Ngopi Sewarung

Negara Membiarkan Pentas Pembodohan Terus Berlangsung di Panggung Politik

Oleh Uten Sutendy Budayawan Banten

MEMAKZULKAN –-seorang wakil presiden atau presiden bukanlah sesuatu yang tabu dalam kehidupan politik. Itu sah-sah saja, sepanjang memiliki dasar yang kuat: fakta hukum yang jelas, argumentasi yang masuk akal, serta bukti adanya pelanggaran hukum atau moral. Bukan sekadar karena kebencian, perbedaan kepentingan, atau ambisi politik seperti yang muncul belakangan ini.

Yakni, sekelompok orang yang begitu gencar mendorong pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, tetapi argumentasi yang mereka bangun justru menimbulkan banyak tanda tanya. Alih-alih menyajikan fakta hukum yang kokoh dan logika yang teruji, mereka lebih banyak mengandalkan narasi demi menegakkan moralitas dan integritas bangsa.

Di antara mereka terdapat pengacara, orang-orang yang mengaku akademisi, ustaz, ulama, hingga intelektual. Jika ditelisik lebih jauh, sebagian dari mereka berasal dari lingkaran yang juga getol melontarkan tuduhan mengenai ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.

Mereka kasak-kusuk memasuki ruang-ruang politik, membangun opini, dan mengencangkan narasi pemakzulan di ruang publik. Ironisnya, mereka mendapatkan panggung yang begitu luas, persis seperti ketika tuduhan mengenai ijazah Jokowi terus-menerus dipertontonkan kepada masyarakat.

Atas nama moralitas dan integritas bangsa, mereka mengklaim sedang berjuang demi kepentingan rakyat dengan mendorong pemakzulan Gibran.

Namun, di sinilah persoalan mendasarnya: ketika mereka begitu lantang berbicara tentang moralitas, justru perilakunya sendiri tidak menjadi ukuran kelayakan moral.

Mereka berbicara tentang moral sambil melontarkan tuduhan mengenai keaslian ijazah seseorang tanpa terlebih dahulu memastikan pembuktian secara meyakinkan. Mereka berbicara tentang hukum, tetapi menafsirkan putusan Mahkamah Konstitusi sesuai kepentingan dan sudut pandang sendiri.

Mereka mengajak orang lain berakhlak, tetapi dalam perdebatan kerap berbicara keras, memotong pembicaraan, merendahkan lawan, dan mendesak publik untuk mendiskreditkan para pemimpin nasional. Mereka mengaku berjuang demi rakyat, tetapi di mana karya nyata dan kontribusi konkret mereka bagi kehidupan rakyat?

Mereka berbicara tentang integritas bangsa, tetapi narasi yang mereka sebarkan justru berpotensi menyuburkan permusuhan, memperlebar perpecahan, dan menumbuhkan kebencian ke berbagai penjuru.

Mereka tampil seolah-olah paling pintar, paling memahami hukum, dan paling mengerti politik. Padahal, kecakapan berbicara bukanlah bukti kebenaran. Kepandaian berdebat bukan ukuran integritas. Dan keberanian menuduh bukanlah pengganti bukti.

Yang lebih mengherankan, panggung seperti ini terus tersedia. Ruang publik seakan dibiarkan menjadi arena untuk mempertontonkan argumentasi yang dangkal, logika yang dipaksakan, dan perilaku yang jauh dari etika perdebatan yang sehat.

Negara pun terkesan diam. Ketika tuduhan, provokasi, dan narasi yang berpotensi menyesatkan terus berulang, publik berhak bertanya: apakah negara cukup hadir hanya sebagai penonton?

Tentu, negara tidak boleh membungkam kritik. Demokrasi justru membutuhkan kritik, perbedaan pendapat, dan keberanian mengoreksi kekuasaan. Namun, kebebasan berpendapat juga harus disertai tanggung jawab. Kritik harus diuji dengan fakta, tuduhan harus ditopang bukti, dan tuntutan politik harus tunduk pada konstitusi.

Sebab, demokrasi bukan sekadar panggung kebebasan berbicara. Demokrasi juga merupakan ruang untuk mengadu kecerdasan, menguji integritas, dan mempertarungkan gagasan secara bermartabat.

Jika kebisingan lebih dihargai daripada kebenaran, jika provokasi lebih laku daripada argumentasi, dan jika orang yang paling lantang justru dianggap paling benar, kita sedang menghadapi persoalan yang jauh lebih serius daripada sekadar pertarungan politik.

Kita sedang menyaksikan kemunduran nalar publik.

Lalu, sampai kapan negara membiarkan panggung seperti ini terus berlangsung?

Apakah kita akan membiarkan demokrasi berubah menjadi pertunjukan tanpa mutu, ketika siapa pun bisa mengklaim dirinya paling bermoral, paling berintegritas, dan paling mencintai bangsa, tanpa harus membuktikan semuanya melalui sikap, fakta, dan karya nyata?

Bukankah ini sebuah panggung pembodohan yang nyata? Dan jika negara terus membiarkannya, siapa yang sesungguhnya sedang dirugikan?

Get the feeling

Uten Sutendy