai Sukabumi sampai Tasik sudah bagus. Tapi pada saat masuk sedikit ke tengah, menghadapi jalan kabupaten yang masih rusak, jalan desa yang masih rusak,” katanya.

Menurut Ono, pembangunan infrastruktur di Jabar Selatan karena itu tidak semata-mata menyangkut pembangunan jalan.

Infrastruktur harus mampu membuka akses masyarakat terhadap pusat pendidikan, pelayanan dasar, sekaligus menghubungkan kawasan produksi dengan pasar.

“Sehingga perhatian kita bagaimana infrastruktur untuk mendukung potensi sumber daya alam yang sangat baik di Jabar Selatan juga ya harus kita kerjakan,” pungkasnya. (adem/BNN)