Presiden Prabowo Terkepung
MEDAN politik Indonesia seolah sedang terkepung dari dua arah sekaligus. Dua kekuatan terus bergerak dengan manuver masing-masing, menciptakan tekanan yang berpotensi mengganggu stabilitas politik dan mengalihkan perhatian dari agenda besar pembangunan bangsa.
Tekanan pertama datang dari kelompok-kelompok dan lembaga politik yang terus sibuk memainkan manuver demi merebut atau mempertahankan kekuasaan. Mulai dari mengutak-atik angka ambang batas pencalonan hingga mendiskreditkan tokoh-tokoh politik nasional yang berpengaruh.
Hampir setiap hari muncul manuver dengan berbagai cara untuk melemahkan lawan politik, menyingkirkan tokoh tertentu dari panggung kekuasaan, dan mempersempit peluang mereka untuk kembali berpengaruh.
Kesibukan politik semacam ini begitu menyita energi, seolah tak menyisakan ruang untuk berpikir jernih dan melahirkan ide-ide besar bagi masa depan bangsa. Yang lebih sering muncul justru hujatan, perang opini, bahkan wacana pemakzulan. Politik yang semestinya menjadi ruang adu gagasan perlahan berubah menjadi arena saling menjatuhkan.
Tekanan kedua datang dari kelompok keagamaan garis keras yang cenderung berpikir sempit dan reaktif. Mereka menggunakan agama sebagai pembenaran untuk melontarkan ujaran kebencian, menyebarkan hoaks, dan menyerang tokoh-tokoh nasional yang tidak sejalan dengan pandangan mereka.
Jumlahnya mungkin tidak besar, tetapi gerakannya militan dan terorganisasi. Mereka berupaya memengaruhi opini publik, menekan lembaga-lembaga pemerintahan, bahkan mendorong lahirnya kebijakan yang sesuai dengan tafsir dan kepentingan kelompoknya sendiri.
Kedua kekuatan ini, dengan cara dan kepentingan yang berbeda, sama-sama menambah tekanan terhadap Presiden Prabowo. Permainan isu, pembentukan opini yang menyesatkan, hoaks, dan ujaran kebencian, bahkan kedangkalan berfikir yang diberi panggung, terus beredar, menciptakan kebisingan politik yang dapat mengaburkan persoalan-persoalan mendasar bangsa.
Mereka juga mulai memperoleh akses ke lingkaran kekuasaan dan menduduki posisi strategis. Pertanyaan yang patut diajukan adalah: siapa sesungguhnya yang sedang mengarahkan jalannya pemerintahan?
Presiden Prabowo tampak menghadapi tekanan yang tidak ringan. Namun, publik tentu berharap Presiden tetap mampu menjaga jarak dari kepentingan kelompok mana pun dan tidak sekadar mengikuti arus permainan politik yang berkembang.
Sebab, memimpin negara bukan soal memuaskan semua pihak, apalagi tunduk pada tekanan kelompok yang paling gaduh. Kepemimpinan justru diuji ketika seorang pemimpin harus mengambil keputusan berdasarkan kepentingan bangsa, konstitusi, dan masa depan rakyat.
Jika situasi ini tidak disikapi secara tegas, terbuka, dan bijaksana, bukan tidak mungkin polarisasi semakin dalam, kepercayaan publik semakin terkikis, dan stabilitas nasional semakin rentan.
Indonesia tidak boleh terjebak dalam pertarungan kepentingan yang tak berkesudahan. Bangsa ini membutuhkan standar nilai yang kuat, gagasan, keteladanan, dan kepemimpinan yang mampu menyatukan, bukan menambah perpecahan.
Oleh
Uten Sutendy
